PENDIDIKAN DI KALIMANTAN

Maret 2013 ini, dari TK hingga perguruan tinggi, terutama di perkotaan mulai membuka pendaftaran penerimaan siswa/mahasiswa baru sehingga kesibukan pun bertambah. Konon berbagai pembenahan pendidikan di Indonesia seringkali dilakukan. Dalam pidato pembukaan rapat kabinet di Kemendikbud, Jakarta (31/07/2012), Presiden SBY menyatakan, “Saya ingin mengingatkan, utamanya kepada jajaran Kemendikbud bahwa jika kita bikin sederhana pembangunan pendidikan untuk Negeri ini semakin berkualitas, mudah, accessable dan murah. Pendidikan di Indonesia harus berkualitas mulai dari kurikulum, ajaran yang tepat dan sistem belajar-mengajarnya. Diperlukan sistem evaluasi hingga infrastrukturnya. Pendidikan di Indonesia harus murah, rasional dan dapat dijangkau masyarakat luas.”

Bagaimana kondisi pendidikan di Kalimantan, khususnya Kalbar? Lima puluh mahasiswa, anggota Solmadapar Kalbar dan Mahasiswa STKIP Pontianak menilai pemerintah Provinsi Kalbar telah menzolimi pendidikan Kalbar. Mereka menuntut agar segera dilakukan pemerataan tenaga pendidik dan merealisasikan 20% anggaran pendidikan Kalbar (tribunpontianak.com, 2/5/2012). Ada apa dengan pendidikan di Bumi Khatulistiwa?

Jika ruang kelas gedung SD di Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya masih ada yang rusak berat, maka boleh jadi ada banyak gedung SD di pedalaman Kalbar yang lebih memprihatinkan, karena rendahnya akses/daya jangkau. Pendidikan di daerah ini harus lebih serius dibenahi apalagi menurut data Kalbar Dalam Angka (2011) ada sebanyak 121.847 anak usia SD yang dinyatakan mengurus rumah tangga, tetapi yang sekolah hanya sejumlah 63.802 anak. Dari 14 kab/kota, tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan kualifikasi D4 yang paling sedikit untuk tingkat SMP/MTs adalah KKU hanya 123 guru, Kab. Melawi hanya 271 guru, Kab. Sekadau dan Kab. Pontianak masing-masing hanya 279 guru (kualifikasi D4). Kualifikasi S1 untuk jenjang SMP/MTs yang paling sedikit adalah KKU hanya 209, Kab. Sekadau hanya 279, dan hanya 318 guru untuk Kab. Melawi. Sedangkan Kualifikasi S1 untuk jenjang SMP/MTs yang terbanyak dalam urutan 3 besar adalah Kota Pontianak 1.182 guru, menyusul KKR 830 guru dan Kab. Sambas 789 guru. Total tenaga pendidik dan kependidikan kualifikasi S1/D4 terbanyak di urutan 3 besar: Kota Pontianak 8.445 guru, KKR 7.913 guru, dan Kab. Sambas 7.569 guru. Sebaliknya total tenaga pendidik dan kependidikan kualifikasi S1/D4 paling sedikit di urutan 4 terkecil: KKU hanya 1.664 guru, Kab. Sekadau 2.626 guru, Kab. Melawi 3.317 guru dan menyusul Kota Singkawang 3.199 guru (Sumber: Diolah dari Data LPMP & Profil Pendidikan Provinsi Kalbar, 2011). Data di atas, adalah pesan bagi Pemda bersangkutan untuk terus meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan, baik kualifikasi S1 maupun D4 sesuai kebutuhan untuk setiap jenjang pendidikan.
Dari segi sarana-prasarana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Drs. Alexius Akim, MM menerangkan,“Selama tahun ajaran 2012, rehabilitasi ruang kelas rusak berat pada SD dengan sasaran 9 kabupaten/kota sejumlah 203 sekolah dengan 757 ruangan. Pada 2012, Kota Pontianak memiliki 7 sekolah dengan 46 ruang kelas rusak berat yang direhabilitasi. Kab. Kubu Raya 50 sekolah (terbanyak dari kab lain) dengan ruang kelas rusak berat yang direhabilitasi menempati urutan kedua terbanyak yakni 134 ruang setelah Kab. Sintang 151 ruang,” ujarnya seraya mengutip Konsultan Manajemen Rehabilitasi Ruang Kelas Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar (2012) saat ditemui KR (19/03) di kantornya. Berikut petikan wawancara dengan Drs. Alexius Akim.

Drs. Alexius Akim, MM
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar

Apa saja persoalan pendidikan di Kalbar dan bagaimana upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar mengatasinya?
Persoalan umum pendidikan di Kalbar beserta upaya mengatasinya dinyatakan dalam program kegiatan pendidikan Kalbar tahun 2008-2013, yang disebut lima misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yakni: 1) minimnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan diatasi dengan meningkatkan APK & APM pada setiap jenjang dan jenis pendidikan karena adanya penambahan unit sekolah baru, ruang kelas baru dan semakin dekatnya jarak tempuh siswa ke sekolah, memperkecil angka putus sekolah; 2) rendahnya kualitas layanan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, diatasi dengan meningkatkan kualifikasi guru melalui program sertifikasi. Pada 2012, total guru untuk jenjang sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB adalah 73.825, meningkat dari tahun 2011 yang hanya 71.048, dan ada 18.000 guru diantaranya yang sudah bersertifikasi; 3) ketidaksetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Di Kalbar total warga yang masih buta huruf adalah 115.592 orang (BPS Provinsi Kalbar, 2012), akan dientaskan melalui program yang bersumber dari APBN. Selain itu, perwujudan kesetaraan layanan pendidikan dilakukan dengan program kegiatan belajar masyarakat melalui taman bacaan masyarakat dengan total 216 PKBM dengan 169 TBM di 13 kab/kota; penyediaan layanan pendidikan keaksaraan di 14 kab/kota; 4) rendahnya jaminan kepastian layanan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Solusinya dengan menurunkan angka putus sekolah karena dukungan dana BOS yang biaya satuannya semakin cukup, juga beasiswa bagi siswa miskin. Semakin meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan, dan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang arti penting pendidikan; 5) minimnya daya kreativitas dan kompetensi siswa. Ini ditingkatkan melalui program olahraga dan kesenian.

Kondisi pendidikan di daerah pedalaman Kalbar masih sangat memprihatinkan. Apa komentar bapak?
Harus diakui di pedalaman masih kekurangan guru, baik dalam arti mutlak maupun dalam pengertian penyebaran guru tidak merata. Ini diatasi dengan cara; Pertama, memutasikan guru dari tempat yang lebih ke sekolah yang kurang guru. Kedua, program mobile teacher, dengan memberikan penugasan pada guru agar boleh mengajar di mana-mana. Program ini sudah dilaksanakan oleh Kab: Landak, Sintang, Sekadau, Ketapang, dan Kayong Utara, meskipun belum begitu menyeluruh. Ranperda tentang layanan pendidikan khusus di Kalbar telah diinisiasi pada 2012 dengan harapan segera dapat disahkan, agar provinsi dapat mengontrol efektivitas pelaksanaan Perda itu melalui Kab./kota.

Menurut BPS RI (2012) tingkat IPM Kalbar di posisi 28 dari 33 provinsi. Apakah pengaruh pendidikan terhadap IPM Kalbar belum signifikan?
Ini membingungkan. Ada perbedaan data antara BPS RI dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar. Pendidikan menggunakan ukuran angka buta aksara dan rata-rata lama belajar. Menurut BPS RI, buta aksara sejumlah 215.090 orang. Jika penduduk Kalbar 4,2 juta (versi BPS RI), maka berarti terdapat 5,12 % buta aksara yang berarti Kalbar belum bebas dari buta aksara karena masih di atas angka 5 %. Tetapi jika penduduk Kalbar 5,3 juta jiwa (versi Dukcapil Kalbar), maka ada 4,06 % buta aksara, yang berarti Kalbar sudah bebas dari buta aksara karena sudah di bawah angka 5 %. Sedangkan menurut Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, buta aksara Kalbar terdapat 165.413 orang, sehingga apabila total penduduk Kalbar 4,2 juta jiwa, maka angka buta aksaranya adalah 3,94 %. Jika penduduk 5,3 juta jiwa (versi Dukcapil), maka angka buta aksara Kalbar menjadi 3,12 % saja. Artinya, kedua-duanya menunjukkan bahwa Kalbar sudah bebas dari buta aksara. Selanjutnya, mengenai rata-rata lama belajar, menurut BPS RI baru 6,8 tahun, sedangkan menurut Diknas Kalbar 7,2 tahun. Jadi, angka partisipasi pendidikan tergolong tinggi.

 

Drs. Y. Lahajir, M.Hum
Direktur CERD (Center for Ethno-ecology Research and Development)
Foto : Y. Lahajir

 

Wajah Pendidikan di Kutai Barat, Kaltim Bisa jadi Inspirasi

Dari Barong Tongkok, Kutai Barat, Drs. Y. Lahajir, M.Hum, Direktur CERD (Center for Ethno-ecology Research and Development), peneliti aktif dan penulis 41 buku (2005-2012) tentang masyarakat, kebudayaan dan pembangunan di Kutai Barat mengatakan kepada KR.

Bagaimana keadaan pendidikan di Kaltim umumnya, dan di Kutai Barat khususnya?
APBD Kab. Kutai Barat, yang akan dimekarkan menjadi Kab. Mahakam Hulu ini sebesar Rp 1,5-1,7 triliun, dan 20 %-nya untuk pendidikan. Sejak 2006-2016, SPP dan PSB gratis mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK, baik negeri maupun swasta. Semua guru SD hingga SMA harus S1. Ada 300 guru SD-SMA/SMK yang belum S1, kini kuliah penyetaraan di UT dan sudah S1 semua tahun 2015. Ada program beasiswa untuk S1, S2, S3 setiap tahun anggaran, prioritas untuk penduduk asli Kutai Barat, diutamakan Dayak yang berprestasi. Saat ini ada 500-an mahasiswa yang belajar di Jawa, termasuk mahasiswa/i kedokteran.

Apa kunci rahasia Pemkab Kutai Barat serius memperhatikan pembangunan pendidikan?
Bupati menempatkan pendidikan sebagai leading sector untuk pengembangan SDM sangat kuat dalam Perda No. 03 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2011; lalu diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2010 tentang RPJMD Perubahan (2006-2011); dilanjutkan Perda No. 03 Tahun 2011 tentang RPJMD 2011-2016 tentang RPJMD 2011-2016. Kini Kutai Barat memprioritaskan penuntasan program wajib belajar 12 tahun sebagai bagian utama dari prioritas pembangunan Kutai Barat yang berbasis pada komunitas kampung.

 

Guntur Talajan, SH, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalteng
Foto : KR / Onasis

Wajah Pendidikan di Kalteng Bisa jadi Inspirasi

KR berhasil mewawancarai Guntur Talajan, SH, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalteng (19/03).

Apa persoalan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kalteng?
Memang ada sedikit yang sering dikeluhkan, karena faktor geografis, guru dan kepala sekolah dalam pemekaran, juga rumah dinas dan tempat tinggal. Di daerah, rumah disewa atau menumpang di tempat keluarga atau di rumah kepala desa. Tapi, kami sudah membuat kebijakan di program Kalteng Harati, antara lain merehab dan membangun rumah dinas guru setiap tahun. Selain itu, masalah akses pembelajaran di daerah terpencil dan perbatasan, yang belum dijangkau PLN, telepon, internet dan pembelajaran. Daerah tersebut antara lain Hulu Sungai Kapuas, Sungai Barito, dan sungai-sungai besar di daerah hulu dan di daerah Ut Danum serta daerah riam.

Drs. L. Salem, M.Pd
Pendidik FKIP Untan, Pontianak
Foto : KR / M. Cony

Apa PR besar pendidikan di Provinsi Kalteng ke depan ?
Kita sekarang memprogramkan wajib belajar 12 tahun, lalu sekolah umum, SMA dan SMK. Tahun 2013 dan 2014 akan memperbanyak sekolah menengah kejuruan, pendidikan vokasi, akademi komunitas yang mengarahkan masa depan dan generasi muda, pelajar ataupun siswa/mahasiswa lulus punya keahlian dan skill, siap bekerja mengelola sumber daya alam kita yang melimpah baik tambang, pertanian, perkebunan dan lain-lainnya pada luas wilayah Kalteng yang 2,5 kali pulau Jawa ini. Inti dan tujuannya adalah tidak ada pengangguran dan kemiskinan di atas alamnya yang kaya raya.

Kembali ke persoalan pendidikan Kalbar, di tempat terpisah, Drs. Laurensius, M.Pd, dosen FKIP Untan, Pontianak, saat ditemui KR (20/03), mengatakan bahwa Provinsi Kalbar mesti mengutamakan upaya pemerataan pembagian guru dan sarana-prasarana pendidikan di setiap daerah terutama daerah pedalaman. “Pemkab di Kalbar harus dapat belajar dari Pemkab Kutai Barat. Bila perlu harus ada subsidi silang dan menempatkan dana pendidikan secara proporsional. Khusus untuk sekolah swasta tentu beda dan biaya tinggi tetap tidak boleh melebihi kepatutan,” ujar kandidat doktor dari Universitas Negeri Jakarta ini.***

Giring & Rokhmon Onasis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *