Agar Kisah Pilu Karhutla Berakhir: ”Stop Sawitisasi!”
Oleh: Yanedi Jagau*)
Tajuk Rencana Kompas 15 September 2026 “Kisah Tiada Akhir Karhutla” adalah sebuah judul yang menyesakkan dada dan menggambarkan dengan tepat keletihan publik oleh siklus bencana yang terus berulang saban tahun.
Kabut asap September 2026, yang datang bersama kemarau ekstrem panjang berbahaya bagi semua makhluk hidup kali ini, mengurung semesta Pulau Sumatera dan Kalimantan di tengah-tengahnya, saya tertegun dan merenung dengan benak penuh tanya: ”Musabab kompleks apa gerangan yang membuat Karhutla 2026 ini ?”
Melalui tulisan ini, saya ingin menyampaikan hasil renungan saat berada di tengah-tengah asap pekat menutup langit kota tempat tinggalku—Palangka Raya—asap menyusup ke segala penjuru mengganggu kehidupan. Penulis juga ingin berbagi keterangan mengapa situasi genting menyedihkan ini terjadi saban tahun; sekaligus menegaskan temuan penelitian bahwa akar masalahnya terdapat pada ”Gerakan Sawitisasi” yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Perkebunan Kelapa Sawit.
Perlu dicatat bahwa selain merupakan bencana yang ditimbulkan oleh kobaran api, karhutla juga adalah gejala politik, social, ekonomi dan kebudayaan yang ujungnya tidak terselesaikan oleh kucuran hujan deras.
Hujan lebat sederas apa pun tidak menghentikan “Gerakan Sawitisasi”. Sebenarnya untuk menutup kisah pilu karhutla ini, tersedia 1.001 cara alternatif yang bisa dilakukan oleh pimpinan pemerintahan sejak yang tertinggi hingga yang terendah.
Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan Negara, tindakan nyata ini sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh warga masyarakat terdampak. Agar keluar dari kisah tak berujung ini, pemerintah mestinya tegas menyuarakan pesan dan melaksanakan kebijakan: Stop Sawitisasi!
Kalau tidak, bagi masyarakat tapak, pilihan yang tersisa kini menjadi sangat eksistensial: antara mati sebagai orang-orang yang tak dikuburkan, atau melawan sawitisasi.
Doktrin Kesejahteraan dan Optimisme yang Kejam
Untuk menelusuri mengapa kebakaran terjadi dan siapa pelakunya, kita harus melihat bagaimana pilihan kebijakan selama ini yang dilaksanakan di Kalimantan dan Sumatera. Kebijakan yang dipilih dan dilaksanakan lebih menyukai keuntungan ekonomi daripada pelestarian hutan.
Dalam mengurai akar masalah karhutla 2026, teori Cruel Optimism (Optimisme yang Kejam) yang ditulis Lauren Berlant (2011) menjadi sangat relevan. Teori ini menyoroti jebakan psikologis ketika manusia mengejar sesuatu yang belum pasti hingga rela mengorbankan apa saja yang sudah nyata mereka miliki.
Fakta dan berita di lapangan menunjukkan bahwa budaya bertani di kalangan Indigenous people (Masyarakat Adat) saat ini sedang mengalami pergeseran akibat pertarungan sengit antara berladang tradisional (baca: ladang gilir balik) melawan bertani modern monokultur.
Masyarakat didoktrin bahwa menanam sawit adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Pemerintah dan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Perkebunan kelapa sawit secara agresif, struktural dan sistematis mengobarkan sawitisasi yang diglorifikasi sebagai juru selamat perekonomian Masyarakat Adat. Melalui bujukan, ajakan, intimidasi, hingga perintah terstruktur, kebudayaan berladang dipaksa bertransisi menjadi perkebunan kelapa sawit.
Baca juga: https://kalimantanreview.com/misteri-angggaran-pencegahan-karhutla-di-kalimantan/
Akibatnya, suku bangsa Dayak Ngaju—mungkin saja suku bangsa lainnya di Kalimantan dan Sumatera (pada tulisan ini saya membatasi sorotan pada suku bangsa Dayak Ngaju)– yang terperangkap dalam fantasi mereka sendiri tentang kesejahteraan dan kebahagiaan.
Hutan purba yang berusia berabad-abad, kebun karet alam, dan rotan yang selama ini menjadi penopang hidup nyata diubah menjadi hamparan kelapa sawit. Lahan kebun dan hutan dibakar agar tersedia tanah bagi tanaman monokultur baru ini. Efek dominonyapun mengerikan: danau dan sungai mengering lantaran pepohonan di sekitarnya telah musnah berganti kelapa sawit.
Khayalan hidup sejahtera itu justru berakhir pada kekecewaan yang mendalam. Realitas ini sangat cocok dengan peribahasa Nusantara: “Mengharapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan” atau “Mengharapkan turunnya hujan, air di tempayan ditumpahkan”. Artinya keuntungan besar yang belum pasti dikejar, sementara modal hidup yang sudah ada di tangan justru disia-siakan.
Sentralisasi Anggaran dan Lumpuhnya Mitigasi Desa
Kompleksitas karhutla 2026 kian diperparah oleh kebijakan anggaran dana desa pemerintah yang melumpuhkan daya mitigasi di tingkat tapak. Tahun ini, Masyarakat Adat harus berjibaku menghadapi kemarau dengan tingkat kekeringan yang tidak biasa. Namun, hasil temuan Borneo Institute mengungkap realitas miris: puluhan desa di Kalimantan Tengah ditemukan sama sekali tidak berdaya memadamkan api.
Penyebab utamanya adalah pemerintah desa tidak mengalokasikan dana penanganan bencana dalam APBDes mereka. Anggaran desa habis teralokasikan untuk mendanai program titipan pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Kepala desa beserta perangkatnya sudah berusaha, tetapi tanpa dukungan anggaran yang memadai, pemadaman api oleh warga, akhirnya hanya bisa dilakukan “sekenanya dan semampunya”. Di sisi lain, operasi penyiraman air (water bombing) dengan helikopter oleh pemerintah pusat terbukti tidak cukup kuat memadamkan api tanpa kekuatan pemadaman di jalur darat yang mestinya didukung desa dan masyarakat lokal secara luas.
