Negara Bertindak… Tambang Bodong Ancam Borneo

1.304 Views

MANUK KITOU, PETINGGIQ, DARABATAS

“Ribuan Ijin Serampangan, dan Negara Berpotensi Dirugikan Hingga Nyaris Satu Triliunan Rupiah”

Lebih dari 3.136 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia belum Clear and Clean (CnC), 50% atau sekitar 1.518 IUP di antaranya berasal dari tanah Borneo. Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) menyebutkan ada 1.078 pemegang ijin tambang di Kalimantan belum menyelesaikan administrasi IUP. Koalisi Masyarakat Sipil Borneo (KMSB) tahun 2014, merilis potensi kehilangan penerimaan negara 2010-2013 di 12 Provinsi di Indonesia mencapai Rp. 919,18 miliyar, dan Rp. 574,9 miliar di antaranya dari Kalimantan. Hal serupa diungkapkan oleh Koalisi Anti Mafia Tambang Region Kalimantan, yang mengungkapkan mayoritas pemegang IUP di Kalimantan juga belum melaksanakan kewajiban jaminan dana reklamasi dan pasca tambang.

Keberadaan perusahaan tambang yang berstatus non-CnC di antaranya tumpang tindih antar IUP, tumpang tindih perijinan dengan komoditas lain dan belum memenuhi kelengkapan administrasi. JATAM Kaltim menemukan beberapa modus perijinan fiktif, yakni alamat kantor fiktif, beberapa perijinan dikuasai/dipegang satu pemilik dengan gonta-ganti nama dan alamat perusahaan. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat dengan membuka ruang publik untuk berpartisipasi dalam mengatasi masalah indikasi korupsi pertambangan. Tindakan pencegahan dilakukan dengan berbagai upaya, mulai dari mewarning Pemerintah Daerah hingga mencabut perijinan tambang. Salah satu contoh, di akhir tahun 2014, Drs. Cornelis, M.H, Gubernur Kalimantan   Barat, telah mencabut 117 ijin tambang se-Kalbar karena belum CnC. Selain masalah perijinan dan potensi kerugian negara, masalah utama pertambangan di Kalimantan adalah merusak sistem ekologis karena mengabaikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan reklamasi. Lebih jauh, kritik terbesar tambang adalah hanya mengeruk ‘isi’, sementara reklamasi diabaikan dan hak Masyarakat Adat sebagai pemilik tanah atau hak setempat tak pernah benar-benar diperhatikan. Bagaimana karut-marut pertambangan di Kalimantan? Berikut ulasan lengkap KR edisi ini.

Langkah cepat KPK, Korsup mineral & batu bara

Masalah-masalah yang muncul sebagai dampak dari ijin-ijin konsesi untuk investasi berbasis hutan dan lahan di Negeri  ini, terutama di Kalimantan bukanlah hal baru mendapat perhatian berbagai kelompok masyarakat sipil. Semakin tergerusnya hutan, ketiadaan manfaat positif bagi masyarakat sekitar, hingga kerugian bagi Negara adalah topik yang semakin kuat mendapat perhatian beberapa tahun belakangan ini. Terlebih lagi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di bidang Minerba oleh KPK memberikan ruang partisipasi masyarakat sipil. Selain itu, good will Pemerintah dalam melaksanakan mandat reforma agraria juga tampak serius sebagaimana tertuang pada dokumen nawacita 9 prioritas program Jokowi-JK. “Nilai manfaat sumber daya alam tidak sampai ke masyarakat,” ujar Busyro Muqqodas, Wakil Ketua KPK. Hal tersebut diuangkapkannya pada kegiatan evaluasi dan refleksi perkembangan implementasi Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia dalam kegiatan Semiloka di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta pada   Senin-Rabu, (10-12/11/2014) lalu. Minimnya transparansi dan kepatuhan terhadap mekanisme dan regulasi hukum berimplikasi pada ketidakadilan sosial dan masalah ekologis. Bahkan, Negara pun dirugikan. Sebuah wajah buram yang menjelaskan impak-impak dari sistem dan praktik tata kelola SDA sejauh ini.

Menurut situs KPK (http://www.kpk.go.id/berita/siaran-pers/2310-kpk-evaluasi-setahun-perkembangan-nkb- kehutanan) update implementasi NKB selama 1 tahun berjalan baru mencapai 50%. Dalam bidang harmonisasi regulasi dan kebijakan SDA, misalnya, dilaporkan perkembangan implementasinya telah menyusun rancangan yang merevisi Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Hutan; Penerbitan Permentan 98/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan; serta Penerbitan Permen ESDM 37/2013 tentang Kriteria Teknis Peruntukan Kawasan Pertambangan dan Pengembangan Minerba One Map Indonesia. Sementara perkembangan implementasi pada hal teknis dan prosedural pengukuhan kawasan hutan telah tercapai beberapa hal, antara lain: pemutakhiran peta dasar skala 1:50 ribu dan penyediaan citra satelit resolusi tinggi kepada pemerintah daerah; pelaksanaan pelatihan pemetaan partisipatif dan rancangan SOP pemetaan partisipatif; serta penerbitan Permenhut P.62/2013 tentang perubahan Permenhut P.44/2012 dan Permenhut P.25/2014 tentang Panitia Tata Batas.

Dalam aspek resolusi konflik, telah dicapai 2 hal, yakni pelaksanaan Inkuiri Nasional oleh Komnas HAM, serta penerbitan edaran kepada Pemerintah Daerah untuk segera melakukan pemetaan sosial terhadap Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lokal di sekitar hutan. Meskipun  demikian,  menurut lembaga antirasuah tersebut, 1 tahun perjalanan NKB tersebut diakui masih menemui tantangan dan hambatan- hambatan, diantaranya ego sektoral dan koordinasi antarkementerian/ lembaga, implementasi baru sebatas dokumen, pelibatan publik minim, arah pembangunan pemerintahan baru, rencana aksi belum fokus strategis. Dari seluruh  Indonesia, tercatat 12 provinsi yang melakukan Korsup di bidang mineral   dan batu bara sejak awal 2014, yakni dari Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat,  Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi  Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Di Kalbar, Korsup Mineral dan Batu bara dilakukan pada tanggal 20-22 Mei 2014 dan dihadiri oleh Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat. Koalisi Anti Mafia Tambang, dengan mengutip data dari Dirjen Minerba, menilai bahwa dari 813 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, dan   Kabupaten/Kota, banyak IUP yang tumpang tindih, tidak membayar kewajiban keuangan (land rent dan royalti), tidak membayar dana jaminan reklamasi dan pasca tambang serta persoalan lainnya. “Sektor tambang sama sekali tidak memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan daerah Kalimantan Barat,” tulis siaran pers Koalisi Anti Mafia Tambang yang diterima KR pada, Minggu (7/12/2014) itu. Aktivis Koalisi Anti Mafia Tambang, Ivan V. Agung mengapresiasi beberapa capaian Korsup, namun menurutnya ada 7 (tujuh) hal berikut yang menjadi  prioritas untuk ditindaklanjuti. Pertama, dari total 813 IUP di Kalbar (per 1 Desember 2014) sebanyak 106 IUP yang dicabut, 318 CnC dan ada 389 IUP yang belum CnC, ini perlu ditindak tegas. Kedua, dari 13 IUP seluas 2.532,74 ha berada di  Kawasan  Hutan  Konservasi  dan 125 IUP seluas 135.157 di kawasan lindung. Baru 26 IUP di Kawasan Konservasi dan Lindung yang telah dicabut/diciutkan, sehingga masih ada 112 IUP yang belum dicabut/ diciutkan, maka Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib mencabutnya. Ketiga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu melakukan pengawasan untuk memastikan praktik pertambangan di Kawasan Hutan Lindung benar-benar menjalankan operasionalnya sesuai dengan regulasi.  Keempat, dari Total IUP, baru 19 IUP yang membayarkan jaminan reklamasi dan 7 IUP yang membayarkan jaminan pasca tambang. Kelima, perlu dilakukan verifikasi status perusahaan yang dikategorikan Clean and Clear (CnC), karena realitasnya itu ada yang palsu. Keenam, mendesak pemerintah meminta pihak perusahaan memenuhi segala kewajibannya (land rent dan royalti). Ketujuh, terdapat adanya potensi kerugian negara dari land rent sehingga perlu tindakan pencegahan.

Tabel 1. Rekapitulasi IUP Se-Kalimantan Barat yang Dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati / Walikota Tahun 2014

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, Desember 2014

Sementara itu, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar mencatat terdapat 117 IUP yang dicabut oleh pemerintahan se-Kalbar. Data rekapitulasi IUP se-Kalbar yang dikeluarkan oleh gubernur, bupati/walikota tahun 2014 sebagaimana diperoleh KR pada, Senin, (19/1/2015) menyatakan bahwa sebanyak 317 IUP berstatus CnC dan 381 IUP belum CnC, 117 IUP dicabut. Sedangkan sisa IUP per Desember 2014 sebanyak 698 dari 815 IUP dikeluarkan per Juli 2014. Berikut rekapitulasinya untuk provinsi dan 12 wilayah kabupaten se- Kalbar. Berdasarkan keterangan yang diperoleh KR dari Kepala Bidang Minerba, Panas Bumi dan Air Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar, Wiro Pranata, ST., MM baru-baru  ini, jumlah IUP yang dicabut ditengarai akan terus bertambah. “Kemungkinan jumlah IUP yang dicabut karena tidak memenuhi kategori CnC akan terus bertambah beberapa waktu ke depan,” tuturnya kepada Giring dan Cony dari KR di ruang kerjanya, Senin (19/1/2014). Wiro menyampaikan ada tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar dan Pemerintah Pemrov terkait Korsup Minerba di antaranya adalah dilema kewenangan.

Dilema kewenangan

Wiro Pranata, ST., MM.,

Undang-undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mulai diberlakukan pada tanggal 2 Oktober 2014, salah satunya menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat melakukan proses penerbitan IUP lagi sehingga seluruh ijin tambang berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi. Dengan   demikian, desentralisasi ijin tambang yang semula berada di tangan bupati/walikota dinyatakan secara resmi tidak berlaku lagi. Oleh karena proses IUP di wilayah Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota memiliki kronologisnya masing-masing, maka pemberlakuan UU tentang Pemerintah Daerah itu menimbulkan dilema dalam konteks kewenangan bila dikaitkan dengan waktu  pemberlakuannya. Wiro Pranata, ST., MM., mengatakan karena sekarang   ini Korsup Minerba sedang berlangsung, maka pemberlakuan UU No.23/2014 ini menimbulkan semacam dilema bagi Pemerintah Provinsi dan Distamben Provinsi Kalbar. “Kita perlu waktu, apalagi tidak semua Pemerintah Kabupaten/Kota menyetor dokumen perijinan pertambangan secara lengkap, sementara Korsup Minerba sedang berjalan,” ujarnya.   Suami dari Adriana ini menambahkan, untuk menanyakan kejelasan soal kewenangan tersebut, pada awal Desember 2014 lalu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar menyampaikan surat kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM perihal pelayanan urusan ESDM setelah pemberlakuan UU No. 23/2014. Menurut Kabid Minerba Distamben Provinsi  Kalbar, intinya mohon kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk mengeluarkan peraturan terkait dengan proses perijinan yang terkendala akibat diterbitkannya UU No. 23/2014 tersebut. “Surat tersebut juga minta surat edaran dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM terkait prosedur perijinan dan mekanisme proses pelimpahan perijinan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi untuk perijinan yang masih berlaku terkait dengan perpanjangan, peningkatan, penciutan dan pencabutan IUP,” pungkasnya.

Masih untuk memastikan kejelasan soal kewenangan Pemprov terkait proses perijinan pertambangan, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tetap memberikan pelayanan perijinan bidang   energi dan sumber daya mineral, maka Gubernur Kalbar menyampaikan surat kepada Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan Desember 2014. Surat bernomor 540/1213/Distamben.A-1 itu    menyatakan mohon petunjuk dan arahan terkait pelaksanaan UU No. 23/2014 mengingat Peraturan Pelaksananya belum ada sehingga diharapkan segera mengeluarkan peraturan terkait dengan proses perijinan yang terkendala akibat diterbitkannya UU No. 23/2014 tersebut. Menindaklanjuti upaya penataan dan perbaikan di sektor pertambangan, Pemprov Kalbar, melalui Gubernur Kalbar mengeluarkan edaran kepada bupati/walikota se- Kalbar untuk tujuan menertibkan proses penerbitan IUP sesuai UU No. 23/2014. “Intinya adalah menegaskan bahwa sejak diberlakukannya UU tentang Pemerintah Daerah itu, bupati/ walikota tidak  dapat  melakukan proses penerbitan IUP terhitung sejak 2 Oktober 2014. Edaran itu juga memerintahkan kepada bupati/walikota agar segera menyampaikan dokumen IUP yang telah diterbitkannya kepada Gubernur Kalbar. Edaran itu juga menegaskan bahwa permohonan IUP baru yang telah diterima dan diajukan pemohon setelah tanggal 2 Oktober 2014 agar disampaikan kepada Gubernur Kalbar,” jelasnya kepada KR. “Kami di  Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar selalu aktif menyampaikan laporan pelaksanaan perbaikan dan penataan IUP se- Kalbar, baik kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM maupun kepada KPK, termasuk mencabut IUP yang berada di kawasan hutan konservasi, memerintahkan pemegang IUP untuk membayar jaminan reklamasi, meskipun hingga hari ini (19 Januari 2015: Red) belum ada Peraturan Pemerintah, baik dari Kementerian ESDM maupun dari Kementerian Dalam Negeri yang berisi Petunjuk Teknis (Juknis),” tambah Wiro Pranata sembari mengaku senang karena pengarsipan data-data terkait tanggungjawabnya sebagai Kepala bidang terus ditata lebih rapi dari sebelumnya.

Potensi kerugian Negara

Petisi Koalisi Anti Mafia Tambang Region Kalimantan menyatakan bahwa sejak tahun 2010-2013 seluruh IUP wilayah Kalbar diperkirakan memiliki   potensi kebocoran DBH land rent sebesar Rp. 177,4 milyar, Kalsel sebesar Rp. 34,1 milyar, Kalteng Rp. 145,1 milyar, dan Kaltim sebesar Rp. 218,3 milyar atau terbesar dari provinsi lain di Kalimantan. Total potensi kebocoran DBH land rent di seluruh wilayah IUP se-Kalimantan periode 2010-2013 adalah Rp. 574,9 milyar. Perkiraan potensi kehilangan penerimaan  Negara  periode  2010-2013 untuk IUP di Kab. Kapuas menyumbang paling besar untuk Provinsi Kalteng yakni mencapai Rp. 21,62 milyar. Sedangkan potensi kehilangan penerimaan Negara untuk Provinsi Kalsel terbanyak berasal dari Kab. Kotabaru yakni Rp. 15,01 milyar. Potensi kehilangan penerimaan Negara yang terbanyak di Kaltim berasal dari Kab. Kutai Timur sebesar Rp. 45,79 milyar. Selanjutnya, kabupaten penyumbang paling banyak potensi kehilangan penerimaan Negara untuk sektor Minerba di Kalbar berasal dari IUP di Kab. Ketapang yakni Rp. 24,5 milyar. Dari seluruh wilayah provinsi Kalbar, Kab. Ketapang memiliki 150 IUP pada Juli 2014. Bahkan setelah sejumlah IUP dicabut pada Desember 2014, IUP di Kab. Ketapang masih terbanyak di antara IUP di wilayah kabupaten lain se Kalbar yakni sebanyak 120 IUP.

Kotak 1.

11 (Sebelas) Perusahaan di Malinau diduga Fiktif dan Terlibat Monopoli

JATAM Kaltim menemukan 11 dokumen IUP Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur yang kemudian dicek alamatnya ditemukan dugaan fiktif. Dari total 105.000 Ha yang terdiri dari 5 pemegang IUP Minerba, diduga dikuasai hanya oleh orang yang berganti-ganti nama pemilik dengan inisial YF, DRI dan PN. Modusnya Nama perusahaan dibuat berbeda- beda namun sama alamat perusahaannya.Temuan lain adalah 101.700 Ha yang terdiri dari 6 pemegang IUP Minerba diduga dikuasai oleh hanya satu orang yaitu GS, modusnya hanya berganti-ganti nama perusahaan dan alamat perusahaan saja (Sumber: KMSB, 2014).

Di Kalimantan ada 124 IUP beroperasi di kawasan konservasi

Penggunaan kawasan konservasi untuk kegiatan non-kehutanan jelas melanggar UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati. Penggunaan kawasan hutan di kawasan lindung hanya diperbolehkan dalam bentuk pertambangan bawah tanah, tetapi faktanya sampai saat ini tidak satu pun pemegang ijin yang sanggup melaksanakan praktek ini. Kotak 2 menunjukkan bahwa masih ijin tambang yang beroperasi di dalam kawasan konservasi. Terdapat 42 pemegang ijin di Kawasan Konservasi Tahura Bukit Suharto, pada awal 2014 dilaporkan ke KPK oleh Jatam Kaltim dan ICW karena ada indikasi korupsi dan kerugian Negara Rp16,2 trilyun atas PNBP.

Kotak 2.

42 pemegang ijin di Kawasan Konservasi Tahura Bukit Suharto dilaporkan ke KPK

Jatam Kaltim bersama ICW pada awal 2014 melaporkan 4 kepala daerah yang pernah menjabat di Kutai Kertanegara dan Menteri Kehutanan yang telah memberikan ijin dan membiarkan 42 pemegang ijin tambang untuk beroperasi atau memiliki ijin di dalam kawasan konservasi Tahura Bukit Tahura. Terdapat indikasi korupsi dan kerugian negara Rp. 18,2 trilyun atas PNBP. (Sumber: KMSB, 2014) 

44 % IUP non- CnC di Kalimantan bermasalah

Hampir 50% IUP Minerba yang belum clear and clean (CnC) berasal dari pulau Kalimantan. Secara nasional, hampir 50% IUP Minerba yang non-clear and clean se-Indonesia berasal dari wilayah Kalimantan. Di mana 78% IUP Batu bara yang non-clear and clean secara nasional diindikasikan juga berasal dari Kalimantan. Status non-CnC terbanyak se-Kalimantan berasal dari Kaltim. Di Kalbar, tepatnya di daerah Kabupaten Ketapang ditemukan IUP yang sudah berstatus CnC tetapi beroperasi di luar konsesi, akan tetapi terhadap perusahaan pemegang IUP itu belum ada tindakan hukum (kotak 3). Data Dirjen Minerba Kementerian ESDM mengemukakan bahwa sekitar 1.078 pemegang ijin di Kalimantan belum menyelesaikan administrasi sebagai persyaratan untuk memperoleh IUP antara lain kepemilikan NPWP dan kelengkapan dokumen perusahaan.

Kotak 3.

Sudah CnC Namun Menambang di Luar Konsesi

Relawan Pemantau Hutan Kalimantan di Kalimantan Barat, pada bulan Juni 2014 menemukan bahwa PT Karya Utama Tambang Jaya yang mengantongi SK Bupati Ketapang No. 337 Tahun 2009 tentang IUP Produksi di Kecamatan Simpang Hulu seluas 4.440 Ha dan SK PT KUTJ No. 151 Tahun 2010 tentang Pemberian IUP Produksi seluas 4.438 Ha di Desa Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu serta menurut database Dirjen Minerba dikategorikan Clean and Clear melakukan penambangan bauksit di  luar  konsesi yang telah diberikan oleh Pemerintah. Dari pemantauan oleh RPHK, bahkan tidak ada tindakan hukum oleh institusi penegak hukum kepada perusahaan itu (Sumber: KMSB, 2014).

Clean and Clear (CnC) tapi belum pertimbangkan keselamatan warga

Pulau Kalimantan dihuni oleh Masyarakat Adat, ada ribuan jaringan sungai, hutan tropik hingga keanekaragaman flora dan fauna endemiknya. Pendekatan administratif CnC saja untuk penyelamatan ekosistem Kalimantan dari daya rusak tambang tidak cukup. Sangat dibutuhkan tindaklanjut yang pro keselamatan warga dan lingkungan. Walhi Kalsel mencatat kerugian banjir sepanjang 2010-2013 yang melanda 4 kabupaten menimbulkan kerugian negara mencapai Rp. 227 milyar, 12 orang warga meninggal dan 6 kabupaten di Kalsel lainnya masuk kategori rawan banjir karena tambang telah mengkapling 1,6 juta Ha atau sepertiga dari total luas Kalsel. Pemerintah harus mencabut ijin perusahaan tambang yang jelas-jelas terbukti mengancam keselamatan warga dan keberlangsungan ekosistem sekitarnya seperti terdapat didesakkan kepada Pemerintah untuk kasus 4 IUP di Samarinda, Kaltim (kotak 4).

Kotak 4.

4 Tambang Pencabut Nyawa Mesti Diberi Sanksi

Aspek keselamatan warga mestinya jadi pertimbangan sanksi dan pencabutan ijin, di Samarinda, Kalimantan Timur. JATAM Kaltim mencatat sepanjang 2011-2014, terdapat 8 anak kecil, usia 5-9 tahun tewas di lubang bekas tambang milik 3 perusahaan tambang yaitu PT. Hymco Coal, PT. Panca Prima Mining, dan PT. Energi Cahaya Industritama. Sebelumnya, 3 anak lain di Kutai Kartanegara di konsesi Tambang Kitadin Banpu. Padahal, hilangnya nyawa manusia akibat kegiatan tambang jelas merupakan Ranah Hukum Pidana Lingkungan Hidup sesuai pasal 97-120 UU No. 32 tahun 2009, Pengusaha dan Pengawas pemerintah dapat dihukum dan seharusnya tidak bisa masuk kategori CnC. (Sumber: KMSB, 2014).

Di Kalbar, sekedar menyebutkan satu contoh, ketika PT. Bintanggar Maju Abadi (PT. BMA) beroperasi di Dusun Syam, Desa Temiang Tamba, Kec. Balai Batang Tarang, Kab. Sanggau, pada tahun 2011, dampak limbah bauksit telah mencemari lingkungan sekitarnya. Bahkan hamparan sawah milik 23 KK warga Dusun Syam yang terletak di hilir kegiatan PT. BMA itu tak layak ditanami padi. Sawah-sawah tercemar lumpur dan air juga keruh total akibat limbah bauksit milit PT. BMA tersebut. Yono, pemuda Dusun Syam menyesalkan dampak lingkungan akibat kehadiran PT. BMA tersebut.  “Yang jelas air jadi keruh dan kotor sekali, sawah-sawah milik warga tercemar lumpur sehingga tidak layak lagi ditanami padi sejak PT. BMA beroperasi pada tahun 2011 hingga sekitar Agustus 2014 lalu,” katanya melalui pesan singkat kepada KR baru-baru ini.

Blusukan tambang

Parahnya situasi persoalan pertambangan di Kalimantan menuntut upaya ekstra untuk proses penertiban dan evaluasinya. Koalisi Anti Mafia Tambang mendesak Presiden Jokowi, Kabinet Kerja dan jajaran terkait bersama aparat  penegak hukum untuk melakukan blusukan tambang secara periodik. “Kita mendesak pemerintah melakukan pengecekan dan pengawasan yang serius terhadap proses penambangan mulai dari prosedural hingga tanggung jawab soaial lingkungan. Bagi pelanggar mesti ditindak tegas dengan mencabut ijinnya serta memberi sanksi yang sesuai,” tandas salah seorang anggota Koalisi Anti Mafia Tambang. Kunjungan Presiden Jokowi ke Kalbar baru-baru ini, diharapkan akan membawa pengaruh dan dorongan kuat bagi upaya penataan di sektor minerba,   maupun   kehutanan   dan kehancuran ekosistem termasuk manusia di dalam dan sekitarnya. Tidak heran, pada periode 2009-2013, menurut Forest Watch Indonesia (FWI), laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,13 juta Ha per tahun, paling tinggi di seluruh dunia.


TERCEMAR. Yono, pemuda warga Dusun Syam, Desa Temiang Taba, Kec. Balai Batang Tarang, Kab. Sanggau sedang memandangi hamparan lokasi tercemar lumpur limbah tambang bauksit PT. BMA.

Memiliki bahan tambang atau galian, mineral dan sejenisnya adalah tuah dan keberuntungan bagi negeri ini terlebih Tanah Borneo, namun eksploitasi yang berlebihan, mengabaikan aspek ekologis dan hak-hak Masyarakat Adat hanya menjadi tulah dan malapetaka bagi Kalimantan. Bencana perkebunan. Dalam kesempatan singkat, tak sampai 40 menit itu, Presiden Jokowi bertemu dengan aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat (KMSKB) dari sejumlah NGO pada 21 Januari 2015. Pemimpin nomor 1 RI tersebut, dengan didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Gubernur Kalbar telah mendengar langsung tentang potret kondisi lingkungan hidup dan SDA Kalbar, di antaranya adalah beban ijin di kawasan hutan dan lahan, konflik tenurial, persoalan DAS di Kalbar, dan inisiatif-inisiatif yang telah dan sedang dilakukan oleh masyarakat sipil di daerah ini. Pemerintah Provinsi dan jajarannya, bersama dukungan kelompok masyarakat sipil harus mampu menterjemahkan good will dari blusukan orang nomor 1 tersebut dengan bergerak cepat dan tepat dan saling bekerjasama mewujudkan perbaikan tata kelola perijinan sektor industri berbasis hutan dan lahan   tersebut. Momen bersejarah itu bisa ditindaklanjuti.

Stop ijin baru, stop ego sektoral

Peluang partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam merespon berbagai persoalan lingkungan hidup beberapa waktu belakangan ini semakin terbuka lebar. Korsup Minerba sebagai salah satu mandat dari NKB 12 Kementerian/Lembaga, dengan tujuan penaataan tata kelola ijin usaha telah memungkinkan kerja sama antara masyarakat sipil dan Kementerian/Lembaga terkait. Bahwa jumlah IUP yang akan dicabut ditengarai masih akan bertambah, seperti diungkap oleh Kabid Minerba, Panas Bumi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar seperti telah dikutip di atas pada hakikatnya memperkuat peringatan kepada para pemegang IUP untuk segera menyelesaikan kewajibannya hingga memperoleh kategori IUP CnC. Bila tidak, maka IUP bersangkutan akan dicabut. Pengerukan perut bumi dan ekspolitasi hutan dan lahan yang terus-menerus tanpa reklamasi demi keuntungan dari usaha   pertambangan dan lain-lainnya hanya akan menyebabkan ekologis mengintai setiap tahun baik tanah longsor, erosi, maupun banjir. Ancaman krisis air bersih sudah di depan mata. Setiap tahun bencana banjir melanda dengan jangkauan kian meluas. “Jagalah bumi ini sehingga dia tidak  membalas dengan kehancuran. Tuhan maha pemaaf, tetapi planet kita tidak,” pesan Bapa Suci Paus Fransiscus di hadapan perwakilan 190 negara dalam Konferensi Nutrisi Internasional oleh FAO tahun lalu. Memanfaatkan kekayaan alam terutama hasil tambang dengan bijak, adil, dan lestari mesti dikedepankan demi keberlanjutan ekologis dan masa depan bangsa yang lebih baik. [ ]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *