Tanah Airku, Negeriku Dikuasai Oligarki: Catatan dari Nobar Film “DEMI 1%: KONSORSIUM 110”
Karpet merah dibentangkan bagi korporasi dengan kekuatan ekonomi politiknya menguasai sumber daya alam. Tak heran jika hutan lebat Kalimantan nyaris habis dibabat; dialokasikan untuk konsesi kebun monokultur sawit yang rakus air. Ini belum termasuk alokasi lahan untuk korporasi HTI dan tambang.
Dengan UU Omnibus Law, konsesi sawit yg merambah kawasan hutan secara ilegal yang luasnya mencapai 3,12 juta ha pun dibebaskan dari pertanggunganjawabnya.
Ironisnya lagi, karena ulah kongkalikong dan permainan pelaku usaha, rakyat di negara penghasil terbesar minyak sawit di dunia ini mengalami kelangkaan minyak goreng. Tak terhindarkan, harganya pun melambung tinggi.
Ini bahkan dialami oleh warga desa yang tinggal di dalam kawasan konsesi kebun sawit bahan baku minyak goreng seperti disaksikan di film ini.
Berbagai persoalan muncul, seperti ketegangan sosial yang dapat berpotensi menjadi konflik kekerasan, juga bencana ekologis banjir dan kabut asap akibat kerusakan ekosistem hutan karena deforestasi hutan dan degradasi lahan untuk ekspansi kebun monokultur tersebut. Ini terjadi dalam kekuasaan ekonomi politik oligarki.
Film ini berlatar di 2 desa di dalam konsesi kebun sawit di Provinsi Kalteng. Kemudian diberi konteks nasional di mana dengan menggolkan Omnibus Law yang sarat kepentingan oligarki itu, maka konsesi sawit yang merambah kawasan hutan secara ilegal dalam jumlah sangat luas diberi pengampunan.
Film dengan durasi sekitar 57 menit ini, seperti dikatakan Mantir Pancur Kasih/Ketua GPPK (John Bamba) yang turut nobar dan menajdi pemantik diskusi secara langsung—sebagaimana disetujui Dr. Francis Wahono—justru ingin mengajak penontonnya agar senantiasa berpikir dan bersikap kritis dan kompak menyadari realitas yang sedang berlangsung.
“Lokus persoalan yang dipotret di film ini juga banyak berlokasi di Kalimantan sebagai Pulau terluas ketiga di dunia, maka kekuasaan ekonomi politik oligarki berlomba-lomba mengambil nyaris semua sumber daya alamnya. Ini realitas,” jelas John.
Turut Nobar sekaligus jadi pemantik diskusi secara online yaitu penulis buku Kooperasi Ekonomi Politik Daulat Rakyat dan aktivis senior gerakan masyarakat sipil yaitu Dr. Francis Wahono ), dan produser senior dan sutradara film produksi Watchdoc (Edy Purwanto) yang juga hadir online. (*)
