PELUANG HUKUM PENETAPAN MASYARAKAT ADAT KABUPATEN KETAPANG SEMAKIN DEKAT

435 Views

Oleh: Giring

(Koordinator Tim Penyusun Peta Jalan Percepatan Penetapan Hutan Adat Kalimantan Barat 2018 – 2022, Anggota Dewan Daerah WALHI Kalimantan Barat 2011 – 2015, Bergiat di Pancur Kasih)

Keterangan Foto: K. Ambab, tokoh pemuda masyarakat adat Dayak Kendawangan, Kampung Silat Hulu disaksikan Ketua AMA-JK, Direktur Institut Dayakologi, dan Direktur PPSDAK Pancur Kasih
menyerahkan dokumen profil geo-sosial-spasial kepada Irawan, Ketua PANSUS RAPERDA Masyarakat Hukum Adat Kab. Ketapang dalam acara hearing RAPERDA MHA Kab. Ketapang di Aula Gemalaq, Kampung Tanjung, Kec. Jelai Hulu, pada tanggal 16 Oktober 2020. Kredit foto: (CUGK).

Upaya masyarakat adat meraih penetapan pengakuan dan perlindungan dari Negara selama ini tidaklah gampang, penuh perjuangan meskipun konstitusi kita mengakui keberadaannya. UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Tanggal 11 Desember 2020 lalu, dua hari selepas Pilkada serentak, Bupati Ketapang, Martin Rantan menetapkan PERDA Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Ketapang. Sebelumnya, telah melalui serangkaian pertemuan dengan para pihak dan pembahasan demi pembahasan, akhirnya pada November 2020, DPRD Ketapang menyetujui PERDA inisiatif bupati tersebut. Tindakan politik hukum Pemerintah Kabupaten Ketapang itu semakin mendekatkan peluang hukum penetapan Masyarakat Hukum Adat di berbagai daerah Kab. Ketapang. Melalui PERDA Nomor 8 tahun 2020 tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang tak menampik fakta sosio-antropologis tentang keberadaan Masyarakat Hukum Adat di wilayahnya. Namun demikian, momentum politik hukum ini harus dibuktikan dengan keseriusannya dengan menetapkan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat melalui SK Bupati. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dalam rangka memenuhi hak-hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat itu, Bupati Ketapang mesti segera membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat yang dibentuk paling lama 1 tahun sejak PERDA tersebut diundangkan pada 11 Desember 2020.

SEKILAS GEO-SPASIAL KAB. KETAPANG

Kabupaten Ketapang terluas di Kalimantan Barat yaitu 3124.07 Ha atau sekitar 21,2% dari 14730.7 Ha total luas Kalbar. Di satu sisi, Kabupaten Ketapang memiliki areal hutan terluas kedua 1.135855 Ha setelah Kabupaten Kapuas Hulu seluas 2.636.785 Ha (Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka, 2020). 

Kawasan Hutan Negara seringkali tumpang tindih dengan pemukiman penduduk. Sekadar contoh, analisis Tim GIS PPSDAK Pancur Kasih (2019), 9 kampung di wilayah Kec. Hulu Sungai yang total luasnya 111.298,17 Ha, berdasarkan peruntukan tata ruang wilayahnya, maka 9.037,97 Ha (8,12%) merupakan APL, 76.182,25 Ha (68,45%) adalah Hutan Produksi Terbatas, 11.999,4 Ha (10,76%) merupakan Hutan Produksi, dan 14.078, 72 Ha atau 17,65% adalah Hutan Lindung. Ini berarti seluas 91,88% dari total luas wilayah 9 kampung tersebut berada dalam Kawasan Hutan Negara dan sisanya 8,12% berstatus Area Penggunaan Lain (APL) yang dapat diakses oleh masyarakat di dalam dan sekitarnya. Dari 20 kecamatan di Kab. Ketapang, luas wilayah Kec. Hulu Sungai 4.685 Km2 (468.500 Ha) merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar kedua setelah Kec. Kendawangan. 

Kec. Hulu Sungai juga memiliki 6 desa dari 12 desa dan 15 dusun dari 28 dusun dengan kategori daerah sulit terbesar kedua setelah Kec. Kendawangan yang memiliki 6 desa dan 23 dusun dengan kondisi yang sama (Kab. Ketapang Dalam Angka, 2019). Kondisi itu menunjukkan minimnya aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di wilayah kecamatan tersebut. Kekurangan akses ini harusnya tidak mengurangi hak-hak seluruh warga di wilayah Kec. Hulu Sungai tersebut.

Dengan status Kawasan Hutan Negara—yang ditetapkan secara sepihak oleh Negara—maka  peruntukkannya bisa berubah menurut (kepentingan) pemerintah. Ini menandai konflik tenurial, rentan ancaman terhadap sumber-sumber kehidupan Masyarakat Adat yang sangat tergantung dengan hutan dan sumber daya alam sekitarnya. 

Keberadaan Masyarakat Adat yang notabene petani yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan seringkali ditolak, dianggap antara ada dan tiada. Akibatnya hak-hak penguasaan hutan dan pengelolaan lahan yang (akan) diberikan oleh Negara kepada pemodal (akan) berbenturan dengan keberadaan dan hak-hak Masyarakat Adat.Tak bisa dibantah bahwa hutan dan sumber daya alam berabad-abad dan turun-temurun menjadi sandaran mata pencaharian dan pekerjaan non-formal Masyarakat Adat di daerah ini.

PETA JALAN PANJANG 

Jalan panjang pengesahan PERDA Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Ketapang tersebut tidaklah mulus. Advokasinya melibatkan secara penuh peran Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih. Pada 2017, atas dukungan kerjasama dengan jaringan nasional dan daerah, PPSDAK Pancur Kasih (Perkumpulan Pancur Kasih) melakukan sosialisasi dan musyawarah adat di komunitas-komunitas adat untuk menggali pandangan sekaligus menghimpun aspirasi komunitas. Lobi dengan para pihak, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif untuk memperkuat dukungan advokasi percepatan Pengesahan PERDA Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kab. Ketapang. Kajian etnografi dan penyusunan Naskah Akademik Raperda pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan untuk melengkapi pemahaman para pihak mengenai urgensi pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Bahkan pada Desember 2017, untuk memperluas informasi dan dukungan publik terkait urgensi PERDA tersebut diinisiasi media gathering dengan sejumlah media lokal yang dihadiri Ir. Paulus Tan, anggota DPRD Ketapang dari Dapil Ketapang III. 

Momen penting lainnya adalah Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan Hutan Adat tingkat Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak tanggal 5 April 2018. Rakor tersebut menghasilkan rumusan / kesepakatan seluruh peserta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Balai PSKL Wilayah Kalimantan, Perwakilan DPRD se Kalimantan Barat, Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, para tokoh adat dan Koalisi Hutan Adat untuk Kesejahteraan Kalimantan Barat (Koalisi HAK Kalbar). Rakor membahas dan melakukaan telaah teknis terhadap peta-peta indikatif hutan adat Kalimantan Barat. Di situ pula, Koalisi HAK Kalbar menyampaikan Peta Jalan Percepatan Penetapan Hutan Adat Kalimantan Barat tahun 2018-2022 kepada Gubernur Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Peta jalan, di antaranya berisi data peta indikatif hutan adat seluas ± 656.380 Ha yang tersebar di 230 komunitas di 9 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.

Di dalam Berita Acara Rakor Hutan Adat tersebut, dituliskan pula perwakilan Pemda Kabupaten Ketapang, yang ditandatangani dari Bappeda Ketapang berkomitmen untuk [1] Mengawal proses penyusunan dan pengesahan PERDA tentang Masyarakat Hukum Adat; [2] Mendorong usulan penetapan hutan adat oleh Bupati ke Gubernur; [3] Mendorong pemberdayaan masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan, mengelola, menjaga hutan secara berkelanjutan; dan [5] Melakukan koordinasi dan sinergitas secara intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait termasuk dengan kelompok masyarakat sipil untuk proses penetapan Masyarakat Hukum Adat dan hutan adat (Lihat BA Nomor: 1/Rakor-HA/KB/IV/2018).

Rangkaian advokasi itu sampai pada Kesepakatan Bersama Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang tentang Percepatan Proses Penyusunan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kab. Ketapang yang ditandatangani oleh Direktur PPSDAK Pancur Kasih dan Bupati Ketapang pada 30 Juli 2018 hingga Raperda tersebut menjadi inisiatif eksekutif.

Disahkannya PERDA Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kab. Ketapang tidak saja mencerminkan langkah maju “political will” dari pemerintah kabupaten tersebut, juga tidak menampik fakta sosial tentang keberadaan Masyarakat Hukum Adat di wilayahnya. Namun, langkah-langkah menuju penetapan wilayah adat masih harus ditempuh segera, di antaranya pemetaan wilayah adat, penyiapan profil geo spasial masyarakat hukum adat, penyiapan social di tengah komunitas hingga permohonan penetapan wilayah adat untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak tenurial masyarakat hukum adat setempat. Dalam Roadmap atau Peta Jalan Percepatan Penetapan Hutan Adat 2018-2022 dari Koalisi HAK (2018), Kab. Ketapang Bersama Kab. Sekadau, Kapuas Hulu dan Bengkayang masuk dalam Kluster 2 Percepatan Penetapan Hutan Adat dengan lima aksi utamanya yaitu: Advokasi dan pengawalan PERDA MHA (aksi 1); Pengajuan HA (aksi 2); Resolusi konflik (C & C) (aksi 3); Pemetaan wilayah (hutan) adat Publikasi dan penyadaran publik (aksi 4); dan Monitoring dan Evaluasi Pendampingan pasca penetapan hutan adat (aksi 5). Di Kab. Ketapang hingga tulisan ini dipublikasikan belum ada satu pun masyarakat hukum adat dan wilayah adat serta hutan adat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal hutan desanya 12 unit dengan total luas 27.689 Ha (lebih banyak dari seluruh Hutan Adat di Kalbar yang baru 9 unit). Hutan Kemitraan (HKm) 2 unit seluas 3.816 Ha. Sampai 2020, di seluruh Kalbar baru ada 10 unit Hutan Adat yang ditetapkan oleh Negara.

DINAMIKA, 2 HAL MENDASAR

Proses politik advokasi PERDA tersebut tak lepas dari dinamika lapangan, termasuk di tingkat legislatif dan eksekutif. Contoh, dalam dialog khusus tim GPPK dengan 9 anggota DPRD Ketapang pada 2017, muncul kekawatiran salah 1 wakil rakyat itu. “Jika PERDA Masyarakat Hukum Adat ini nanti disahkan, ada kemungkinan tanah-tanah masyarakat yang sudah dibebani izin konsesi akan diklaim kembali oleh masyarakat, akan muncul konflik horisontal, “ujarnya kawatir. Anggota legislatif yang lain tak kalah kawatirnya juga, sebab baginya, masyarakat adat selama ini identik dengan orang Dayak saja. 

Kekawatiran dua wakil rakyat tadi bisa dipahami. Pertama, data menunjukkan luas konsesi di Kab.Ketapang dan perusahaan perkebunan monokultur skala besar yang beroperasi di sini adalah yang terluas dan terbanyak bila dibandingkan dengan kabupaten lain. Daerah Kab. Ketapang memberikan tanahnya paling luas dibandingkan seluruh kab/kota di Kalbar untuk perkebunan besar seluas 590.039,21 Km2 atau 59003.92 Ha (Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka, 2020).

Kita dapat membayangkan bagaimana hutan dan lahan mengalami deforestasi dan degradasi karena dibersihkan untuk areal konsesi perkebunan tersebut. Berarti juga risiko konflik tenurial pihak perusaahaan vs warga juga tinggi. Kehadiran PERDA MHA justeru harusnya jadi instrumen solusi konflik tenurial di wilayah hukum Kab. Ketapang. Ini belum termasuk alokasi lahan untuk usaha konsesi pertambangan dan penggalian. Menurut Kab. Ketapang Dalam Angka (2019), dari lima kategori ekonomi yang mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Ketapang pada tahun 2018, pertambangan dan penggalian menempati urutan kedua yaitu 19,05 % setelah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 24,17 %.

Kedua, kekawatiran PERDA MHA hanya akan akomodir identitas MHA dari suku Dayak–terkait ini, kelompok mana pun yang memenuhi PERDA MHA dapat diakomodir sejauh memenuhi semua syarat pengajuan penetapan pengakuan dan perlindungannya. Intinya bila aspek-aspek sosiologis-antropologis, dan hukum suatu komunitas terpenuhi dalam proses identifikasinya, maka komunitas itu layak diverifikasi untuk selanjutnya ditetapkan melalui SK Bupati. 

PERDA Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kab. Ketapang, Bab III, Pasal 3 menyatakan keberadaan masyarakat hukum adat terbentuk atas dasar ikatan keturunan (genealogis) dan kewilayahan (teritorial) dengan kriteria: [a] masyarakat dengan ikatan kesejarahan yang sama dan warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; [b] memiliki wilayah hukum adat yang jelas; [c] memiliki lembaga adat; dan [d] memiliki perangkat norma hukum adat yang masih ditaati.

Dalam bagian menimbang, pada poin c menyatakan bahwa belum optimalnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Ketapang, mengakibatkan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat serta dapat menghalangi Masyarakat Hukum Adat untuk berdaulat, mandiri, dan bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia. 

Itu berarti Pemerintah Kab. Ketapang menyadari 2 hal mendasar sekaligus, pertama fakta adanya kekosongan hukum dalam pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat;  kedua menyadari bahwa konflik di dalam Masyarakat Hukum Adat merupakan akibat dari kekosongan hukum untuk pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 

Kekosongan hukum pengakuan dan perlindungan serta konflik di Masyarakat Hukum Adat selama ini merupakan realitas yang bisa menghalangi Masyarakat Hukum Adat untuk bermartabat, mandiri dan berdaulat sebagai bagian dari bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu, PERDA Nomor 8 tahun 2020 tersebut memandatkan kepada bupati untuk melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati. 

PENUTUP: PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui: a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat; b. verfikasi Masyarakat Hukum Adat; dan c. penetapan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 9, ayat (2) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dengan mencermati: a. sejarah Masyarakat Hukum Adat; b. Wilayah Adat; c. Hukum Adat; d. Harta kekayaan dan/atau benda adat; e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan f. tradisi yang masih berlaku di masyarakat. Penetapan pengakuan dan perlindungan MHA melalui Keputusan Bupati baru bisa dilakukan apabila panitia MHA telah memverifikasi dan validasi hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan oleh Camat dengan melibatkan unsur pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat.

PERDA berisi 25 pasal termasuk penjelasan itu juga mengatur tentang tanggungjawab pemerintah terhadap perempuan dan anak-anak adat. Pasal 19, ayat (5) dan (6) menyatakan bahwa: Pemerintah Daerah bersama komunitas Masyarakat Hukum Adat bertanggung jawab memastikan perlindungan, jaminan, dan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam komunitas Masyarakat Hukum Adat. (6) Dalam hal partisipasi untuk pembangunan dan pemberdayaan serta pengambilan keputusan, Pemerintah Daerah bersama komunitas Masyarakat Hukum Adat wajib melibatkan unsur perempuan adat dalam komunitas masing-masing

Dengan adanya PERDA tersebut Masyarakat Hukum adat di Kabupaten Ketapang memiliki peluang hukum yang semakin dekat untuk mengembalikan hak-hak adatnya atas hutan. Terlebih ini adalah amanat Putusan MK No 35/PUU-X/2012, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehutanan menyatakan hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dan, Pasal 5 Ayat (1) “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat.

Akhirnya, kehadiran PERDA Nomor 8 tahun 2000 seharusnya memperkuat akses hak hukum kepada Masyarakat Hukum Adat untuk mengembalikan hak-hak adatnya atas hutan di wilayah Masyarakat Hukum Adatnya, terlebih hutan adatnya yang berasal dari Kawasan hutan, tanah yang dibenani hak komunal maupun perseorangan berdarkan hukum adat setempat. Semoga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *