Berlawan di Tengah Krisis Iklim dan Bencana Ekologis: Walhi KalBar Laksanakan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup
“Sebagai jaringan gerakan advokasi lingkungan, WALHI harus pro aktif menggalang jaringan kerja sama untuk melakukan advokasi energi terbarukan demi kelestarian ekologis dan kelangsungan keselamatan hidup masyarakat adat dan masyarakat lokal Kalimantan, ” tegasnya saat memberikan sambutan secara daring.
Zenzi menambahkan bahwa terkait dengan isu energi, Walhi bertekad menjadi yang terdepan dalam mendorong energi terbarukan, bukan energi yang bersumber dari panas bumi. Ini harus terus diadvokasi untuk selamatkan bumi sebagai rumah bersama segala makhluk dan mengurangi dampak kehancuran ekologis serta krisis pangan.
Ironi 16 Jutaan Hektar Kebun Sawit di Indonesia
Zenzi Suhaidi juga menanggapi tentang krisis dan mahalnya harga minyak goreng di tanah air. Menurutnya Indonesia dikenal sebagai produsen minyak CPO terbesar dunia. Ironisnya, rakyat Indonesia krisis minyak goreng dan jika ada pun harganya sangat mahal. “Ada 16 jutaan hektar kebun sawit di Indonesia, tapi langka minyak goreng. Inilah ironi 16 jutaan hektar kebun sawit di Indonesia. Ini terjadi karena produksinya dimonopoli oleh sedikit orang ditambah karena sistem pangan dibangun secara sentralistik, terpisah dengan pembangunan peradaban manusia sehingga manusia hanya diposisikan sebagai konsumen semata, bukan pihak yang juga punya daya kendali termasuk dalam hal produksi, apalagi pasar, ” jelas Zenzi.
Melalui KDLH ke-17 pada tahun 2022 ini, Walhi diharapkan semakin memperkuat advokasi bersama, termasuk di level regio Kalimantan untuk mendorong energi terbarukan sebagai konsep tanding atas energi kotor. “KalBar, KalSel dan KalTeng juga Kaltim beberapa tahun terakhir sangat sering dilanda bencana ekologis. Oleh karena itu, ke depannya, Walhi bersama mitra di seluruh region Kalimantan harus memperkuat kerja sama dalam melakukan advokasi lingkungan,” papar Nico Ale.
Perdagangan Karbon & Pembiayaan Perubahan Iklim Global
Kini perdagangan karbon banyak didorong melalui relasi antar pemerintah. Pembiayaan global untuk perubahan iklim terhubung langsung dengan potensi yang ada di wilayah kelola rakyat yang semakin kecil dan rusak akibat eksploitasi korporasi. Realitas ini tak bisa dipungkiri. Potensi yang ada di wilayah kelola rakyat menyediakan jawaban bagi perubahan iklim.
Pemulihan lingkungan harusnya berbanding lurus dengan perkembangan ekonomi, terutama sekali ekonomi Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Ini patut dikawal apalagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal didekati langsung oleh sumber pembiayaan perubahan iklim dunia.
Tantangan lainnya adalah bagaimana kontrol atas mekanisme pendanaan ke tingkat lokal agar selalu berbasis hasil serta bisa berkontribusi terhadap dukungan strategi pembiayaan gerakan masyarakat sipil terutama dalam advokasi gerakan lingkungan hidup dan perubahan iklim global ke depannya.
“Selain itu, tentu saja sistem dan mekanisme WALHI sebagai jaringan organisasi advokasi lingkungan hidup terbesar di tanah air harus terus-menerus diperkuat untuk menghadirkan “perlawanan” yang efektif terhadap praktik-praktik serakah dalam mengeksploitasi sumber daya alam,” pungkas Zenzi.***
