Agar Kisah Pilu Karhutla Berakhir: ”Stop Sawitisasi!”
Pelajaran penting juga datang dari Kota Palangka Raya, Kalteng. Uniknya, meski berstatus kota administratif, secara faktual 80% wilayah Palangka Raya masih bersuasana pedesaan. Manakala alokasi Dana Desa dikunci oleh agenda pemerintah pusat dan abai terhadap mitigasi bencana lokal, partisipasi warga kota maupun desa untuk memadamkan api otomatis ikut sirna lantaran ketiadaan dana.
Spekulasi Tanah IKN 2019 menuju Wabah FOMO Sawitisasi
Apa yang terjadi pada tahun 2026 sesungguhnya memiliki benang merah yang kuat dengan peristiwa tahun-tahun sebelumnya. Penelitian Borneo Institute pada karhutla hebat tahun 2019 menemukan bahwa kebakaran dipicu oleh kompetisi antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang saling berebut status sebagai kandidat Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca juga: https://kalimantanreview.com/berladang-itu-berjuang/
Kala itu, hal mencengangkan terjadi: aktivitas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk tanah kosong yang telah dibakar maupun yang terbakar, melonjak dua kali lipat dari target Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Palangka Raya. Fakta ini mengonfirmasi bahwa lahan yang terbakar justru sengaja diaktifkan PBB-nya demi menaikkan nilai jual tanah ketika ditawarkan kepada para spekulan tanah.
Jika karhutla 2019 digerakkan oleh spekulasi tanah untuk IKN, karhutla 2026 didorong oleh fenomena sosial yang berbeda: FOMO (Fear of Missing Out) atau ketakutan kolektif akan tertinggal oleh zaman. Masyarakat desa dan kota di Kalteng tahun ini dihinggapi kecemasan psikologis dan merasa ketinggalan tren jika tidak menanam sawit. Adakah fenomena juga terjadi di provinsi lain di Kalimantan?
Sindrom FOMO ini dikelola secara sosial melalui politik afektif yang melibatkan banyak aktor. Bank-bank BUMN mempermudah pemberian kredit bagi siapapun yang ingin membuka lahan sawit. Tak pelak, para politisi dan pengusaha pemuja sawit pun ikut mengkampanyekan penggantian kebun karet tradisional dengan sawit. Petani kecil yang tergiur akhirnya nekat membakar lahan mereka agar bisa segera ditanami sawit.
Muslihat Korporasi dan Hancurnya Kaleka
Hasrat masyarakat untuk maju ini dimanfaatkan secara cerdik oleh Perusahaan Besar Perkebunan Swasta kelapa sawit yang menjadi motor utama penggerak sawitisasi di Kalimantan. Korporasi menciptakan wabah FOMO dan optimisme semu di kalangan warga masyarakat melalui mimpi-mimpi kesejahteraan instan. Mereka memfasilitasi birokrasi desa untuk menggerakkan warga agar menanam sawit secara massal.
Baca juga: https://kalimantanreview.com/bauma-batahutn-dayak-kanayatn-di-binua-kaca-ilir/
Modus operandi yang berjalan sangat rapi: korporasi memanfaatkan momentum kemarau ekstrem untuk melakukan pembersihan lahan (land clearing) secara murah dengan meminjam tangan petani kecil. Strategi ini secara informal memperluas wilayah Hak Guna Usaha (HGU) mereka, sementara seluruh risiko hukum dan dampak lingkungan karhutla digeser ke pundak masyarakat luas.
Ketika api padam, maka giliran sawit monokultur mulai ditanam, hancurlah Kaleka (hutan purba ribuan tahun dan kebun tradisional Dayak Ngaju) beserta beragam jenis tanaman-tanaman tradisional yang bernilai tinggi.
Harapan yang awalnya tampak masuk akal kini berubah menjadi jebakan kolektif yang mengerikan. Dampak kombinasi dari FOMO, cruel optimism, dan strategi licik korporasi ini membuat karhutla 2026 meluas hingga lintas negara. Kesehatan masyarakat terganggu, lingkungan rusak total, dan petani kecil terjebak dalam fantasi semu sementara aset nyata mereka hilang. Karhutla bukan lagi sekadar bencana ekologis, melainkan sebuah tragedi sosial yang menggerus identitas serta solidaritas Masyarakat Adat dan komunitas lokal.
Menutup Kisah Karhutla: “Mati karena Karhutla atau Melawan Sawitisasi”
Ending dari karhutla seharusnya bukan menunggu musim hujan tiba, melainkan lahir dari sebuah keberanian keputusan politik dan sosial yang radikal. Secara idealis, saya membayangkan suatu hari Presiden Republik Indonesia dan kabinetnya berdiri tegak menyampaikan pesan yang kuat ke seluruh negeri: “Stop Sawitisasi di Kalimantan dan Sumatera agar Karhutla 2026 Berakhir!”
Bukankah Negara dan Pemerintah RI tidak akan bangkrut jika melakukan perlambatan sawitisasi? Usaha dan bisnis lainnya masih tersedia dan menguntungkan tanpa harus menghancurkan tanah dengan cara membakar lahan? Saya perlu menegaskan bahwa saya bukan anti-kelapa sawit, tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa karhutla 2026 telah didominasi oleh penyakit FOMO dan optimisme semu pada kelapa sawit.
Jika kita berani memutus fantasi destruktif itu, kisah tiada akhir karhutla bisa benar-benar kita selesaikan.
Lantas, apakah saya sarkas? Ekstrim ataukah saya berhalusinasi memimpikan pemerintah bergiat menutupi kisah Karhutla 2026? Pemerintah wajib mendorong langkah diversifikasi usaha yang memberikan rasa aman jangka panjang bagi warga tapak.
Kembangkanlah tanaman pangan lokal (padi ladang, umbi-umbian, sayur) agar masyarakat tidak bergantung pada satu komoditas monokultur saja. Hidupkan kembali usaha kecil berbasis hutan non-kayu yang ramah lingkungan seperti budidaya madu, rotan, ikan sungai, hingga tanaman obat, dll.
Langkah nyata ini penting karena nyawa manusia dan kelestarian alam jelas tidak sebanding dengan keuntungan penjualan kelapa sawit yang memicu karhutla. Apakah alternatif penutup kisah karhutla di atas masih dianggap kurang realistis?
Entahlah, hanya rezim berkuasa saat ini yang tahu ke mana arah kisah karhutla ini akan dibawa? Apakah kita akan menuju akhir yang bahagia (happy ending), akhir yang tragis (tragic ending), ataukah sengaja membiarkannya tetap menjadi open ending yang terus menyisakan misteri dan asap tebal bagi generasi mendatang?
Bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal korban asap, pilihannya sudah sangat benderang: Antara Mati atau Melawan Sawitisasi—itulah penutup mutlak dari kisah Karhutla.[]
*) Penulis adalah peneliti di Borneo Institute, hidup dan tinggal di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
