Setahun SLPP Kalbar
Pertemuan tersebut juga menunjuk WALHI Kalbar menjadi host dan secretariat SLPP Kalbar untuk periode 2014-2015 yang sebelumnya dikoordinir oleh PPK. Adapun anggotannya adalah PPK (Tim), Kontak Rakyat Borneo (Tim), Link AR Borneo, LBBT, BRWA Kalbar dan AMAN Kalbar. Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Denny Rahardian menyampaikan beberapa mandat SLPP, di antaranya adalah pelatihan pemetaan partisipatif, Pelatihan GIS dasar dan lanjutan Sekolah Advokasi Tata Ruang (SATAR) serta Sekolah Pemetaan Partisipatif. ”Ada 1060 fasilitator yang dilatih, tapi dari semua itu hanya 63 fasilitator yang siap pakai. Banyak kendala juga yang dihadapi,” katanya menambahkan.
Rencana ke depan
Dari hasil diskusi tersebut, SLPP Kalbar periode mendatang memiliki sejumlah rencana kerja sama, yaitu mendorong pengembangan model Pengakuan dan Pembuktian Hak (PPH) untuk wilayah 4 di Kalbar (Ketemenggungan Tae, Ketemenggungan Siyai, Desa Batu Daya dan Masyarakat Adat Iban, Semunying Jaya), menyiapkan 15 orang fasilitator PP, melakukan pemetaan partisipatif 500 ribu hingga 1 juta ha. Sementara itu di level kelembagaan, simpul layanan pemetaan bersama anggotanya ini segera akan merumuskan protokol komunikasi, melakukan update data perubahan ruang di wilayah-wilayah yang sudah dipetakan, merancang system dan mekanisme prinsip- prinsip yang dapat menajdi semacam “pengikat” para fasilitator pemetaan partisipatif, dan berikutnya adalah terkait dengan upaya penggalangan logistic dan berbagai bentuk dukungan. Keberadaan simpul layanan ini tentu saja diharapkan semakin memperkuat berbagai upaya pertahanan dan ketahanan kedaulatan wilayah adat dan ruang-ruang kelola rakyat di Kalbar, terutama dalam posisinya terhadap ekspansi investasi. [ ]
