Presiden Jokowi Bertemu Koalisi Masyarakat Sipil Kalbar

Pertemuan KMSKB dengan Presiden Jokowi, Menteri LH & Kehutanan serta Gubernur Kalbar, di Pontianak, 21 Januari 2015 lalu. Foto: Dok.KMSKB

KMSKB desak Pemerintah perbaiki  tata kelola SDA dan bentuk Badan Solusi Konflik Agraria

Ekspansi investasi industri skala besar berbasis hutan dan lahan di Kalimantan Barat (Kalbar) telah mencapai titik kritis. Dari 14,6 juta ha luas wilayah provinsi ini, 98% nya telah dibebani ijin investasi. “Sampai akhir tahun 2014, luas dan jumlah ijin perkebunan kelapa sawit telah mencapai 5,5 juta Ha dikuasai 513 perusa- haan. Usaha pertambangan mencapai 813 ijin dengan luas  6,4 juta Ha, ijin HutanTanaman Industri (HTI) sudah diberikan kepada 52 perusahaan dengan luas mencapai 2,4 juta Ha, juga masih ada 25 ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 1,2 juta Ha. Total luas perijinan industri berbasis hutan dan lahan telah mencapai 14,4 juta Ha atau 98 %  dari luas provinsi Kalbar,”urai Anton P. Widjaya, Direktur Walhi Kalbar, sekaligus Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Kalbar (KMSKB) di hadapan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,  dan Guber- nur Kalbar, saat kunjungan kerja di Kalbar, 21 Januari lalu.

KMSKB juga menyebutkan, fakta investasi   eksploitasi   sumber   daya alam yang berlebihan tersebut telah melahirkan berbagai dampak sosial ekonomi dan ekologis   yang   serius bagi  Kalbar.  Secara  ekonomis  mulai mengarah pada meningkatknya kemiskinan karena sumber penghidupan  hilang. Sedangkan secara ekologis, bencana ekologis terus meningkat dalam bentuk banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kabut asap, kerusakan area gambut, dan punahnya habitat satwa yang dilindungi. Salah satu dampak  lain  yang  paling  mengkha watirkan adalah konflik pemafaatan sumberdaya   alam   antara   investor dan masyarakat lokal. “Dampak pal- ing mengerikan adalah konflik agraria. Pada tahun 2013, terjadi 96 konflik antara masyarakat dengan perusa- haan perkebunan, tahun 2014 kami mencatat ada 126 konflik antara peru- sahaan dengan masyarakat. Sementara itu Kapolda Kalbar mencatat terja- di 101 konflik di Kalbar. Setidaknya 26 orang anggota komunitas masyarakat dikriminalisasikan karena melawan dan mempertahankan tanah dan wilayah kelola mereka. Terjadi kenai- kan kuantitas dan kualitas konflik, bagi kami ini adalah catatan serius yang harus menjadi prioritas penyelesaian- nya oleh pemerintah,” papar Anton.

Dalam kesempatan tersebut, KM- SKB  juga  menyampaikan  beberapa inisiatif dan pekerjaan yang sudah dan sedang dilakukan oleh masyarakat sipil di Kalbar, seperti peningkatan kapasitas masyarakat dalam pen- gelolaan sumberdaya alam berkelan- jutan dan pemanfaatan jasa lingkun- gan, melakukan pemetaan wilayah kelola masyarakat secara partisipatif, pendampingan kepada anggota masyarakat yang mengalami persoa- lan hukum dan kriminalisasi karena mempertahankan tanah dan wilayah kelolanya dari ekspansi industri skala besar serta melakukan advokasi dan kampanye terkait praktek dan dampak ekspansi industri skala besar di Kalbar.

Beberapa rekomendasi perbaikan tata kelola sumberdaya alam dan penyelesaian konflik agraria disampaikan kepada Pemerintah, di antaranya adalah:

Mendesak pemerintah untuk meng- hentikan pemberian ijin baru bagi semua bentuk investasi berbasis hutan dan lahan di Kalbar, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, hutan tanaman industri (HTI) maupun Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Mendesak pemerintah untuk segera melakukan penegakkan hukum dan melakukan penataan semua perijinan industri berbasis hutan dan lahan di Kalbar, dengan menghukum perusahaan yang melakukan pelanggaran  dan pejabat  pemerintah yang menyalahgunakan jabatannya.

Segera membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber daya Alam untuk menyelesaikan konflik agraria yang mampu membongkar akar masalah, termasuk ketidakadilan distribusi kesejahteraan dalam kerangka penegakkan HAM dan pendekatan reforma agraria.

Mendesak pemerintah segera membuat kebijakan dan mengimplementasikan pengakuan hak dan wilayah   kelola   masyarakat   melalui penerbitan ijin pengelolaan hutan desa, HKM dan penetapan hutan adat atau wilayah adat.

Terkait rekomendasi tersebut, Anton menegaskan agar pembentukan Badan  Penyelesaian  Konflik Agraria dan Sumberdaya Alam harus menjadi prioritas pemerintah Jokowi, karena konflik  agraria  adalah  konflik  latent dan manifest karena ada penggunaan atau penyalahgunaan wewenang pejabat publik melalui berbagai bentuk peraturan perundang-undangan atau pun tindakan pejabat publik pada masa lalu yang merugikan sekelompok korban. “Badan ini harus bekerja dengan prinsip independen dan bebas intervensi, melibatkan peran serta masyarakat dan transparan. Pembentukan Badan Penyelesaian konflik ini juga merupakan janji Presiden Jokowi ketika bertemu dengan WALHI di Jakarta pada bulan Mei 2014 (tahun lalu: Red) dan hari ini saya membawa rumusan pokok-pokok pikiran WALHI tentang Badan  Penyelesaian Konflik Agraria tersebut dan menyerahkannya secara langsung kepada bapak pres- iden,” ujar Anton Koordinator KMSKB kepada KR beberapa saat setelah bertemu dengan Presiden Jokowi dan rombongan.

Dialog perwakilan KMSKB bersama Presiden Joko Widodo tersebut turut dihadiri oleh Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Cornelis, M.H, Gubernur Kalbar. “Perbaikan tata kelola sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan merupakan salah satu prioritas yang  sedang  akan  terus  dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini,” ujar Siti Nurbaya, Menteri LHK. Ia menambahkan, penyelesaian berbagai konflik sumberdaya alam juga menjadi mandate yang akan ditangani dengan serius oleh kementeriannya bersama dengan kementerian dan lembaga lain. Meski- pun demikian menteri menggarisbawahi pentingnya sinergi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan jaringan masyarakat sipil yang ada.

Konflik agraria   dan kerusakan lingkungan terkait maraknya investasi berbasis hutan dan lahan di Kalbar juga menjadi perhatian Presiden Jokowi. “Saya tahu semua persoalan itu, banyak laporan yang masuk ke saya, termasuk dari Kalbar ini, tetapi bagaimana kita menyelesaikan semua ini?  Saya  tahu  hampir  semua  konf- lik itu terjadi di wilayah yang sudah ada ijin-ijinnya, coba beri saya solusi yang konkret, agar bisa ditindaklanjuti,” Presiden kepada KMSKB. Dia menambahkan bahwa selaku kepala pemerintahan telah memerintahkan agar semua kementerian terkait untuk bahu-membahu dan semakin memperkuat kerja sama  dalam  memperbaiki tata kelola sumberdaya. “Saya sudah minta kepada semua kementerian terkait untuk bekerja sama, memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam kita, sehingga ke depan menjadi lebih baik. Dialog ini bagus dilakukan sehingga saya dan kementerian terkait mendapat masukan,” ujar Anton mengutip Orang Nomor Satu di Republik ini.

Dalam kesempatan tidak lebih dari

40 menit itu, Cornelis, M.H, Gubernur Kalbar juga turut memberikan respon. “Jangankan persoalan perbatasan dan lainnya, tanah orang tua saya sendiri yang berada di kampung tidak bisa disertifikatkan, karena ternyata masuk dalam kawasan hutan…jadi, memang harus serius dibenahi,” ujarnya. KMSKB beranggotakan Walhi Kalbar, Perkumpulan Pancur Kasih, Sampan Kalimantan, AMAN Kalbar, WWF Kalbar, Kontak Rakyat Borneo, Relawan Pemantau Hutan, Lembaga Bela Banua Talino, Institut Dayakologi, Pontianak Institut, Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan, Environment Layuer Clinic, LPS-Air, dan Lingkar Borneo. Bertemu dengan Presiden Jokowi, KMSKB diwakili oleh Anton P. Widjaya (Walhi Kalbar), Joko Waluyo (Sampan  Kalimantan),  Matheus  Pilin (Pancur Kasih), S. Masiun (AMAN Kalbar), Hermayani (WWF Regional Kalimantan) dan M. Lutharif (Kontak Rakyat Borneo). “Koalisi  ini akan terus mengawal inisiatif perbaikan tata kuasa dan tata kelola sumberdaya alam  yang akan  dilakukan  pemerintah,” pungkas Anton. [ ]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *