MASYARAKAT ADAT DI UJUNG TANDUK

GAWAT! Itulah gambaran tentang kondisi kekinian yang dihadapi oleh kurang lebih 70 Masyarakat Adat (MA) diseantero Nusantara. Kenapa demikian? Dan apa penyebabnya? Apa yang mesti MA lakukan dalam memperjuangkan nasibnya?

 

Seperti peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib yang dihadapi MA. Apa pasalnya? Adalah Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU PPMHA) sebagai salah satu penyebabnya. Isi dari RUU tersebut berpotensi tidak memihak kepada MA. Ketidakpahaman Pemerintah terhadap arti dan peran dari MA itu sendiri justru menambah penderitaan yang terus-menerus bagi eksistensi MA di negara ini. Misalnya, pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, bersikukuh bahwa MA adalah masyarakat hukum adat sesuai dengan pasal 18 b Undang-Undang Dasar 1945.

Memasuki tahun 2012, Balegnas mulai bekerja dengan membentuk tim peneliti dan menyusun RUU PPHMA. Secara resmi Pengurus Besar (PB) AMAN pusat melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen), Abdon Nababan, telah menyerahkan draf RUU usulan kepada ketua DPR RI Marzuki Alie, pada pembukaan Kongres AMAN Ke- IV, di Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 19 April 2012 lalu. AMAN berharap agar pihak legislatif menindaklanjuti dan mempelajarinya, untuk kemudian menerima serta mengesahkannya. Draf tersebut merupakan rancangan yang dibuat dan disusun oleh AMAN selama dua tahun lebih.

Hingga kini tim dari Balegnas sudah melakukan konsultasi publik terkait RUU ini ke delapan daerah, diikuti dengan kegiatan rapat dengar pendapat. Penelitian dan wawancara kepada para tokoh adat dan penggiat tentang MA yang ada di Indonesia juga telah dilakukan. Namun ternyata RUU versi Balegnas tersebut justru kontroversial dengan keinginan MA. Salah satunya, menurut RUU dari Balegnas tersebut, yakni terminologi masyarakat hukum adat, padahal menurut Masyarakat Adat, terminologi tersebut ruangnya sangat sempit, sehingga tidak menjawab persoalan.
Inilah yang menjadi salah satu perdebatan dan kritik dari Masyarakat Adat. Bahkan, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) beberapa waktu lalu di Pontianak, pihak Balegnas tidak mengundang pihak yang berkompeten dibidang MA. AMAN Kalbar tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Ini menjadi pertanyaan berbagai kalangan khususnya NGO, masyarakat sipil maupun unsur lainnya. Untuk itu, demi memperjuangkan hak-hak MA dan memberikan masukan terhadap RUU versi Balegnas tersebut, AMAN Kalbar menggelar diskusi di Hotel Merpati, pada awal Desember 2012 lalu. Diskusi tersebut menghadirkan Arifin Saleh Monang dari AMAN Pusat, serta akademisi Untan, Salfius Seko. Dalam diskusi tersebut dibahas kritikan dan masukan terkait RUU versi Balegnas. Hasilnya diserahkan kepada AMAN pusat yang akan meneruskannya kepada Balegnas DPR RI.

Kenapa Harus Ada RUU Masyarakat Adat?
Jika direview kembali, latar belakang lahirnya RUU ini adalah karena negara masih belum sepenuh hati mengakui MA secara tegas. Selama ini negara maupun korporasi lainnya secara nyata, sudah memaksakan nilai-nilai, mengambil alih wewenang, merampas wilayah, memaksakan pembangunan yang tidak sesuai, mengambil hak atas tanah serta sumber daya alam, sehingga menghalangi MA untuk berdaulat, mandiri dan bermartabat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Monang dari AMAN pusat, RUU PPMA semestinya harus benar-benar mengakomodir seluruh kepentingan MA. Monang pun kemudian menjelaskan tiga hal terkait alasan mengapa Undang-undang ini harus ada, yakni: pertama, RUU PPMA adalah mandat dari UUD 1945 pasal 18 b yang mewajibkan untuk menterjemahkanya dalam UU; Kedua, UU PPMA sangat penting bagi MA untuk menyelesaikan persoalan konflik yang terjadi antara MA, baik dengan pemerintah atau swasta terkait pengelolaan sumber daya alam, tanah dan lainnya; Ketiga, UU PPMA merupakan tanggungjawab negara terhadap pengabaian hak-hak MA itu sendiri. Itulah alasan MA kemudian mengusulkan RUU PPMA. Bahkan Monang berharap agar kedepannya RUU yang berasal dari MA ini segera disahkan. Menurutnya, pemerintah mesti menerima usulan-usulan dari MA. “Kedepannya agar RUU PPMA disahkan dan menerima usulan yang dirumuskan MA sendiri,” ujar Monang.

 

“Kalau pun terjadi hal seperti yang dikhawatirkan ini. Masyarakat Adat yang bergabung di AMAN sudah siap dan sudah bersepakat untuk memboikot tidak akan memilih partai tersebut di Pemilu 2014 nanti.” Abdon Nababan, Sekjend PB AMAN

 

Pada dasarnya RUU PPMA merupakan upaya untuk melindungi seluruh jati diri MA yang melekat didalamnya, sehingga adanya legalitas hukum yang diakui oleh negara secara mutlak. Agapitus selaku PLT (Pelaksana Tugas) BPH (Badan Pelaksana Harian) AMAN Kalbar, berpendapat RUU tersebut sangat penting dimana sekarang ini terus terjadinya konflik-konflik yang menimpa MA terutama masalah sumber daya alam. Ia menilai di UU Perkebunan dan Kehutanan, posisi MA begitu lemah, akibatnya sering terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan tanah leluhurnya. Jika kemudian UU ini tidak diakomodir maka posisi MA akan semakin susah. Aga juga mengajak agar MA, NGO, serta unsur masyarakat sipil lainnya, bersama-sama mendorong dan mengkritisi RUU versi Balegnas sehingga akhirnya akan berpihak kepada MA. “Untuk itu kita perlu mengkritisi bersama beberapa pasal yang ada dalam UU ini. Apa yang kita mau dari UU ini terkait pengakuan dan perlindungan MA bisa terakomodir,” tegas Aga saat pembukaan diskusi beberapa waktu lalu.

 

Demo :
Para elemen mahasiswamengecam tindakan perusahaan yang sering kali melanggar HAM, terutama masyarakat adat
doc.Walhi Kalbar

 

Aksi :
Berbagai elemen mengecam tindakan perusakan dan ekploitasi sumber daya alam yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab doc.WalhiKalbar

 

Usulan AMAN Terkait RUU versi Balegnas

Menyikapi draf versi Balegnas, Abdon Nababan selaku Sekjen, PB AMAN pusat berpendapat bahwa, RUU versi Balegnas masih sangat jauh dari harapan MA secara keseluruhan. Sedangkan mengenai istilah masyarakat hukum adat yang menjadi perdebatan dan perjuangan MA, Abdon menilai, ini hanya akan mereduksi eksistensi MA menjadi terbatas pada masyarakat hukum saja. Untuk itu, AMAN sendiri secara khusus dikatakan Abdon juga sudah menjelaskan pokok-pokok pikirannya kepada pihak fraksi di DPR RI, yakni fraksi PDIP, pada Selasa (5/2) lalu. AMAN mengusulkan istilah “Masyarakat Adat” karena dipandang lebih mewakili realitas MA yang tidak dapat diteropong semata-mata dari kaca mata adanya “praktik hukum” pada MA itu sendiri, tetapi juga menggambarkan kepercayaan (sistem religi), budaya, sistem ekonomi, politik dan sebagainya yang secara sebagian, maupun keseluruhan, membentuk identitas kolektifnya sebagai MA. Istilah ini juga lebih mampu mengakomodasi hak MA yang diamanatkan oleh UUD 1945, Masyarakat Hukum Adat di Ps. 18B ayat (2) dan Masyarakat Tradisional di Ps. 28 I ayat (3). AMAN beralasan, penggunaan istilah Masyarakat Adat lebih memiliki preseden dalam hukum kita sebut saja misal; UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga menggunakan istilah Masyarakat Adat serta UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

Ritual Barumpe :
Salah satu prosesi barumpe (pelantikan ) Boretn pada subsuku dayak Semanakng di Kab.Ketapang. Kearifan local masyarakat adat seprti ini sudahberlangsung lama.
Doc.yogipusa

Tentang pengakuan bersyarat, versi Balegnas melanggengkan tentang adanya pengakuan bersyarat seperti huruf a. Padahal pengakuan tersebut lebih bersifat diskriminatif. Sementara itu, AMAN mengusulkan agar persyaratan Masyarakat Adat (sepanjang masih hidup, dan sebagainya itu) sebagaimana telah diatur pada bagian menimbang huruf a dalam draft Balegnas dihapus.
Terkait judul dan terminologi “RUU Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (RUU PPMHA)” versi Balegnas, Abdon menjelaskan, dari judul tersebut tentu saja tidak menjawab keresahan yang terjadi dimasyarakat tentang adanya bahaya penyempitan makna dengan menggunakan istilah masyarakat hukum adat. “Padahal kita tahu kenyataan di lapangan bahwa MA itu bukan hanya masyarakat hukum, tapi juga masyarakat politik karena memiliki pranata politik dalam pengambilan keputusan kolektif yang masih berlaku. MA juga merupakan unit sosial ekonomi yang berbasis pada tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya. MA juga masyarakat yang diikat dalam satu identitas budaya,” ujar Abdon, Rabu (6/2) lalu.

Ngantirok :
Seorang dukun sedang ngantirok (baca doa) memohon kepadaTuhan. Ini merupakan tradisi masyarakat adat yang perlu dilestarikan.
doc. Yogi Pusa

Lebih lanjut, menurutnya usulan MA supaya dibentuk Komisi Nasional (Komnas), Komisi Daerah (Komda) dan hak mengatur, mengurus diri sendiri yang terkait hukum dan kelembagaan adat hilang di meja Balegnas. Padahal poin itu sangat penting, dan draf itu sudah diusulkan oleh MA. “Usulan MA agar lewat UU ini dibentuk Komisi Nasional Masyarakat Adat dan Komisi-Komisi Daerah Masyarakat Adat yang perannya sangat penting dalam penyelesaian sengketa antara MA dengan pihak lain juga hilang dari RUU versi Balegnas DPR RI. Ini mengesankan bahwa tanggungjawab dan wewenang pemerintah, melalui UU versi Balegnas ini, tidak berpihak kepada MA. Hak mengatur dan mengurus diri sendiri berdasarkan hukum dan kelembagaan adat juga menghilang dari RUU versi Baleg ini,” tegas Abdon.

Dalam drafnya itu juga, Balegnas bahkan tidak memasukkan dua asas pokok, yaitu asas Bhineka Tunggal Ika dan asas NonDiskriminasi sebagai gabungan dari asas Kesetaraan. Hal ini justru bertentangan dengan Pancasila UU Dasar 1945. Menyangkut identifikasi, verifikasi dan penetapan MA juga terkesan kurang. AMAN mengusulkan agar identifikasi tersebut dilakukan oleh MA itu sendiri, karena mereka yang paling memahami tentang kondisi mereka sendiri dibanding orang lain. Sementara versi Balegnas, dalam mengidentifikasi terkesan sangat sentralistik dan dimonopoli oleh Negara. Balegnas juga tidak mengatur tentang kelembagaan yang bersifat khusus dan independen seperti diusulkan AMAN pada akhir 2011 lalu yakni, adanya Komisi Nasional Masyarakat Adat (Komnas MA), dan Komisi Daerah Masyarakat Adat (Komda MA).

AMAN tetap mengusulkan agar keduanya tetap ada. Selain itu, yang juga absen dari Balegnas adalah hak untuk mengurus diri sendiri. AMAN menilai hal ini penting karena merupakan bagian kecakapan MA itu sendiri. Sebab Masyarakat Adat, secara turun temurun juga sudah mengurus dirinya sendiri.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, AMAN, menurut Abdon akan melakukan upaya-upaya nyata dan berusaha untuk memasukkan kembali gagasan-gagasan tersebut. Caranya, yakni melalui konsultasi-konsultasi baik di daerah, maupun tingkat nasional terutama pihak legislatif. Semoga.

YOGI PUSA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *