Setahun SLPP Kalbar

“Ada 1060 fasilitator yang dilatih, tapi hanya 63 fasilitator yang siap pakai.” Koordinator Nasional JKPP, Denny Rahardian.

CONY MARGARETHA

Pontianak KR

Baru-baru ini, Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) telah  melakukan  konsolidasi, evaluasi  dan  merumuskan  kerja sama dengan lembaga-lembaga anggotanya. Evaluasi dan refleksi tersebut  dilaksanakan  pada  tanggal 29 November 2014 lalu di Gedung Perkumpulan Pancur Kasih (PPK) Kompleks Persekolahan St. Asisi, Siantan, Pontianak Utara. SLPP sendiri dibentuk untuk memberikan layanan pemetaan partisipatif  yang  lebih  cepat,  dekat dan murah. Atas dasar pengalaman yang dihadapi masyarakat adat yang ingin memetakan wilayahnya tapi bermasalah dengan tidak adanya fasilitator, peralatan yang memadai dan masalah-masalah non teknis lainnya. Untuk menjawab persoalan tadi, maka didirikanlah SLPP pada 8 November 2013. Di Kalimantan Barat ada 15 lembaga  yang  tergabung,  yaitu Lanting  Borneo,  PSE-KA Pontianak, WALHI Kalbar, AMAN Kalbar, Perkumpulan   Sampan   Kalimantan, Link-AR Borneo, LPS-AIR, Riak Bumi, Biodamar, LBBT, ID, YPSBK, DIAN TAMA, Perkumpulam Pena, PPK dan Kontak Rakyat Borneo.

Pertemuan tersebut juga menunjuk WALHI Kalbar menjadi host dan secretariat  SLPP  Kalbar  untuk periode 2014-2015 yang sebelumnya dikoordinir oleh PPK. Adapun anggotannya adalah PPK (Tim), Kontak  Rakyat  Borneo  (Tim),  Link AR Borneo, LBBT, BRWA Kalbar dan AMAN Kalbar. Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Denny Rahardian menyampaikan beberapa mandat SLPP, di antaranya adalah  pelatihan  pemetaan partisipatif, Pelatihan GIS dasar dan lanjutan Sekolah Advokasi Tata Ruang (SATAR) serta Sekolah Pemetaan Partisipatif. ”Ada 1060 fasilitator yang dilatih, tapi dari semua itu hanya 63 fasilitator yang siap pakai. Banyak kendala juga yang dihadapi,” katanya menambahkan.

Rencana ke depan

Dari hasil diskusi tersebut, SLPP Kalbar periode mendatang memiliki sejumlah rencana kerja     sama, yaitu mendorong pengembangan model Pengakuan dan Pembuktian Hak   (PPH)  untuk   wilayah   4   di Kalbar (Ketemenggungan Tae, Ketemenggungan Siyai, Desa Batu Daya dan Masyarakat Adat Iban, Semunying Jaya), menyiapkan 15 orang fasilitator PP, melakukan pemetaan partisipatif 500 ribu hingga  1  juta  ha.  Sementara  itu  di level kelembagaan, simpul layanan pemetaan bersama anggotanya ini segera akan merumuskan protokol komunikasi, melakukan update data perubahan ruang di wilayah-wilayah yang sudah dipetakan, merancang system  dan  mekanisme  prinsip- prinsip yang dapat menajdi semacam “pengikat” para fasilitator pemetaan partisipatif, dan berikutnya adalah terkait dengan upaya penggalangan logistic dan berbagai bentuk dukungan. Keberadaan simpul layanan ini tentu saja diharapkan semakin memperkuat berbagai upaya pertahanan dan ketahanan kedaulatan wilayah adat dan ruang-ruang kelola rakyat di Kalbar, terutama dalam posisinya terhadap ekspansi investasi. [ ]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *