Masyarakat Adat Ketemenggungan Iban Sebaruk Tanah Kedieh di 2 Desa di Kecamatan Sekayam Menanti SK Penetapan Hutan Adat

154 Views

Penulis: Bendi, Mak Aja & Giring | Foto: Titik | Editor: Giring & K. Gunui’.

Sekayam,  KR—Tanggal  22 Agustus 2019, Masyarakat Adat di wilayah Ketemenggungan Iban Sebaruk Tanah Kedieh, Desa Malenggang dan Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam patut bergembira pasalnya pada hari itu, 2 desa tersebut memperoleh penetapan dari Pemkab Sanggau.

Penetapan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Iban Sebaruk Tanah Kedieh, Desa Malenggang dan Sungai Tekam tersebut tertuang dalam SK Bupati Sanggai Nomor 404 Tahun 2019. Ini merupakan amanat Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kab. Sanggau.

Tiga tahun setelah SK penetapan Masyarakat Hukum Adat, sejak akhir tahun 2019, kini orang Iban Sebaruk yang bermukim di 13 kampung tersebut masih menanti penetapan hutan hak melakui SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Permohonan yang dilengkapi persyaratan administrasinya sudah disampaikan ke Kementerian LHK melalui Bappeda Sanggau sebagai leading sector pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kab. Sanggau pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, peran leading sector di Kab. Sanggau itu digantikan dengan Dinas Pemdes Sanggau.

Sehubungan dengan itu, akhir 2019, tim identifikasi dari Kementerian LHK mengunjungi komunitas Iban Sebaruk di Ketemenggungan Iban Sebaruk termasuk Ketemenggungan Sisang Desa Lubuk Sabuk, ” jelas Okta, aktivis ID yang melakukan asistensi dan proses pendampingan dalam pengajuan penetapan MHA dan Hutan Adat di komunitas adat Tampun Juah.  

Senada dengan itu, Darius Culen, anggota Pengurus Laja Lolang Basua’ (LLB) yang adalah organisasi lokal Komunitas Adat Tampun Juah, bahwa sampai tahun 2022 ini belum ada kejelasan maupun tindak lanjut dari para pihak di Kabupaten Sanggau yang memproses permohonan penetapan hutan hak ke Kementerian LHK.

“Sebagai organisasi masyarakat adat yang turut mengawal permohonan SK Hutan Adat ke Kementerian LHK, kami yang bersekretariat di kampung Segumon ini belum  mengetahui hasil identifikasi bahkan verifikasi teknis lapangannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kades terpilih Malenggang, Sopian juga mengaku belum menerima informasi dari OPD Kab. Sanggau yang terkait dengan perkembangan permohonan hutan hak. “Dari awal saya ikut dalam musyawarah adat dalam proses pemetaan partisipatif. Memang sudah ada SK Bupati tentang Penetapan MHA Iban Sebaruk Tanah Kedieh. Tapi, terkait perkembangan proses penetapan hutan hak melalui SK Hutan Adat dari Kementerian LHK, sampai sekarang saya belum memperoleh informasinya,” ungkapnya.

Tersendat

Menurut Okta, proses menuju penetapan hutan hak melalui SK Hutan Adat dari Kementerian  LHK terkendala Pandemi Covid-19 yang sedianya pada 2020, Kementerian LHK bersama para pihak terkait di Kabupaten bisa melakukan verifikasi teknis langsung di lapangan. Dia menambahkan, seluruh data berikut persyaratan administrasi yang diminta pihak sudah diserahkan ke instansi terkait.

Proses menuju SK penetapan Hutan Adat Ketemenggungan Iban Sebaruk Tanah Kedieh ditengarai juga terganjal di salah satu OPD Kab. Sanggau yang bertugas sebagai leading sector terkait proses pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Pemkab Sanggau.

“Bahkan sudah 5 kali kita memberikan data dan syarat administrasi yang sama kepada pejabat yang berwenang di Dinas Pemdes Sanggau saat itu, ” jelas Okta.

Pihak Kementerian LHK, Daud Purba, salah satu tim identifikasi potensi Hutan Adat yang pada akhir 2019 lalu mengunjungi wilayah adat Ketemenggungan Iban Sebaruk Tanah Kedieh, saat dikonfirmasi melalui jaringan telepon mengatakan bahwa proses selanjutnya sangat tergantung dengan proses di tingkat Kabupaten Sanggau. “Potensi Hutan Adat di wilayah adat Ketemenggungan Iban Sebaruk Tanah Kedieh sekitar 80 % tumpang tindih dengan HGU, belum clear and clean. Kabupaten Sanggau, dalam hal ini Dinas BPN/ATR harus terlebih dahulu mempertegas status potensi hutan adat agar tidak tumpang tindih dengan HGU,” jelas Daud.

Bendi, Koordinator Sekretariat Bersama Gerakan Pemberdayaan Komunitas Adat Tampun Juah, mengungkapkan seiring dengan meredanya pengaruh Covid-19 tahun 2022 ini, pihaknya akan sosialisasi SK Penetapan MHA Ketemenggungan Iban Sebaruk Tanah Kedieh termasuk tentang pentingnya hutan hak melalui SK Hutan Adat dari Kementerian  LHK.

Pengakuan ini harus diketahui dan dipahami bersama oleh seluruh warga Iban Sebaruk, meskipun wilayah adat Ketemenggungan Iban Sebaruk Tanah Kedieh sudah dimasuki HGU,” pungkas Bendi.

Masyarakat Adat Ketemenggungan Sisang, Desa Lubuk Sabuk

Seperti Masyarakat Adat Ketemenggungan Iban Sebaruk Tanah Kedieh, Masyarakat Adat Ketemenggungan Sisang Desa Lubuk Sabuk juga menantikan perkembangan proses pengajuan penetapan hutan hak atau hutan adat dari Kementerian LHK.

Kades Lubuk Sabuk, Petrus Kenedi mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui bagaimana perkembangan proses pengajuan penetapan hutan adat dari Kementerian LHK. “Masyarakat Adat Ketemenggungan Sisang Desa Lubuk Sabuk sudah ditetapkan melalui Sk Bupati Nomor 405 Tahun 2019, meliputi 5 kampung di Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam,” terang Petrus Kenedi.

Petrus Kenedi yang berasal dari Kampung Segumon, Desa Lubuk Sabuk, yang pada tahun 2018, menerima SK Hutan Adat Tembawang Tampun Juah Segumon Ketemenggungan Sisang dari Presiden Joko Widodo ini juga mengaku bahwa sampai saat ini pihaknya belum mengetahui bagaimana perkembangan proses penetapan hutan adat dari Kementerian LHK. Dia berharap agar tim pendamping dari ID dan LLB terus berkoordinasi dengan pihaknya apabila ada informasi terkait perkembangan pengajuan penetapan hutan adat di wilayah adat Ketemenggungan Sisang, Desa Lubuk Sabuk. Ini penting, siapa tahu ada yang perlu diklarifikasi,” pungkasnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *