Kurikulum 2013, belum Jawab Tantangan Pendidikan di Kalimantan Barat

Kualitas rakyat dari suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan pendidikan dari pemerintahan nasionalnya. Inilah yang mendasari alasan mengapa para founding fathers Indonesia menjadikan cita-cita “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu tujuan Nasional dari bangsa yang besar dan luas ini. Jadi, mandat nasional demi mengisi kemerdekaan yang diraih dengan perjuangan penuh pengorbanan itu, harus diletakkan pada misi mulia yakni pemerataan pembangunan di bidang pendidikan bagi seluruh rakyat di seantero Nusantara.
Pendidikan Nasional demi mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kharakter bangsa, memerangi kebodohan dan kemiskinan dijalankan dengan berpedoman pada kurikulum nasional dalam bingkai sistem Pendidikan Nasional. Nah, apa persoalan pendidikan di Provinsi Kalbar ini? Bagaimana pengaruh kurikulum pendidikan terhadap kondisi pendidikan masyarakat Kalbar? Berikut ini kami sajikan beberapa pokok pikiran yang berhasil disarikan dari hasil wawancara KR dengan Dr. Leo Sutrisno, Dewan Pakar Pendidikan Kalbar dan Dosen pada Fakultas MIPA Untan. Wawancara tentang Kurikulum 2013 ini berlangsung di rumahnya yang asri di Kompleks Untan, pada tanggal 6 Februari 2013 yang lalu.
Tantangan

Banyak pihak terkejut ketika mengetahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar menempati posisi terendah di urutan ke-28 dari 33 provinsi. Akar masalahnya adalah rendahnya kualitas pelayanan pemerintah dalam pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Secara sosial-demografis, masyarakat Kalbar memang mengalami pergeseran. Akses ke luar lebih terbuka meskipun kondisi infrastruktur pendukung masih belum memadai. Kondisi ini mendorong sebagian penduduk di sekitar perbatasan RI-Serawak terpaksa mengikuti pendidikan di Negara tetangga. Lebih dari itu, harus diakui bahwa akses kesehatan dan barang-barang ekonomi rumah tangga, lebih terjangkau ke Negara jiran ketimbang ke ibu kota kecamatan.
Kehidupan masyarakat yang semula hanya bergantung pada transportasi sungai kini mulai bergeser dan mengenal transportasi darat. Akses masuk barang dan orang pun semakin terbuka. Kehidupan sosial kini pun semakin heterogen dengan beragam kompleksitas permasalahannya. Alat teknologi dan komunikasi yang canggih turut mempermudah masuknya godaan pengaruh budaya luar hingga ke pelosok pedalaman. Itulah segelintir tantangan dalam upaya-upaya peningkatan IPM Kalbar ke depan. Agar tidak justeru terperangkap ke dalam masalah-masalah sosio-demografis, masalah moral, dan lain sebagainya akibat pengaruh dari tantangan-tantangan tersebut, maka masyarakat Kalbar membutuhkan daya saring/filter: kharakter, mental, wawasan pengetahuan yang kuat dan luas. Nah, bidang pendidikan diharapkan mampu menumbuhkan-kembangkan ketiga hal tersebut, agar kita, masyarakat Kalbar dan rakyat Indonesia, tidak kehilangan akar budaya kita, tempat berpijak dan pedoman bagi pertimbangan-pertimbangan kita dalam mengolah beragam pengaruh budaya luar tadi.

 

Kurikulum 2013, Bisakah Menjawab Tantangan itu?

Kurikulum 2013 segera diimplementasikan mulai tahun ajaran 2013/2014, dan IPM daerah Kalbar masih perlu ditingkatkan. Ini hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara serentak dan terpadu. Masyarakat Indonesia umumnya, dan Kalbar khususya sedang mengalami berbagai transisi: sosio-agama, sosio-budaya, sosio-ekonomi, politik-ketatanegaraan dan teknologi telekomunikasi. Masalahnya adalah banyak orang yang tidak siap melewatinya sehingga kehilangan pedoman karena nilai-nilai moral warisan nenek moyang kita sudah ditinggalkan. “Kurikulum 2013 diarahkan untuk menjawab masalah ini dan untuk menghasilkan lulusan yang pandai dan sekaligus berkharakter. Sayangnya, pilihan mengubah kurikulum itu (dari kurikulum KTSP-Red.) bukan pilihan yang paling berdaya operasional paling besar,” ujar dosen Fakultas MIPA Untan, yang dikenal ramah dan selalu bersahaja itu.
Bila dibandingkan dengan Kurikulum KTSP, Kurikulum 2013 kembali bernuansa “sentralistik” seperti sebelum KTSP. Kompas.com, 22/12/12 menuliskan, “kecuali Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Perangkat pembelajaran Kurikulum 2013 akan disediakan oleh pemerintah.” “Dalam KTSP, melalui guru masing-masing, pihak sekolah bebas menyusun kurikulumnya. Jakarta (pusat) hanya mengendalikan standar kompetensinya. Semangat KTSP adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan. Walaupun, dalam praktiknya hampir tidak ada perbedaan antara KTSP dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya karena ada juga para guru yang memilih aman saja (ia mencontohnya, copy paste dari contoh-contoh yang dibuat dalam pelatihan di Jakarta), tapi tidak berani jika diminta mempertanggungjawabkan kurikulum yang disusunnya sendiri,” kata salah satu instruktur tamu pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalbar ini.
Sejak merdeka, Negeri ini mengalami 11 kali perubahan kurikulum dengan masa berlaku hanya sekitar 5-10 tahun. “Kenyataan ini dapat dimaklumi karena, hasil pendidikan masih diukur dengan persentase jumlah siswa yang lulus Ujian Nasional. Sementara itu, instansi terkait di Pemda (Dinas Pendidikan-Red) selalu menekankan, jika tidak mencapai target, kepala sekolah dicopot. Akibatnya, para guru lebih bersifat melakukan bimbingan belajar agar siswa dapat menjawab soal Ujian Nasional daripada mengajar agar siswa dapat belajar. Meskipun tujuan di balik perubahan kurikulum itu untuk menjawab tantangan-tantangan masa depan, tetapi sepertinya model KTSP itu yang lebih berdaya operasional tinggi. Menghadapi Kurikulum 2013, para guru diharapkan mempersiapkan diri dengan menguasai bidang keahliannya dan memiliki moral kepribadian yang kuat. Hanya guru yang semacam inilah yang mampu menghasilkan anak didik yang pandai, terampil dan berkharakter. Kurikulum 2013 belum dapat menjawab semua tantangan pendidikan di Kalbar,” ungkap lulusan S-3 dari Universitas Monash, Melbourne Australia ini.***

AGUSTINUS SUNGKALANG

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *