Pembangunan Berbasis Budaya Masyarakat Adat: Pelajaran dari CU à la Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih
Penulis: John Bamba* | Pengantar Editor: R. Giring
Pengantar Editor
Wacana pembangunan selama beberapa dekade kerap menempatkan Masyarakat Adat sebagai objek yang harus menyesuaikan dengan agenda negara dan pasar. Padahal, pengalaman di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan justru lahir ketika masyarakat menjadi subjek utama, dengan kebudayaan sebagai fondasi perubahan.
Artikel ini adalah hasil refleksi dan pengalaman panjang penulisnya selaku Dayakolog dalam upaya membangun kemandirian Masyarakat Adat Dayak melalui pembangunan berbasis budaya Masyarakat Adat melalui CU a’ la Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih.
Awalnya artikel ini berupa makalah yang dibacakan pada Konferensi Internasional Tim Ahli Masyarakat Adat PBB di Markas Besar PBB, New York, pada tanggal 12–14 Januari 2010. Artikel ini tidak hanya merekam praktik pemberdayaan berbasis budaya, tetapi juga menghadirkan gagasan tentang perubahan mendasar yang kini masih relevan.
Baca juga: https://kalimantanreview.com/tunas-jurut-tunggul-sisik-jurut-buntut/
Di tengah krisis ekologis, ketimpangan sosial, dan menguatnya tuntutan pengakuan hak Masyarakat Adat, desakan pengesahan RUU Masyarakat Adat, tulisan ini mengingatkan bahwa pembangunan sejati harus bertumpu pada partisipasi, identitas budaya, solidaritas, dan kedaulatan komunitas.
Itulah pertimbangannya mengapa tim editor mempublikasikan kembali artikel lawas tersebut di kanal KalimantanReview.Com ini. Selamat membaca.
Sejak kata “Pembangunan” diperkenalkan dan dipakai sebagai jargon internasional setelah Perang Dunia II, “ Pembangunan” menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok dunia layaknya seperti sebuah agama baru. “Pembangunan“ pun kemudian sering dipakai oleh beberapa diktator untuk menekan para lawan politik dan pengkritik kebijakan mereka yang anti demokratis. Di bawah rezim Soeharto di masa Orde Baru, pihak yang menentang “Pembangunan” dianggap menentang pemerintah dan sering kali diperlakukan sama seperti pelaku tindakan subversif.
Dampak dari berbagai kegagalan dan keberhasilan “Pembangunan” di seluruh dunia telah pula mendorong para ahli berupaya mendefinisikan kata “Pembangunan” sebaik-baiknya. Dr. Amartya Sen, pemenang Hadiah Nobel dalam Ilmu Ekonomi, menyarankan agar kita memahami dan mempraktikkan “pembangunan sebagai kebebasan”. Di sisi lain, “kebebasan tanpa kesempatan”, menurut Noam Chomsky, “merupakan anugerah setan.”
Bagi Masyarakat Adat sendiri, “Pembangunan” jelas merupakan sebuah konsep dari luar yang diperkenalkan kepada mereka. Proyek-proyek “Pembangunan” yang sering kali hadir dalam kehidupan umumnya disertai akibat berupa eksploitasi, perusakan, perampasan tanah dan sumber daya alam dan pembunuhan kultur identitas adat.
Bahkan konsep “pembangunan berkelanjutan” sering kali hanya menekankan aspek manfaat secara ekonomis dan ekologis semata serta mengabaikan aspek sosial, budaya dan spiritual. Padahal, seharusnya tidak satupun dari aspek-aspek tersebut yang boleh dikorbankan atau diabaikan demi manfaat ekonomi semata, karena hal ini akan bertentangan dengan makna sebenarnya dari “berkesinambungan”.
Pembangunan secara mandiri hanya bisa diperoleh jika berakar dan tumbuh dari Masyarakat Adat sendiri dan seharusnya menjadi sebuah inisiatif yang dilaksanakan oleh, dari dan untuk Masyarakat Adat. Pihak luar dapat memberi dukungan dengan menawarkan alternatif dan berbagai pengalaman atau fasilitas.
Sebuah contoh yang bagus dari kolaborasi dan inisiatif yang harmonis adalah gerakan CU (Credit Union –Red.) yang dikembangkan oleh Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan. Dimulai pada tahun 1987 oleh Pancur Kasih, gerakan tersebut telah tumbuh dengan pesat dan menyebar ke seluruh Indonesia, dan berbagai kelompok termasuk dari luar negeri telah datang untuk belajar.
Sama seperti “Pembangunan”, CU bukanlah suatu model yang berasal dari Masyarakat Adat Dayak. CU perkotaan pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Franz Hermann Schulze –Delitzsch tahun 1852. CU pedesaan tahun 1864 oleh Friedrich Wilhelm Raiffeisen, yang juga dikenal sebagai Bapak CU. Orang Dayak hanya meminjam sistem manajemen keuangan CU untuk menciptakan model mereka sendiri yang didasarkan pada nilai-nilai dan filsofi budaya mereka.
CU pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Dayak pada awal 1970-an oleh Gereja Katolik. Pada tahun 1975, ada 95 CU di seluruh Kalbar, tapi hanya lima yang masih hidup setelah setahun! CU pada periode ini didasarkan pada model asli dan masyarakat Dayak harus beradaptasi dengannya.
Tahun 1987, Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih mendirikan CU Pancur Kasih dengan pendekatan dan filosofi yang sama sekali berbeda. CU hanyalah sebuah alat dan karenanya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak diwujudkan. Manusia (para anggota) yang menjadi target dan tujuan; bukan uang. Bagi Pancur Kasih, CU merupakan alat pemberdayaan dan pembebasan masyarakat Dayak dari banyak masalah yang mereka hadapi, misalnya kemiskinan, kurangnya pendidikan dan perawatan kesehatan, dan juga investasi bagi diri mereka dan generasi mendatang.
