Berjalan Maju dengan Dua Kaki

ANDRIANI S. KUSNI

Palangka Raya, KR

Pergelaran seni, terutama pembacaan puisi, musikalisasi puisi, monolog dan drama pendek yang diselenggarakan oleh sejumlah komunitas seni Kota Palangka Raya di bawah koordinasi pekerja teater Mohammad Alimulhuda dari Komunitas Terapung, akhirnya dilangsungkan di Gedung Olah Seni Jalan Tjilik  Riwut  Km.  2,  Palakngka Raya. Terselenggaranya  pertunjukan pada 29 Desember 2014 lalu, di Gedung Olah Seni ini dimungkinkan setelah Asisten III Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Herry Sasono  melakukan  intervensi langsung dengan memberikan izin penggunaan Gedung dan semua kelengkapannya secara cuma-cuma. Sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) ingin memungut bayaran yang seluruhnya berjumlah Rp.1,2 juta untuk sewa gedung,   sound-system,   AC,   listrik dan  kebersihan  (tidak  termasuk kursi). Sekali pun Asisten III sudah menginstruksikan agar pemakaian gedung  dan  kelengkapannya  bebas biaya, tapi ketika berurusan dengan pihak bawahan, pihak yang terakhir ini masih ngotot meminta bayaran untuk sound-system.

Oleh minimnya dana yang dimiliki oleh  komunitas-komunitas  seni ibukota provinsi ini untuk berkegiatan, kemudian mereka memutuskan untuk menyelenggarakan pementasan dengan menggunakan apa yang ada. Diputuskan tidak menggunakan kursi tapi menggelar karpet tipis hitam yang mereka miliki sebagai alas duduk, menggunakan sound system yang dipunyai komunitas.

Ketika  berbincang-bincang sejenak  saat  pertunjukan berlangsung,  setelah menyampaikan terima kasih atas intervensi, saya bertanya kepada Asisten III, Herry Sasono yang baru 10 bulan berada di Palangka Raya: “Mengapa Pak Herry bisa melakukan intervensi dan mengambil kebijakan yang berbeda dari kebijakan Disbudpar?”. Herry Sasono mengatakan bahwa intervensi ia lakukan karena ia menyukai kebudayaan  dan  sudah  sepatutnya Pemkot    membantu    sebagaimana kota-kota lain di negeri ini.

Apa yang dikatakan oleh kejadian di atas? Saya membacanya bahwa keadaan di atas  mengatakan bahwa antara atasan dan bawahan dalam birokrasi terdapat ketidaksederapan. Pihak  yang di  lapisan  bawah   mau memperlihatkan      bahwa      mereka pun punya kuasa dan berani tidak melaksanakan apa yang diputuskan oleh pihak atasan. Kekuasaan sekecil apa pun memang mudah memabukkan dan membuat pongah. Di berbagai dinas   pada   berbagai   lapisan nampak   adanya   penyakit   mabuk dan kepongahan kekuasaan   serta kekuasaan ini dipandang sebagai sinonim  dari  kebenaran.  Embel- embel  yang  menyertai  kemabukan dan  kepongahan  kekuasaan  ini adalah   pungli.   Pungli   ini   merata dari atas hingga ke bawah. Bahkan untuk   minta   tanda   tangan   lurah untuk surat-menyurat saja harus membayar dengan jumlah bervariasi. Keadaan begini melukiskan betapa parah    penyakit    hedonisme    dan

Tak mampu menyewa kursi, akhirnya lesehan menyaksikan pergelaran drama dan puisi diselenggarakan oleh komunitas-komunitas seni kota Palangka Raya, 29/12-2014 di Gedung Olah Seni Jln. Tjilik Riwut Km.2. Bentuk perhatian pada sastra-seni dari penyelenggara Negara?! Kita memang semakin dikepung oleh rezim pemikiran untung-rugi, pola pikir pedangang primer yang menjadi pengelola Negara, termasuk pengelola rezim bidang kebudayaan. (Foto: Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah / Andriani S. Kusni, 2014).

penyalahgunaan kekuasaan begitu dalam  diidap oleh birokrasi negeri ini. Karena itu perusak utama Republik dan Indonesia tidak lain dari barisan birokrat Negara, aparat Negara itu sendiri.  Banyak  sekali  contoh  lain yang kongkret dari Kalteng sendiri yang bisa ditulis di sini. Sedangkan dari kebijakan yang dipilih oleh Asisten III Herry Sasono memperlihatkan bahwa segalanya menjadi sederhana apabila penyelenggara Negara terkait sebagai organisator dan pemikir di bidangnya mempunyai kemauan, pengertian, wacana, kemampuan mendengar,  tidak  sok  tahu,     dan tidak  menjadikan  bidang  yang menjadi tanggungjawabnya sebagai barang dagangan. Tidak menjadikan penyelenggaraan Negara sebagai lahan basah subur untuk meraup uang berlimpah. Kalau      dihubungkan      dengan pengembangan     pariwisata     yang sering dipidatokan, maka pidato-pidato itu  akan  menjadi  celotehan  kosong dan bau serupa petai  hampa, apabila tidak disertai dengan sokongan nyata minimal terhadap pekerja seni di kota ini.

Tanpa bayar gedung

Asisten III Herry Sasono telah memberi contoh konkret yang baik dalam upaya mengembangkan kesenian di kota yang baru ia tinggali 10 bulan. “Hubungi saya kalau ada kesulitan,” ujar Herry di depan audiens pergelaran 29 Desember 2014 lalu. “Pertunjukan begini niscaya dilakukan paling tidak sebulan sekali,” lanjutnya. Soal penggunaan gratis Gedung Olah Seni untuk tempat latihan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, Herry berjanji akan mendiskusikannya di tingkat Pemkot. Dengan adanya janji demikian, sekarang   terpulang    kepada   para pekerja seni untuk berkarya dengan ragam yang kian bertambah dan tingkat mutu yang terus meningkat. Adanya dukungan penyelenggara Negara  dan  kegiatan  berkarya dengan ragam yang meningkat baik secara   kualitas   maupun   kuantitas dari para pekerja kesenian, boleh jadi bisa   disebut   sebagai   membangun dan memajukan kesenian dengan berdiri di dua kaki. Meluas dan meninggi, memadukan tradisi baik dengan kekinian yang maju, dengan karya-karya yang tinggi mutu isi dan artistiknya. Penyelenggara Negara yang diperlukan untuk kepentingan demikian adalah orang tepat di tempat yang tepat dan mampu mendengar. Apakah di tahun 2015 ini kita mampu berdiri dan berjalan maju dengan dua kaki atau masih berjalan dengan bangga menggunakan satu kaki seperti sekarang? [ ]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *