ORANG SIMPAKNG TERJEPIT TAMBANG, HTI, PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN KAWASAN HUTAN NEGARA

116 Views

Penulis: Manuk Kitow & R. Giring | Foto: Nanda | Editor: R. Giring & Kriss Gunui’

Balai Semandang, Kec. Simpang Hulu, KR—Orang Simpakng semakin terjepit. Orang Simpakng di Desa Kualan Hilir menghadapi masalah penggusuran lahannya, bawas, kebun karet hingga lahan sawah karena aktivitas perusahaan di wilayah mereka.

Sementara itu, Orang Simpakng di Desa Botuh Bosi juga menghadapi masalah yang sama. Di wilayah Botuh Bosi, beroperasi tiga perusahaan kelapa sawit dan satu unit pertambangan. Sedangkan Orang Simpakng di Desa Semandang Kiri terpaksa mengalami dampak kerusakan sumber air mereka, termasuk ancaman penggusuran keramat adatnya di tepi sungai lantaran aktivitas penambangan.

Konflik tanah atau konflik penguasaan sumber daya alam tersebut adalah beberapa di antara banyak persoalan yang diungkap peserta Seminar Adat yang dihadiri para tokoh adat dan perwakilan 15 pemerintah desa di wilayah Kecamatan Simpang Hulu, Sabtu (2 Juli 2022) lalu yang bertempat di Rumat Betang Raya, Semandang Kiri, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang.

Mario, salah satu peserta yang berasal dari Botuh Bosi mengatakan jika wilayah adat Dayak Simpakng semakin terjepit. Dia mengatakan bahwa di Botuh Bosi saat ini sedang beraktivitas empat unit perusahaan.

“Di Desa Botuh Bosi sekarang ada kegiatan empat perusahaan. Tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit dan satu perusahaan mengusahakan tambang bauksit. Wilayah adat kami Orang Simpakng Botuh Bosi kini semakin terjepit,” tutur Mario.

Pengalaman masyarakat adat Dayak Simpakng di Desa Legong lain lagi. Mereka harus berhadapan dengan status kawasan hutan Negara karena lahan yang berjarak hanya beberapa meter dari area pemukimannya masuk dalam kawasan hutan Negara yaitu hutan produksi.

Status kawasan hutan Negara tersebut menghambat warga Legong upaya mendapatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) mereka. Kepala Desa Legong, Acun menjelaskan bahwa dia bersama warganya tidak bisa mengurus SKT atas tanah yang mereka kelola dari generasi ke generasi karena status tanah tersebut masuk kawasan hutan Negara.

“Sudah turun-temurun kami menggarap lahan di sekitar pemukiman kami. Tapi kami tidak punya hak mendapatkan SKT untuk lahan yang sudah lama kami kelola karena statusnya masuk kawasan hutan Negara yaitu hutan produksi. Padahal jarak lahan itu dari pemukiman kami hanya beberapa meter saja,” ungkapnya kesal.

Acun juga menambahkan bahwa pihaknya telah memperoleh penjelasan dari pemerintah kecamatan yang mengatakan bahwa status tanah yang telah mereka garap turun-temurun tersebut masuk kawasan hutan Negara yaitu hutan produksi.

Acun dan Mario tidak sendirian. Konflik tanah, konflik tenurial atau konflik penguasaan sumber daya alam dengan pihak korporasi di wilayah adatnya juga dialami warga lainnya.

Pateh Desa Kualan Hilir, Yohanes Heng mengungkapkan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit, HTI, dan tambang telah masuk dan beraktivitas di wilayah Kualan Hilir dan menimbulkan sengketa.

“Di Kualan Hilir terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit, HTI dan tambang. Meskipun warga tidak menyerahkan sawah, kebun karet dan bawasnya, perusahaan HTI tetap melakukan penggusuran. Saat kami mempertanyakannya, pihak perusahaan mengancam kami dengan mengatakan, jika kami memprotes, maka kami akan berhadapan dengan Negara,” ungkap Pateh ini kesal.

MENCEGAH DAN MENGURANGI SENGKETA

Dua saran disampaikan Direktur Eksekutif Institut Dayakologi, Krissusandi Gunui’ ketika merespon pertanyaan terkait persoalan konflik tanah yang sedang dihadapi peseta Seminar Adat. Gunui’ yang menjadi narasumber Seminar Adat tersebut mengatakan bahwa, konflik tanah yang dihadapi masyarakat adat Dayak Simpakng di wilayah Kecamatan Simpang Hulu mesti segera dicari solusinya.

“Pendekatan untuk mencegah dan mengurangi konflik tanah, salah satunya dengan memaksimalkan peluang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Tujuan ditetapkannya Perda Kab. Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk mencegah dan mengurangi konflik tanah atau konflik tenurial di wilayah adat. Ini adalah amanat konstitusi. Amanat UUD 1945, Pasal 18B Ayat 1, “ urai Gunui’.

“Pendekatan mitigasi konflik tak lain adalah bahwa masyarakat adat harus memelihara, mempertahankan dan tidak menyerahkan sisa-sisa wilayah adat dan hutan di wilayah adat kalian kepada pihak investor. Kenapa? Karena itulah sisa-sisa wilayah adat dan hutan adat kalian, yang hakikatnya adalah simbol dari harkat dan martabat serta kedaulatan kalian sebagai masyarakat adat,” jelas Gunui’, putera Dayak dari rumpun Ibanik ini.

AMANAT PERDA NOMOR 8 TAHUN 2020

Dalam Seminar Adat tersebut Direktur Eksekutif Institut Dayakologi dan timnya juga memberikan penjelasan mengenai peluang legal formal pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Ketapang.

Sebagian besar peserta yang belum mengetahui adanya regulasi daerah tersebut antusias mendengar penjelasan dan sharing dari tim Institut Dayakologi yang berpengalaman mendampingi masyarakat adat dalam melakukan proses faktual dan advokasi legal formal pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta hutan adat.

“Proses panjang yang tidak selalu mudah harus ditempuh terlebih untuk menjalankan amanat regulasi daerah. Terpenting adalah persatuan di masyarakat adat sendiri untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaannya di dalam wilayah adat yang dibuktikan dengan peta partisipatif. Sedangkan syarat administrasi tinggal menyesuaikan standar dan ketentuan yang tersedia,” imbuh Gunui’. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa secara internal, masyarakat adat Dayak Simpakng harus memberikan pengakuan dan perlindungan diri atas keberadaannya sebagai masyarakat adat, yang memiliki wilayah adat, sejarah asal usul, budaya benda maupun tak benda.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *