TOLAK PILKADA SERENTAK YANG MENGABAIKAN KESELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP

423 Views
Hendrikus Adam, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalbar saat Konferensi Pers, Senin (26/8/2024), di Sekretariat Walhi Kalbar, Pontianak. Foto: Windy/Walhi Kalbar.

“Bencana ekologis, di antaranya banjir, kebakaran hutan/lahan, longsor dan puting beliung kerap melanda Kalbar. Kondisi Sungai Kapuaspun terus mengalami pengrusakan, pencemaran dan pendangkalan. Sementara pembabatan hutan masih terjadi. Di sisi lain, masih ditemui di lapangan, ketidakpatuhan para pemilik usaha untuk memulihkan kerusakan ekosistem gambut di wilayah konsesinya, serta sejumlah masalah lingkungan lainnya masih menjadi persoalan bagi lingkungan hidup di Kalimantan Barat,” tulis surat terbuka tersebut.

Baca juga: https://kalimantanreview.com/demi-pemilu-berkualitas-masyarakat-adat-dayak-tae-ikuti-pendidikan-politik-komunitas/

Walhi Kalbar juga menyatakan bahwa konflik sosial di berbagai daerah  yang sering mengiringi penyerobotan lahan akibat aktivitas industri ekstraktif. Sumber daya alam kerap ditempatkan hanya sebagai komoditas, sementara warga malah diposisikan sebagai objek semata. Prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan (FPIC) kerap diabaikan dalam agenda atas nama pembangunan dan kesejahteraan.

Baca juga: https://kalimantanreview.com/lawan-pembangkangan-konstitusi-walhi-kalbar-aktivis-mahasiswa-dan-berbagai-elemen-gerakan-rakyat-gelar-aksi-demonstrasi/

“Jika tidak ada kepedulian yang serius dari para cakada terhadap keselamatan lingkungan hidup dan rakyat di Kalimantan Barat yang diusung parpol, maka dengan tegas kami ingin menyampaikan menolak cakada yang abai lingkungan hidup,” tegas surat terbuka itu.

“Pilkada yang akan dilaksanakan penting memastikan agar para cakada memiliki komitmen dan peduli lingkungan hidup. Para pimpinan parpol yang mengusung cakada tentu punya peran untuk memastikan hal ini. Bila tidak ada kepedulian cakada, maka kepada siapa rakyat harus berharap jika kelak mereka terpilih tetapi tidak peduli pada lingkungan hidup, rumahnya sendiri?” tegas Hendrikus Adam, Direktur Walhi Kalimantan Barat.

Lebih lanjut Adam mengatakan, cakada yang tidak peduli lingkungan hidup tidak diharapkan untuk memimpin daerah. Karena akan berbahaya bagi keselamatan lingkungan hidup dan rakyat. Dengan tegas, kami menolak cakada yang abai lingkungan hidup.

“Kami, dengan sadar dan tegas menyampaikan menolak cakada yang tidak peduli lingkungan hidup dalam perhelatan Pilkada yang akan dilangsungkan 27 November 2024 mendatang. Selain itu juga akan melakukan tracking visi-misi kontestan dan mengumumkan hasilnya agar publik mengetahui gagasan mereka soal lingkungan hidup,” jelas Adam.

Dalam perhelatan Pilkada, Walhi Kalbar juga mengharapkan tidak adanya fenomena kotak kosong atau satu pasang cakada pada Pilkada mendatang karena jika terjadi fenomena lawan kotak kosong, maka ini menunjukkan tidak sehatnya demokrasi dan kemunduran karena didominasi kepentingan elit. Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Windy Chintia menjelaskan, surat Walhi Kalimantan Barat sengaja dinyatakan secara terbuka demi ‘mengetuk’ hati nurani para cakada dan pimpinan partai politik pengusungnya, serta masyarakat Kalbar umumnya agar turut mengawasi proses Pilkada serentak.[*]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *