Lawan Pembangkangan Konstitusi, WALHI Kalbar Bersama Aktivis Mahasiswa dan Berbagai Elemen Gerakan Rakyat Gelar Aksi Demonstrasi
Sumber Teks: Rilis Walhi Kalbar| Editor: R. Giring
Pontianak, KR—Gejolak politik, sipil dan demokrasi di tanah air akhir-akhir ini seakan terus berlanjut. Terpanggil untuk melawan pembangkangan konstitusi dan selamatkan demokrasi, Walhi Kalbar, aktivis mahasiswa dan berbagai elemen gerakan rakyat turun ke jalan menggelar demonstrasi.
Aksi massa berlanjut merespon rencana pengesahan revisi UU Pilkada pada 22 Agustus 2024 oleh DPR. Meskipun DPR telah menyatakan pembatalan rencana pengesahan revisi UU Pilkada tersebut. Hal itu tidak menyurutkan semangat seluruh elemen gerakan masyarakat sipil untuk turun ke jalan mengecam rencana busuk alias “political (bad) will” di balik rencana pengesahan revisi UU Pilkada tersebut.
“Situasi demokrasi kini malah sedang dikangkangi sehingga kondisi demokrasi sedang darurat. Hakikat demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat perlu dikembalikan pada khitahnya. Walhi Kalbar sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil terpanggil untuk menyikapi upaya pembangkangan konstitusi ini. Oleh karena itu, Jumat (23/8/2024), Walhi Kalbar hadir bersama gerakan mahasiswa menyuarakan keprihatinan atas kondisi demokrasi kini yang semakin tidak berintegritas,” tulis rilis Walhi Kalbar.
Rilis itu menambahkan, apabila wakil rakyat di Senayan sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk memperbaiki situasi yang ada, maka gerakan elemen rakyat menjadi pilihan. Demokrasi mesti ditegakkan dan perlu dipulihkan.
“Mengapa Walhi Kalbar menjadi bagian dari elemen yang turut ambil bagian aksi ke jalan, karena dengan demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja lantas dibiarkan, maka warga sipil yang berjuang untuk kebaikan Indonesia akan semakin dihadapkan pada situasi sulit. Termasuk dalam hal kebebasan berkumpul dan berserikat dengan menyampaikan pendapat yang jelas dijamin konstitusi. Hanya dengan situasi demokrasi yang baik dan sehat, kita dapat berkontribusi tanpa harus dihantui rasa cemas dan takut. Karenanya, demokrasi mesti ditegakkan dan dipulihkan, sementara upaya pembangkangan konstitusi mesti dilawan,” ungkap Hendrikus Adam, Direktur Walhi Kalbar.
