Dayakologi Tandai 35 Tahun Kiprahnya dengan NOBAR Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita
Penulis: MANUK KITOU | Foto & Video: KEVIN/DOKPUB PD/KR | Editor: R. GIRING
Pontianak, KR – Dalam rangka menandai hari jadi Institut Dayakologi (kini Pusat Dayakologi) ke-35 tahun (1991 – 2026), baru-baru ini digelar Nobar “Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale.
Nobar dilaksanakan pada Selasa (26/5/2026) di Gedung Teater, Upelkes Provinsi Kalbar, Pontianak. Puluhan perwakilan jaringan Dayakologi turut Nobar. Mereka adalah aktivis organisasi masyarakat sipil, jurnalis, mahasiswa, dosen, rohaniwan, aktivis lingkungan hidup dan hak azasi manusia, dan aktivis credit union gerakan hadir dan melakukan refleksi bersama tentang gerakan pembelaan HAM, lingkungan hidup dan Masyarakat Adat.
Film tersebut secara apik berhasil menginvestigasi proses politik ekonomi perampasan ruang-ruang hidup dan sumber penghidupan suku-suku di Papua Selatan. Di balik kekuatan industri ekstraktif di Papua Selatan, ada relasi pemilik modal, militer, dan penguasa. Ambisi “ketahanan pangan” dan “transisi energi” yang berwajah Proyek Strategis Nasional (PSN) mendorong pembersihan hutan dan lahan dalam skala sangat luas hingga 2,5 juta hektar, pengabaian hak-hak tenurial dan penggusuran ruang-ruang hidup dan sumber penghidupan suku-suku di Papua Selatan.
Ketua Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih, John Bamba, penanggap film dokumenter tersebut mengatakan bahwa apa yang terjadi di Papua Selatan bukanlah sesuatu yang baru. “Yang terjadi itu ialah sebuah repetisi pengalaman suku-suku asli di Afrika, Amerika, Kalimantan, Sumatera, dll,” ujarnya.
Di sesi diskusi yang juga dihadiri salah satu produser eksekutifnya, yaitu Arie Rompas, aktivis Greenpeace Indonesia itu, John Bamba mengajak penonton untuk merefleksikan mengapa peristiwa seperti pengalaman Papua Selatan ini terus menerus terjadi? Bahkan hingga ratusan tahun ini?
Ia menambahkan, apakah kita bisa bilang bahwa repetisi pengalaman pengrusakan besar-besaran, marjinalisasi suku-suku asli dan Masyarakat Adat yang sulit dihentikan ini, adalah karena kegagalaan perjuangan gerakan masyarakat sipil, demokrasi dan HAM? Apakah perjuangan aktivis masyarakat sipil sebetulnya belum efektif?
Dia melontarkan pertanyaan reflektif, jika perjuangan masyarakat sipil belum efektif, lantas kira-kira apa penyebabnya?
John Bamba melanjutkan film ini adalah salah satu contoh alat advokasi yang berhasil dan yang berdampak. Film dokumenter ini proses pembuatannya totalitas penuh.
“Jika direfleksikan dengan pengalaman di Kalimantan Barat, sekitar 1990an awal hingga pertengahan 1994/1995, gerakan advokasi masyarakat sipil di daerah dapat dikatakan cukup berhasil,” ucapnya.
Ia mencontohkan perusahaan LTW (Lingga Teja Wana: Red) yang mengusahakan HTI di daerah Ketapang ditutup karena hasil advokasi yang serius dan sangat totalitas dari Masyarakat Adat kala itu.
Dia juga bilang, beberapa pengalaman advokasi serupa yang dilakukan Masyarakat Adat di kurun waktu yang sama juga cukup berhasil dilakukan di beberapa wilayah Masyarakat Adat di daerah Kab. Sanggau dan Bengkayang.
Sementara itu, Arie mengatakan 6 lembaga yang berkolaborasi dalam film ini sepakat menggunakan pendekatan kolonialisme sebagai alat advokasi Papua.
“Tujuan film ini membangun daya kritis penontonnya terkait situasi krusial di Papua Selatan. Lebih jauh, melalui film ini diharapkan terjadi perubahan cara negara melihat dan memperlakukan Papua,” kata Arie.
Kehadiran negara dengan pemerintahan yang militeristik di Papua Selatan, atas nama Proyek Strategis Nasional demi “ketahanan pangan” dan “transisi energi”, justru memusuhi rakyatnya dengan menggusur tanah dan hutan adat suku-suku di Papua Selatan.
“Bukannya melindungi, apalagi memenuhi dan memajukan hak-hak dasar Masyarakat Adat di Papua. Di film ini terekam dengan jelas sekitar 2,5 juta hektar hutan di wilayah adat di Papua Selatan yang sedang mengalami proses deforestasi,” tegas Arie.
Dalam menanggapi pembubaran nobar di berbagai daerah, John Bamba mengatakan seharusnya pembubaran tak boleh terjadi. “Jika ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan film ini, silahkan buatlah film yang menampilkan fakta sebaliknya,” tegas John.
Sementara itu, Abdias, peserta Nobar mengatakan film ini sangat menginspirasikan dan kita di Kalimantan harusnya bisa memproduksi film dengan semangat advokasi yang sama, karena realitas di Kalimantan ini kurang lebih sama dengan yang dialami Masyarakat Adat di Papua Selatan. “Papua dan Kalimantan sama-sama bukan tanah kosong,” imbuh Abdias, pengacara, yang juga aktivis Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih ini.
