BAYANG-BAYANG IBU KOTA DI KALIMANTAN

oleh RGM

Di tengah situasi hiruk-pikuk terkait rekapitulasi hasil Pilpres 17 April 2019, rencana pemindahan ibukota ke luar Jawa kembali bergulir dan berhasil mengalihkan perhatian publik, teristimewa masyarakat dari Kalimantan. 

Hal tersebut diawali saat Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta pada pagi Senin (29/4/2019), dengan agenda membahas pemindahan ibu kota. Hingga beberapa hari ini pun, wacana pemindahan ibu kota masih jadi topik media massa di tanah air. Jokowi tak lupa mengingatkan perihal perlunya persiapan yang matang: dari aspek lokasi yang tepat, geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan. Orang nomor satu di Indonesia tersebut juga berpesan agar kita tak boleh berpikir dalam jangka pendek dan sempit (Kompas.com, 29/4/2019). Konon, pembangunan seluruh infrastruktur pendukung ibu kota yang baru disebut-sebut idak akan membebani APBN. 

Kurang lebih seminggu wacana pemindahan ibu kota tersebut mendapat respon dari publik. Respon bersifat dukungan ditunjukkan sebagian elite dari 5 provinsi di Kalimantan. Sayangnya nyaris tanpa pikiran kritis, malahan cenderung euforia dan bangga. Bagi kelompok ini, pertanyaan kritis tentang rencana lama tapi seolah-olah baru tersebut dianggap sebagai penghambat dan bahkan ada yang dicap sebagai penghianat. Setidaknya itulah yang saya perhatikan di sebuah grup whatsapp yang beranggotakan sekitar 200-an orang Dayak dari 5 provinsi di Kalimantan, dan tokoh Dayak diaspora. Saking keras debat, dan ketidaksepahaman di grup sosmed itu, tak sedikit di antaranya yang keluar tanpa pamit. Kelompok ini tak ingin segelintir orang Dayak di grup WA itu dipakai untuk melegitimasi persetujuan tanpa kritis, dan kebanggaan yang gegabah atas rencana tsb. Disebut demikian lantaran belum apa-apa, kelompok elite Dayak itu sudah gembar-gembor menyatakan bangga menyambut rencana itu tanpa pikiran kritis.

Tulisan berikut ini bermaksud merespon wacana pemindahan ibu kota pemerintahan NKRI dari Jakarta ke Kalimantan. Bukit Suharto (KalTim) yang kajiannya, konon, telah berlangsung 1,5 tahun, Kab. Gunung Mas, dan daerah Segitiga (KalTeng) merupakan 3 daerah nominasi calon area pembangunan ibu kota. Disebut juga, 300.000 hektar luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota. 

Analisis risiko dampak sosial budaya, ekologis

Kalimantan, selain luas, juga kaya, dan beranekaragam penduduk, flora dan faunanya. Selain itu, relatif aman dari sisi kebencanaan alam. Kondisi inilah yang (sepertinya) telah menarik Presiden Jokowi dan ibu negara datang mengecek langsung daerah-daerah tersebut. 

Di balik ini semua adalah rencana besar, sumber daya besar (baik orang, uang, dan barang/materi pendukungnya), dan perubahan yang dihasilkan juga tentu akan sangat besar–bagi daerah dan Kalimantan serta Negara bangsa Indonesia. “Harga” yang mesti “dibayarkan” untuk rencana besar tersebut juga besar. 

Oleh karena itu, persiapan, tak terkecuali kajian mengenai kelayakannya juga mesti dilakukan dalam skala kualitas yang juga besar, sebab partisipasi, aspirasi dan pendapat masyarakat Kalimantan, setidaknya yang dari provinsi bersangkutan mutlak dipertimbangkan. Kita tentu tidak ingin seperti pengalaman saudara2 kita di tanah Betawi sana–yang sekarang ini justeru memberikan banyak kesan tersingkir di tanahnya sendiri. 

Masalahnya adalah sejauh mana, siapa, berapa banyak, bagaimana, kapan kajian kelayakannya dilakukan masih menjadi misteri bagi rakyat Indonesia, terlebih untuk masyarakat Kaimantan. Menurut kami, mendesak dilakukan kajian risiko dampak sosial budaya dan ekologisnya. 

Terkait ini, beberapa hal berikut harus diperhatikan:

1) bagaimana dampak ekologis bagi penduduk dan daerah sekitar apabila terjadi alih fungsi hutan dan lahan untuk pembangunan infrastruktur ibu kota? Sejauh mana ini dimitigasi dan diadaptasi? 

2) migrasi penduduk, baik yang direlokasi ke luar, maupun yang datang akibat daya tarik adanya ibu kota akan berimplikasi pada munculnya problem sosial, demografi, dll. Interaksi antarwarga setempat dengan warga pendatang yang berlainan latar belakang suku, agama dan budaya tak bisa dihindarkan. Di sinilah rentan terjadi hubungan konfliktual antarwarga itu. Pertanyaannya, bagaimana persiapan peringatan dini untuk mencegah, mengurangi, dan menyelesaikan konflik sosial yang terjadi? 

3) Wacana pemindahan ibu kota NKRI ke tiga daerah tersebut tentu serta merta akan menaikkan setinggi-tingginya nilai jual tanah di sekitarnya. Ini tantangan sekaligus godaan tersendiri yang tak terhindarkan oleh penduduk setempat. Godaan mengalihkan hak milik atas tanah niscaya besar. Bagaimana warga setempat menghadapi godaan ini? 

4) Pembebasan lahan, hutan untuk proyek pembangunan infrastruktur pendukung ibu kota di daerah baru akan mengubah secara signifikan ikatan warga setempat dengan hutan dan tanahnya. Intinya, ini akan berdampak pada perubahan identitas budaya warga yang selama ini bergantung pada hutan dan tanah di situ. Hutan, tanah dan air adalah sumber identitas budaya warga itu. Pola pekerjaan, dan mata pencaharian akan berubah. Seberapa siap warga setempat menghadapi perubahan ini?  Bagiamana strategi Pemerintah Pusat dan Daerah menyiapkan warga tersebut? 

5) Pihak swasta, baik dalam/luar negeri, dan Pemerintahan negara sahabat, kemungkinan besar dilibatkan, entah dalam skema bantuan hibah, atau…. Ada atau tidak adakah deal investasi di balik itu? Misteri bagi publik. 

6) Prinsip partisipasi dan transparansi mutlak dijadikan dasar dalam rencana pemindahan ibu kota itu. Mengapa? Inti untuk memastikan adanya tanggungjawab sosial dan “rasa memiliki” kepada masyarakat setempat, sekaligus pengawalan langsung (baca: pengawasan publik). Intinya ruang dialog, partisipasi  masyarakat mutlak disediakan. Tiap langkahnya, pantas memperhatikan prinsip “participatory development”, multi-disiplin, multi-bidang, dan komprehensif. 

Bukankah Jokowi berjanji akan mengkaji keseluruhan aspek: sosiologi (sosial budaya), sosial politik, lingkungan, kebencanaan, ketersediaan air bersih, topografi, dan lain sebagainya? 

Pontianak, 10/5/2019.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *