Aliansi Rakyat untuk Keadilan Ekologis Desak Menteri LHK RI Stop PT. Mayawana Persada Babat Hutan Alam dan Gambut Lindung Di Kab. Ketapang, Kalbar

Penulis: Hendrikus Adam | Foto: Aliansi Rakyat untuk Keadilan Ekologis & WKB | Editor: Tim KROnline

Pontianak, KR – Aliansi Rakyat untuk Keadilan Ekologis mengirimkan Siaran Pers tertulis kepada Kalimantan Review Online. Senin (5/6/2023) siaran pers tersebut dibacakan di hadapan sejumlah pejabat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Orasi tersebut digelar dalam rangka menandai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Sebelumnya, di hari yang sama para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Keadilan Ekologis tersebut melakukan refleksi dan diskusi di Sekretariat Walhi Kalimantan Barat bersama sejumlah awak media. Topik diskusi adalah “Selamatkan Rimba Terakhir dan Wilayah Kelola Rakyat”.

Baca juga ORANG SIMPAKNG, KABARMU SEKARANG https://kalimantanreview.com/orang-simpakng-kabarmu-sekarang/

Dalam releasenya disebutkan bahwa krisis Iklim menjadi realitas yang saat ini menjadi perhatian warga dunia yang juga memaksa negara berkembang untuk mengambil bagian dalam mengatasi permasalahan global tersebut.

Salah satu sumber pemanasan global yang memicu perubahan iklim adalah proses deforestasi yang menyebabkan tutupan hutan hilang akibat ekstraksi sumberdaya alam. Komitmen untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan selama ini terus dinyatakan Pemerintah Indonesia.

baca juga ORANG SIMPAKNG TERJEPIT TAMBANG, HTI, PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN KAWASAN HUTAN NEGARA https://kalimantanreview.com/orang-simpakng-terjepit-tambang-hti-perkebunan-kelapa-sawit-dan-kawasan-hutan-negara/

Adapun target pengurangan emisi sebesar 31,89 % dengan kekuatan sendiri dan hingga 43,2 % dengan bantuan pihak luar (internasional) di tahun 2030 mendatang. Sebelumnya Indonesia menargetkan 29 % dengan kemampuan sendiri dan 41 % dengan dukungan internasional.

Kepentingan Oligarki