INSTITUT SEKOLAH ADAT

KUSNI SULANG

Di  kalangan  Masyarakat Adat (MA) Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng) sekarang, kelembagaan Damang merupakan kelembagaan sentral. Kelem- bagaan sentral ini oleh Perda No.16 Tahun 2008 ditempatkan di bawah kendali penyelenggara Negara dan Dewan Adat Dayak (DAD) – sebuah lembaga baru dalam sejarah keada- tan Dayak Kalteng, tapi dalam praktik, bertindak seperti berada di atas  lem- baga sentral adat tersebut. Sejumlah damang dan mantir di beberapa ka- bupaten Kalteng menyatakan bahwa keberadaan  dan  praktik  DAD,  jus- tru mengganggu pekerjaan peman- gku adat sentral itu. Para pemangku adat Dayak Tabalong Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan bahwa DAD bukannya membela Masyarakat Adat Dayak Tabalong, tetapi bertindak dengan mengatasnamai Dayak guna meraup keuntungan dari perusahaan besar swasta buat kepentingan diri sendiri. Praktik demikian juga berlang- sung di Kalteng. Organisasi Dayak dijadikan bentuk usaha (bisnis) untuk meraup keuntungan finansial egoistik.





Para pemangku adat Dayak Tabalong, Kalimantan Selatan. Mereka menyadari bahwa untuk mempertahankan dan merebut hak-hak yang hilang, mempunyai kewibawaan dan pengaruh di kalangan warga masyarakat adat saja tidak cukup. Selain itu diperlukan pengetahuan tentang hukum nasional dan internasional serta sistem kerja jaringan. Untuk meningkatkan taraf diri sebagai pemangku adat, mereka mengharapkan Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah (LKD-KT) bisa menyelenggarakan kelas belajar-kelas belajar. Mereka antusias menyambut  gagasan penyelenggaraan Institut Sekolah Adat  yang dilemparkan ke publik oleh LKD-KT (Foto.Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah/Kusni Sulang, 2014)

Selain merusak nama Dayak, praktik begini juga melemahkan Masyarakat Adat. Praktik begini memperlihatkan betapa virus “uang sang raja”, filosofi jalan pintas (instanisme) telah mer- asuk hingga ke kelembagaan adat Dayak. Organisasi Dayak dan kelem- bagaan adat Dayak dijadikan juga sebagai alat intimidasi dan pemerasan. Kalau Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dengan DAD-nya mau berperan efektif dan nyata bagi perkem- bangan maju Masyarakat Adat Dayak, saya   kira   mengevaluasi   pekerjaan dan memeriksa diri secara keras akan mempunyai manfaat bahkan merupakan suatu keniscayaan seperti yang dilakukan saban tahun oleh Gerakan Pemberdayaan Sosial Pancur Kasih dan Institut Dayakologi, Pontianak Ka- limantan Barat selama 30 tahun lebih keberadaannya.

Selain dijadikan kendaraan politik oleh penyelenggara Negara, dan di- jadikan   alat berusaha untuk meraup keuntungan egoistik oleh pemangku organisasi   Dayak,       kelembagaan adat Dayak Kalteng makin diperle- mah lagi oleh sumber daya manusia kelembagaan adat. Tidak sedikit pemangku adat yang kemampuan baca- tulisnya pun pas-pasan. Pengetahuan mereka tentang adat, hukum adat, budaya Dayak, hukum formal sangat minim,  kalau  bukan  tidak  tahu  apa pun. Hal ini disebabkan karena Perda No.16/2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah, memberikan kemungkinan orang-orang de- mikian menjadi pemangku adat.

Sebagai lembaga sentral, damang dan mantir niscayanya merupakan primus inter pares,    orang-orang terbaik dan karenanya mempunyai kewibawaan dalam masyarakatnya. Merupakan panutan dalam masyarakat yang masih bercorak patron-client (paternalistik), merupakan   organisator, pemikir, pencari solusi dan pen- egak keadilan bagi masyarakat akar rumput.   Saya   bertanya:   Seberapa dekat petinggi-petinggi MADN dan DAD dekat masyarakat akar rumput. Apakah keputusan-keputusan yang diambil sebagai kebijakan diambil ber- dasarkan kebenaran yang dipungut dari kenyataan ataukah berangkat dari kemauan subyektif dengan metode top-down?

Lemahnya lembaga keadatan Dayak Kalteng, membuat Masyarakat Adat Dayak Kalteng tidak mungkin menjadi subyek, menjadi masyarkat yatim-piatu, masyarakat otopilot, yang tidak tahu jalan keluar dari keterping- giran, tidak tahu bagaimana niscayanya berjuang manggatang utus kata-kata yang diseru-serukan tapi tidak dipahami makna dan caranya. Dalam kebuntuan, maka  warga Masyarakat Adat  Dayak  Kalteng  lalu  gampang lari  ke  jalan  kekerasan,  ungkapan dari kebingungan dan awal dari putus asa, yang tidak memberikan mereka kemenangan dan jalan keluar tetap justru kekalahan demi kekalahan, kehilangan demi kehilangan di Republik Indonesia (RI) yang dipunggungi dan digerogoti  oleh  para  penyelenggara Negara berserta aparatnya sendiri.

Menghadapi keadaan RI yang demikian, Masyarakat Adat Dayak memang harus kuat. Harus menjadi subyek independen. Untuk menjadi kuat dan menjadi subyek yang men- jadi nakhoda diri mereka sendiri, untuk mampu menjadi salah satu unsur dari tri partit penyelenggaraan Negara dan masyarakat, kuncinya terletak pada sumber   daya   manusia   pemangku adat.

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia untuk menjadi sumber daya yang berdaya, tidak lain dari penyelenggaraan kelas belajar-kelas belajar sistematik dan berkesinambungan (bukan insidental). Kelas belajar-kelas belajar ini ke- mudian ditingkatkan menjadi Institut Sekolah  Adat.  Kelas  belajar  adalah embrio dari Institut Sekolah Adat yang dimaksud. Sedangkan kurikulumnya mencakup adat, hukum adat, budaya dan sejarah Dayak, hukum nasional, Undang-Undang dan peraturan-peraturan terkait, konvensi-konvensi internasional, HAM, hak-hak ekonomi- sosial-budaya (ekosob) Masyarakat Adat, administrasi, pengelolaan keuangan, pengetahuan  komputer dan jalan pemberdayaan diri. Dengan kurikulum  demikian para pemangku adat sentral dibekali den- gan serangkaian kemampuan dan keterampilan skill-know-how yang kemudian akan mereka kembangkan dalam praktik. Diharapkan melalui In- stitut Sekolah Adat ini, para pemangku adat mempunyai syarat untuk men- jadi pemangku adat kekinian (modern) dengan kemampuan dan visi zamani. Dengan adanya Institut Sekolah Adat ini, maka masalah pengkaderan dan standarisasi pengetahuan dan keter- ampilan sudah terjawab.

Bagi mereka yang ingin menjadi pemangku adat sentral, salah satu syarat mutlaknya   adalah sudah menyelesaikan pendidikan di Institut Sekolah Adat Dayak ini. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah membuka diri kepada para pihak, ter- masuk pemerintah provinsi atau pun kabupaten, yang bersedia turut me- nyelenggarakan Institut Sekolah Adat, suatu keperluan mendesak ini. [ ] * Penulis adalah Penggiat Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *