Berlawan di Tengah Krisis Iklim dan Bencana Ekologis: Walhi KalBar Laksanakan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup

108 Views

Penulis: Giring |Foto: Andre Illu| Editor: Giring & K. Gunui’.

Pontianak, KR—Bertema tema “Berlawan di Tengah Krisis Iklim dan Bencana  Ekologis”, Walhi KalBar laksanakan konsultasi (KDLH) ke-17 di Hotel 95 Pontianak, Kamis-Jumat (19-20/5/2022).

Krisis iklim dan bencana ekologis yang melanda berbagai daerah di KalBar beberapa tahun belakangan ini menjadi latar belakang dari tema tersebut. Longsor dan banjir masih melanda sejumlah daerah di beberapa kabupaten di KalBar pada 2019, 2020 dan 2021.

Banjir terparah melanda ratusan pemukiman warga di 5 kabupaten di KalBar pada 2020. Beberapa media lokal melaporkan bahwa beberapa daerah di Kab. Sintang terendam banjir selama sekitar sebulan.

Konsultasi tahunan tersebt dihadiri seluruh staf eksekutif daerah, Dewan Daerah, dan Direktur Eksekutif Nasional WALHI. Di antara peserta, hadir 6 orang anggota individu dan 11 anggota lembaga.

KDLH bertujuan menghimpun masukan dari anggota untuk rencana kerja Walhi terkait masalah lingkungan hidup dan krisis iklim. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif  Daerah Walhi KalBar, Nico Ale.

Ia memaparkan bahwa bencana ekologis di KalBar dipengaruhi faktor eksploitasi sumber daya alam yang tak bisa dilepaskan dari RTRW Nasional. Menurutnya, hal tersebut tidak saja mengancam kelestarian lingkungan hidup, tapi juga menimbulkan risiko yang besar terhadap keselamatan dan keberlanjutan hidup kita, seluruh warga masyarakat KalBar.

“Kerusakan lingkungan hidup menyebabkan krisis iklim. Banjir tahunan di berbagai daerah kabupaten di KalBar adalah fakta yang menunjukkan hal ini. Lebih dari itu, bencana ekologis di KalBar tak bisa dilepaskan dari RTRW Nasional yang mencanangkan Kalimantan terutama KalBar sebagai lumbung energi. Ini mendorong praktik eksploitasi SDA yang terus berkelanjutan,” terang Nico.

Berkenaan dengan sumber energi tersebut, Zenzi Suhaidi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, mengatakan perlu advokasi dan kampanye energi terbarukan sebagai konsep tanding dari energi kotor.

“Sebagai jaringan gerakan advokasi lingkungan, WALHI harus  pro aktif menggalang jaringan kerja sama untuk melakukan advokasi energi terbarukan demi kelestarian ekologis dan kelangsungan keselamatan hidup masyarakat adat dan masyarakat lokal Kalimantan, ” tegasnya saat memberikan sambutan secara daring.

Zenzi menambahkan bahwa terkait dengan isu energi, Walhi bertekad menjadi yang terdepan dalam mendorong energi terbarukan, bukan energi yang bersumber dari panas bumi. Ini harus terus diadvokasi untuk selamatkan bumi sebagai rumah bersama segala makhluk dan mengurangi dampak kehancuran ekologis serta krisis pangan.

Ironi 16 Jutaan Hektar Kebun Sawit di Indonesia

Zenzi Suhaidi juga menanggapi tentang krisis dan mahalnya harga minyak goreng di tanah air. Menurutnya Indonesia dikenal sebagai produsen minyak CPO terbesar dunia. Ironisnya, rakyat Indonesia krisis minyak goreng dan jika ada pun harganya sangat mahal. “Ada 16 jutaan hektar kebun sawit di Indonesia, tapi langka minyak goreng. Inilah ironi 16 jutaan hektar kebun sawit di Indonesia. Ini terjadi karena produksinya dimonopoli oleh sedikit orang ditambah karena sistem pangan dibangun secara sentralistik, terpisah dengan pembangunan peradaban manusia sehingga manusia hanya diposisikan sebagai konsumen semata, bukan pihak yang juga punya daya kendali termasuk dalam hal produksi, apalagi pasar, ” jelas Zenzi.

Melalui KDLH ke-17 pada tahun 2022 ini, Walhi diharapkan semakin memperkuat advokasi bersama, termasuk di level regio Kalimantan untuk mendorong energi terbarukan sebagai konsep tanding atas energi kotor. “KalBar, KalSel dan KalTeng juga Kaltim beberapa tahun terakhir sangat sering dilanda bencana ekologis. Oleh karena itu, ke depannya, Walhi bersama mitra di seluruh region Kalimantan harus memperkuat kerja sama dalam melakukan advokasi lingkungan,” papar Nico Ale.

Perdagangan Karbon & Pembiayaan Perubahan Iklim Global

Kini perdagangan karbon banyak didorong melalui relasi antar pemerintah. Pembiayaan global untuk perubahan iklim terhubung langsung dengan potensi yang ada di wilayah kelola rakyat yang semakin kecil dan rusak akibat eksploitasi korporasi. Realitas ini tak bisa dipungkiri. Potensi yang ada di wilayah kelola rakyat menyediakan jawaban bagi perubahan iklim.

Pemulihan lingkungan harusnya berbanding lurus dengan perkembangan ekonomi, terutama sekali ekonomi Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Ini patut dikawal apalagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal didekati langsung oleh sumber pembiayaan perubahan iklim dunia.

Tantangan lainnya adalah bagaimana kontrol atas mekanisme pendanaan ke tingkat lokal agar selalu berbasis hasil serta bisa berkontribusi terhadap dukungan strategi pembiayaan gerakan masyarakat sipil terutama dalam advokasi gerakan lingkungan hidup dan perubahan iklim global ke depannya.

“Selain itu, tentu saja sistem dan mekanisme WALHI sebagai jaringan organisasi advokasi lingkungan hidup terbesar di tanah air harus terus-menerus diperkuat untuk menghadirkan “perlawanan” yang efektif terhadap praktik-praktik serakah dalam mengeksploitasi sumber daya alam,” pungkas Zenzi.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *