TEROBOSAN SETENGAH HATI…

445 Views

Oleh: R. Yando Zakaria (Antropolog)

Malang benar nasib masyarakat hukum adat di negeri ini. Meski diakui haknya sejak republik berdiri, sebagaimana yg diatur dlm beberapa pasal konstitusi, realisasinya dalam kehidupan nyata begitu lambat.

Ambil contoh soal tanah adat. Meski telah disebut-sebut dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, sampai hari ini hanya sekitar 20.000 ha saja yg sudah resmi terdaftar secara legal. Padahal, peraturan menteri untuk mengaturnya sudah datang silih berganti.

Negara seperti tak kunjung menemukan formula yang tepat dalam menerjemahkan amanat konstitusi dari satuan-satuan sosial yg kehadirannya justru mendahului republik. Mudah diduga itu terjadi karena aturan-aturan dalam UUPA memang tidak saling sejalan. UUPA lahir di tengah kompromi berbagai aliran pemikiran yang saling berseberangan: modernis vs tradisional; liberal vs konvensional; atau malah antara pemikiran yg rasional dan yang emosional.

Pemerintah seperti ingin memecah kebuntuan itu melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Persisnya, melalui PP 18/2021, Pemerintah coba membuat terobosan.

Agar tanah adat bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat hukum adat (MHA), pada tanah adat itu Pemerintah akan menerbitkan (sertifikat) Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan antara lain diberikan pada tanah ulayat yg dimiliki MHA (Pasal 5 ayat 2).

Namun, Hak Pengelolaan bisa dihapus oleh Menteri atas dasar beberapa alasan (Pasal 14). Jika Hak Pengelolaan di tanah ulayat hapus, tanah ulayat itu akan kembali ke penguasaan MHA (Pasal 15 ayat 2).

Aturan tersebut relatif progresif. Tidak seperti HGU. Jika masa berlaku HGU habis tanah akan kembali ke negara. Padahal awalnya tanah itu adalah tanah adat masyarakat hukum adat.

Dengan pengaturan yang demikian itu, apakah artinya tanah adat tersebut akan kembali menjadi idle/beku kembali?

Dengan pengaturan yang ada jelas kewenangan MHA tetap di bawah bayang2 kewenangan Pemerintah (Pasal 14 ayat 1, huruf a.) atau kekuatan2 lainnya ‘atas nama undang-undang’ (Pasal 14, ayat 2, huruf b.).

Wajarkah?

Menurut sahabat saya, Andiko Sutan Mancayo, seorang lawyer, itu konsekwensi NKRI. “Ini jawaban teknis dari persolan yang sudah macet selama ini. Perdebatan ideologis yang selama ini terjadi tidak menghasilkan jalan keluar apapun. Kita harus realistis soal ini,” ujarnya dalam sebuah webinar baru-baru ini.

Okelah. Kalaupun itu merupakan suatu keniscayaan, menurut saya, bisa dibuat lebih elegan dan strategis. Misalnya, akui saja hak ulayat itu sebagai salah satu hak yg sah di negeri ini, tetap dgn pembatasan-pembatasan yang niscaya dan konstitusional itu. Apa bedanya?

Seorang sahabat saya yg lain, juga seorang lawyer berbakat, Nurul Firmansyah , setuju dengan pandangan saya ini. “Persoalan mendasarnya adalah hak ulayat tidak masuk dalam kategori hak (atas) tanah yang kemudian dikaburkan dalam domein hak menguasai negara, sehingga yang berhak menetukan status hak tanah itu adalah negara.” jelasnya dalam sebuah diskusi di sebuah whatapps group.

Tapi, ya sudahlah …

Yang jauh lebih memprihatikan adalah, menurut Penjelasan untuk Pasal 5 ayat (2), masyarakat hukum adat yang diakui haknya atas tanah adat itu adalah masyarakat hukum adat yang “telah diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memuat kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, wilayah hukum adat, pranata, atau perangkat hukum yang masih ditaati.”

Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, sebagaimana yang terkandung dalam PermenATR/BPN No. 18/2019 yang masih berlaku saat ini, itu artinya adalah hak masyarakat hukum adat baru akan diakui jika subyek hukumnya sudah ditetapkan melalui peraturan daerah. Syarat ini tidak mudah dan tidak murah!

Duh ….

Belum lagi, di Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa “Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah.”

Artinya apa ya? Apakah artinya tanah ulayat yang bisa diberikan Hak Pengelolaan itu hanya tanah ulayat yang tidak ada hak lain di atasnya? Kalau bener begitu, apakah masih ada tanah ulayat yang tidak dibebani oleh hak lain itu? Seberapa banyak?

Lalu, bagaimana dengan nasib tanah ulayat yang telah dibebani hak lain semacam HGU misalnya? Konflik-konflik ini tidak akan diselesaikan kah? Sampai kapan? Bukankah saat ini waktunya untuk menyelesaikan masalah akut itu?

Padahal, niat pengaturan hak masyarakat hukum adat dalam PP ini sudah cukup baik. Ini terlihat dari pendefenisian Hak Pengelolaan. Meski tidak dinyatakan secara ekplisit, Hak Pengelolaan ini sepertinya dimaksudkan sebagai implementasi Pasal 2 ayat 4 UUPA 5/1960. Disebutkan bahwa Hak Pengelolaan, menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (1) adalah ” … merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan”.

Mengapa defenisi yang begitu penting justru ada dalam Penjelasan dan tidak di batang tubuh kebijakan? Apa agenda terselubungnya?

Tapi, lagi-lagi, ya sudahlah.

Yang jelas, dengan pengaturan-pengaturan yang sedemikian rupa, apakah ini tidak akan menjadikan PP 18/2021 terkait tanah adat ini sekedar jadi proyek PHP saja?🤔

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *