Presiden Jokowi Bertemu Koalisi Masyarakat Sipil Kalbar

1.165 Views

Segera membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber daya Alam untuk menyelesaikan konflik agraria yang mampu membongkar akar masalah, termasuk ketidakadilan distribusi kesejahteraan dalam kerangka penegakkan HAM dan pendekatan reforma agraria.

Mendesak pemerintah segera membuat kebijakan dan mengimplementasikan pengakuan hak dan wilayah   kelola   masyarakat   melalui penerbitan ijin pengelolaan hutan desa, HKM dan penetapan hutan adat atau wilayah adat.

Terkait rekomendasi tersebut, Anton menegaskan agar pembentukan Badan  Penyelesaian  Konflik Agraria dan Sumberdaya Alam harus menjadi prioritas pemerintah Jokowi, karena konflik  agraria  adalah  konflik  latent dan manifest karena ada penggunaan atau penyalahgunaan wewenang pejabat publik melalui berbagai bentuk peraturan perundang-undangan atau pun tindakan pejabat publik pada masa lalu yang merugikan sekelompok korban. “Badan ini harus bekerja dengan prinsip independen dan bebas intervensi, melibatkan peran serta masyarakat dan transparan. Pembentukan Badan Penyelesaian konflik ini juga merupakan janji Presiden Jokowi ketika bertemu dengan WALHI di Jakarta pada bulan Mei 2014 (tahun lalu: Red) dan hari ini saya membawa rumusan pokok-pokok pikiran WALHI tentang Badan  Penyelesaian Konflik Agraria tersebut dan menyerahkannya secara langsung kepada bapak pres- iden,” ujar Anton Koordinator KMSKB kepada KR beberapa saat setelah bertemu dengan Presiden Jokowi dan rombongan.

Dialog perwakilan KMSKB bersama Presiden Joko Widodo tersebut turut dihadiri oleh Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Cornelis, M.H, Gubernur Kalbar. “Perbaikan tata kelola sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan merupakan salah satu prioritas yang  sedang  akan  terus  dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini,” ujar Siti Nurbaya, Menteri LHK. Ia menambahkan, penyelesaian berbagai konflik sumberdaya alam juga menjadi mandate yang akan ditangani dengan serius oleh kementeriannya bersama dengan kementerian dan lembaga lain. Meski- pun demikian menteri menggarisbawahi pentingnya sinergi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan jaringan masyarakat sipil yang ada.

Konflik agraria   dan kerusakan lingkungan terkait maraknya investasi berbasis hutan dan lahan di Kalbar juga menjadi perhatian Presiden Jokowi. “Saya tahu semua persoalan itu, banyak laporan yang masuk ke saya, termasuk dari Kalbar ini, tetapi bagaimana kita menyelesaikan semua ini?  Saya  tahu  hampir  semua  konf- lik itu terjadi di wilayah yang sudah ada ijin-ijinnya, coba beri saya solusi yang konkret, agar bisa ditindaklanjuti,” Presiden kepada KMSKB. Dia menambahkan bahwa selaku kepala pemerintahan telah memerintahkan agar semua kementerian terkait untuk bahu-membahu dan semakin memperkuat kerja sama  dalam  memperbaiki tata kelola sumberdaya. “Saya sudah minta kepada semua kementerian terkait untuk bekerja sama, memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam kita, sehingga ke depan menjadi lebih baik. Dialog ini bagus dilakukan sehingga saya dan kementerian terkait mendapat masukan,” ujar Anton mengutip Orang Nomor Satu di Republik ini.

Dalam kesempatan tidak lebih dari

40 menit itu, Cornelis, M.H, Gubernur Kalbar juga turut memberikan respon. “Jangankan persoalan perbatasan dan lainnya, tanah orang tua saya sendiri yang berada di kampung tidak bisa disertifikatkan, karena ternyata masuk dalam kawasan hutan…jadi, memang harus serius dibenahi,” ujarnya. KMSKB beranggotakan Walhi Kalbar, Perkumpulan Pancur Kasih, Sampan Kalimantan, AMAN Kalbar, WWF Kalbar, Kontak Rakyat Borneo, Relawan Pemantau Hutan, Lembaga Bela Banua Talino, Institut Dayakologi, Pontianak Institut, Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan, Environment Layuer Clinic, LPS-Air, dan Lingkar Borneo. Bertemu dengan Presiden Jokowi, KMSKB diwakili oleh Anton P. Widjaya (Walhi Kalbar), Joko Waluyo (Sampan  Kalimantan),  Matheus  Pilin (Pancur Kasih), S. Masiun (AMAN Kalbar), Hermayani (WWF Regional Kalimantan) dan M. Lutharif (Kontak Rakyat Borneo). “Koalisi  ini akan terus mengawal inisiatif perbaikan tata kuasa dan tata kelola sumberdaya alam  yang akan  dilakukan  pemerintah,” pungkas Anton. [ ]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *