KPA dan ID Bersama Organisasi Masyarakat Sipil Lakukan Konsolidasi Gerakan dan Dialog Reforma Agraria di Wilayah Kalimantan Barat
Penulis: Manuk Kitow | Foto: Roni & Nanda | Video: Eva | Editor: Giring
Pontianak, KR—Sabtu (19/5/2023) bertempat di Jurung Institut Dayakologi sejumlah aktivis dari berbagai organisasi masyarakat sipil menghadiri konsolidasi dan diskusi terarah (FGD) gerakan reforma agraria di Kalbar yang dilaksanakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama Institut Dayakologi.
“ID menjadi tuan rumah pertemuan konsolidasi dan FGD gerakan reforma agraria di wilayah Masyarakat Adat di Kalbar. ID salah satu pendiri dan anggota KPA. Kepada Sekjen KPA dan tim, bang Dede Sineba, anggota Dewan Nasional KPA yang turut hadir bersama kita anggota dan jaringan KPA, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Harap diskusi ini menemukan pembelajaran penting bagi perjuangan mewujudkan keadilan agraria di Kalbar ini di masa yang akan datang, ” ujar Direktur Eksekutif Institut Dayakologi, Krissusandi Gunui’.
Sekjen KPA, Dewi Kartika, saat memantik diskusi mengatakan, konsolidasi gerakan reforma agraria di Kalbar ini memang sudah menjadi agenda KPA sejak beberapa tahun belakangan. Ini penting sekali karena karakteristik masyarakatnya masih kental dengan ciri Masyarakat Adat.
Konflik agraria di daerah ini juga sangat kompleks, di antaranya karena peran-peran konsolidasi berbagai elemen jaringan gerakan reforma agraria dan anggota KPA di wilayah Kalbar ini masih kurang kuat.
Ia juga menambahkan bahwa Kalbar seharusnya bisa menjadi model bagi gerakan reforma agraria di wilayah Masyarakat Adat. “Gerakan reforma agraria perlu menemukan model reforma agraria di Masyarakat Adat Kalbar, yang mendukung pemulihan dan pengembalian hak-hak Masyarakat Adat, rekognisi dan perlindungan pemerintah terhadap Masyarakat Adat di Kalbar,” ujar Dewi.
Baca juga: Berlawan di Tengah Krisis Iklim dan Bencana Ekologis: Walhi KalBar Laksanakan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup https://kalimantanreview.com/berlawan-di-tengah-krisis-iklim-dan-bencana-ekologis-walhi-kalbar-laksanakan-konsultasi-daerah-lingkungan-hidup/
Pembelajaran atas refleksi dan evaluasi yang terjadi dalam FGD reforma agraria di wilayah Kalbar tersebut menunjukkan bahwa gerakan reforma agraria di wilayah Kalbar masih lemah. Artinya diperlukan upaya-upaya yang bersifat segera untuk konsolidasi dan penguatan gerakan reforma agraria melalui, misalnya peningkatan kapasitas bagi aktivis dalam jaringan gerakan reforma agraria seperti organisasi masyarakat sipil, organisasi rakyat, organisasi Masyarakat Adat dan organisasi tani lokal.
“Dibutuhkan peran konsolidator sekaligus dinamisator dan penyatu berbagai elemen gerakan reforma agraria di wilayah Kalbar ini. Kita juga perlu melakukan kajian mengenai keragaman tipologi konflik agraria di daerah ini dan menemukenali karakteristiknya bersama-sama,” harap Dede Sineba.
