Tahun 2014, Tahun Pembelajaran

R. GIRING & KRISS GUNUN

Tahun 2014 didominasi isu politik, mulai dari Pemilu Legislatif hingga Pemilu Presiden. Hingga pasca Pemilu, suasana ini lebih mewarnai, bahkan masih hangat di hadapan  publik.  Sementara  itu  para  calon  anggota legislatif masih sangat minim mengangkat isu lingkungan hidup dan  Masyarakat Adat  dalam  misinya  menjadi  “wakil  rakyat.” Alhasil sektor ini tetap menjadi PR besar di tahun 2015 ini. Setelah  lebih dari dua tahun tertunda  akhirnya  pada  Juli 2014 AMAN Kalbar sukses menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) dengan menetapkan para nahkoda barunya. Pelanggaran terhadap hak asasi Masyarakat Adat, kriminalisasi, kian  dasyatnya  perusakan  sumber  daya  alam,  terutama  di sektor kehutanan menjadi sorotan utama di tahun 2014 lalu. Di penghujung tahun 2014, pejabat publik di daerah didesak memperbaiki tatanan kawasan hutan dan melakukan kajian kembali terhadap perizinan pertambangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut beberapa saja perjalanan tahun 2014 di bumi Kalimantan.

Politik;

Survey Walhi Institut:  Caleg Peduli Isu Lingkungan Hidup Hanya 7 %

Jakarta—Survey  Walhi  Institut  tentang  lingkungan  hidup menunjukkan bahwa hanya 7 % dari 6,561 Caleg periode 2014-2019 memasukkan sektor lingkungan di agenda dan strategi mereka. Minimnya kepedulian para Caleg itu tentu sangat mengkhawatirkan. Menurut survey yang dirilis di Jakarta, pada Kamis (6/3/2014) itu, kerusakan lingkungan dan deforestasi akan terus memporakporandakan negeri ini sebagaimana para pembuat  kebijakan  menutup  mata  dan  menjauhkan  diri  dari janji-janji lingkungan di dalam agenda politik mereka. “Bencana ekologis dan sumber daya alam akan terus menyelimuti negeri ini,  tapi  lingkungan  hidup  masih  jadi  isu  yang  terpinggirkan bagi sebagian besar politisi kita. Ini mengindikasikan bahwa kepentingan dan kekuatan para investor sangat kuat di Indonesia,” kata Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi,   di Jakarta. Survey merilis data tentang banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan dan menunjukkan fakta bahwa telah terjadi peningkatan 293 % dari tahun 2012-2103. Tercatat sebanyak 1.392 bencana alam nasional pada tahun 2013, naik dari 475 kasus pada tahun sebelumnya. Bencana menyebabkan kematian 565 orang, meningkat lebih 300 % dari 125 korban pada tahun 2012. [sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/07/ most-legislative-candidates-ignore-environmental-issues. html#sthash.5PIbhgQD.dpuf].

Pilpres 9 Juli 2014, Animo Politik Rakyat Tinggi Pilpres  9  Juli  2014  diwarnai  dukungan  politik  luar  biasa terhadap pasangan Jokowi-JK baik sebagai relawan maupun sumbangan dana langsung dari rakyat hingga mencapai lebih dari Rp75 milyar. Ini menunjukkan antusiasme dan menguatnya bentuk-bentuk   partisipasi   politik   di   tingkat   rakyat   dalam memilih pemimpin nomor satu dan dua di sepanjang sejarah Pilpres Indonesia. Di satu sisi, kubu Prabowo-Hatta, setelah pengumuman perolehan suara dari KPU, sempat menyatakan mengundurkan diri dari proses Pilpres, bahkan melaporkan dugaan   kecurangan.   Namun   dalam   proses   persidangan sengketa hasil Pilpres tersebut, hakim MK tidak menemukan adanya bukti-bukti yang memenuhi unsur-unsur kecurangan. Jokowi-JK yang diusung oleh PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI memperoleh dukungan suara 53,15%, sedangkan pasangan Prabowo-Hatta yang didukung oleh Partai Gerindra, Golkar,  PAN,  Demokrat,  PPP,  PBB  dan  PKS  memperoleh suara sebesar 46,85%. Masyarakat Adat di se antero tanah air  menyambut  gembira  dan  meletakkan  harapan  besar kepada presiden dan wakil presiden terpilih itu. Hal ini termuat dalam 9 butir program prioritas duo Jokowi-JK, di mana butir terakhir dengan jelas menyatakan komitmen melindungi dan memajukan hak-hak Masyarakat Adat dan akan memberikan penekanan pada 6 (enam) prioritas utama (lihat KR 212 tahun XXIII-2014).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *