Tahun 2014, Tahun Pembelajaran

R. GIRING % KRISS GUNUI’

AMAN Kalbar gelar MUSWIL ke- 3 tahun 2014

Sanggau—MUSWIL   AMAN ke- 3 Kalbar (Muswil pertama masih  disebut  Kongres  AMA-Kalbar)  diselenggarakan  di Wisma Tabor, Bodok, Kab. Sanggau pada tanggal 20-23 Juli 2014; yang dibuka dengan serangkaian ritual adat tanggal 21 Juli. Secara resmi MUSWIL dibuka bersama oleh Ketua GPPK, Sekjen AMAN dan Bupati Sanggau sesuai ritual adat Dayak Ribun. Menurut Gunui’, Ketua Panitia, tujuan MUSWIL ke- 3 yang bertema  “Mempertegas  Kedaulatan  Masyarakat Adat”  adalah untuk  mempertegas  posisi  dan  kedaulatan  Masyarakat  Adat atas hak-haknya. “Tujuan keoragnisasian ialah menilai Laporan Pertangungjawaban (LPJ) Pengurus Wilayah AMAN Kalbar, menyusun Program Kerja AMAN Kalbar, memilih dan menetapkan anggota   Dewan  AMAN   Wilayah   (DAMANWIL)   dan   Ketua BPH AMAN Kalbar, serta menetapkan keputusan-keputusan strategis   sesuai   konteks   dan   kapasitas   organisasi  AMAN Kalbar,” jelasnya. Tujuan penting lainnya adalah meningkatkan kapasitas komunitas Masyarakat Adat dalam lima (5) isu krusial yang diseminarkan dalam side  event  MUSWIL,  di  antaranya adalah tata ruang wilayah adat dan Pengelolaan Sumber daya Alam, Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Adat, Credit Union Gerakan berbasis konsepsi Filosofi Petani, Perubahan Iklim dan Krisis Pangan, Krisis Ekologis dan Kerusakan Hutan. MUSWIL ini juga telah menetapkan Drs. Stefanus Masiun sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) AMAN Kalbar priode 2014 – 2019. Selain BPH, juga telah dipilih dan ditetapkan 7 orang anggota Dewan AMAN Wilayah  (DAMANWIL) Kalbar, yakni Paolus Hadi, S.Ip., M.Si (regio Kab. Sekadau dan Sanggau) sebagai Ketua; Krissusandi Gunui’ (region Kab. Ketapang dan Kayong  Utara)  sebagai  Wakil  Ketua  I;  Yohanes  RJ  (region Kab. Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu) sebagai Wakil Ketua II; Supendi, SE (regio Kab. Landak dan Kubu Raya), sebagai anggota; M. Manap (region Kab. Pontianak, Sambas, Kota Singkawang dan Kab. Bengkayang), sebagai anggota; Maria Dominika (perwakilan perempuan adat non region) sebagai anggota; dan Philipus (perwakilan pemuda adat non region) sebagai anggota.

SIDANG HAM

Pelanggaran  Hak  Masyarakat Adat  Iban,  Semunying Jaya Digelar di Sidang Inkuiri Nasional

Pontianak—Majalah KR sempat menghadiri acara berskala regional Kalimantan ini. Tanggal 1-3 Oktober 2014, ada 6 kasus  pelanggaran  hak-hak  Masyarakat Adat  dari  5  provinsi di wilayah Kalimantan digelar pada dengar keterangan umum di hadapan sidang tim komisioner Inkuiri Nasional. Banyaknya kasus serupa di seantero Indonesia, terutama di Kalimantan memperkuat pertimbangan diselenggarakannya Inkuiri Nasional hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan Kalimantan. sampel Acara dilaksanakan di Rektorat Universitas Tanjungpura, Pontianak, salah satunya mendengar keterangam umum dari perwakilan Masyarakat Adat Iban Desa Semunying Jaya, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang terkait persoalan yang dihadapinya. Mereka mendesak PT. Ledo Lestari mengembalikan hutan adat mereka seluas 1.420 ha yang telah dirampas oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit itu.

Akses masyarakat terhadap hutan dan lahan pun menjadi sangat terbatas. Kini, air bersih pun sulit sekali diperoleh. Begitu kesaksian perwakilan Semunying Jaya di hadapan sidang komisioner Inkuiri Nasional hak-hak Masyarakat Hukum Adat di  Kawasan  Hutan  Kalimantan  dilaksanakan  oleh  Komnas HAM  didukung  beberapa  organisasi  non  pemerintah  itu.  PT. Ledo Lestari (Duta Palma Grup) masuk ke Semunying Jaya sejak tahun 2004. Perusahaan sawit itu menebang pohon dan membersihkan lahan tanpa persetujuan masyarakat, termasuk 1.420 ha hutan adat yang telah disahkan oleh bupati. Masuknya PT. Ledo Lestari telah mengakibatkan masyarakat tidak bisa lagi menggantungkan kehidupannya pada hutan yang turun-temurun telah menjadi sumber benih bagi mereka. Abulipah, mewakili warga  Iban  Semunying  Jaya  mengadu  kepada  komisioner inkuiri nasional agar hak-hak warga yang telah dirampas karena hutan adat mereka telah dibabat itu segera dapat dipulihkan. Sementara itu, Ilukinda, ibu rumah tangga kepada Majalah KR, di Pontianak, belum lama ini, Noh warga Semunying Jaya bersama Momonus, Kades Semunying Jaya, menyampaikan persoalan warga perbatasan itu bahwa warga ingin sekali supaya para pihak terkait segera memulihkan hak-hak Masyarakat Adat Iban, Semunying Jaya. itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *