Kurikulum 2013, belum Jawab Tantangan Pendidikan di Kalimantan Barat

Kurikulum 2013, Bisakah Menjawab Tantangan itu?

Kurikulum 2013 segera diimplementasikan mulai tahun ajaran 2013/2014, dan IPM daerah Kalbar masih perlu ditingkatkan. Ini hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara serentak dan terpadu. Masyarakat Indonesia umumnya, dan Kalbar khususya sedang mengalami berbagai transisi: sosio-agama, sosio-budaya, sosio-ekonomi, politik-ketatanegaraan dan teknologi telekomunikasi. Masalahnya adalah banyak orang yang tidak siap melewatinya sehingga kehilangan pedoman karena nilai-nilai moral warisan nenek moyang kita sudah ditinggalkan. “Kurikulum 2013 diarahkan untuk menjawab masalah ini dan untuk menghasilkan lulusan yang pandai dan sekaligus berkharakter. Sayangnya, pilihan mengubah kurikulum itu (dari kurikulum KTSP-Red.) bukan pilihan yang paling berdaya operasional paling besar,” ujar dosen Fakultas MIPA Untan, yang dikenal ramah dan selalu bersahaja itu.
Bila dibandingkan dengan Kurikulum KTSP, Kurikulum 2013 kembali bernuansa “sentralistik” seperti sebelum KTSP. Kompas.com, 22/12/12 menuliskan, “kecuali Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Perangkat pembelajaran Kurikulum 2013 akan disediakan oleh pemerintah.” “Dalam KTSP, melalui guru masing-masing, pihak sekolah bebas menyusun kurikulumnya. Jakarta (pusat) hanya mengendalikan standar kompetensinya. Semangat KTSP adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan. Walaupun, dalam praktiknya hampir tidak ada perbedaan antara KTSP dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya karena ada juga para guru yang memilih aman saja (ia mencontohnya, copy paste dari contoh-contoh yang dibuat dalam pelatihan di Jakarta), tapi tidak berani jika diminta mempertanggungjawabkan kurikulum yang disusunnya sendiri,” kata salah satu instruktur tamu pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalbar ini.
Sejak merdeka, Negeri ini mengalami 11 kali perubahan kurikulum dengan masa berlaku hanya sekitar 5-10 tahun. “Kenyataan ini dapat dimaklumi karena, hasil pendidikan masih diukur dengan persentase jumlah siswa yang lulus Ujian Nasional. Sementara itu, instansi terkait di Pemda (Dinas Pendidikan-Red) selalu menekankan, jika tidak mencapai target, kepala sekolah dicopot. Akibatnya, para guru lebih bersifat melakukan bimbingan belajar agar siswa dapat menjawab soal Ujian Nasional daripada mengajar agar siswa dapat belajar. Meskipun tujuan di balik perubahan kurikulum itu untuk menjawab tantangan-tantangan masa depan, tetapi sepertinya model KTSP itu yang lebih berdaya operasional tinggi. Menghadapi Kurikulum 2013, para guru diharapkan mempersiapkan diri dengan menguasai bidang keahliannya dan memiliki moral kepribadian yang kuat. Hanya guru yang semacam inilah yang mampu menghasilkan anak didik yang pandai, terampil dan berkharakter. Kurikulum 2013 belum dapat menjawab semua tantangan pendidikan di Kalbar,” ungkap lulusan S-3 dari Universitas Monash, Melbourne Australia ini.***

AGUSTINUS SUNGKALANG