NU: Dari Gerakan Kebudayaan ke Gerakan Politik Republikan dan Berkeindonesiaan
Penulis: Kusni Sulang* | Editor: R. Giring
Akhir Juni 2026 ini, NU akan menggelar dialog kebudayaan terbatas di Palangka Raya. Tidak di Kaltim, Kaltara, Kalsel, apalagi di Kalbar. Artikel berikut ini ditulis 15 tahun yang lalu, sebagai catatan dalam rangka menyambut Konferensi Wilayah NU Kalteng yang digelar pada tanggal 14-16 Januari 2011, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan atas kesediaan penulisnya, dipublikasikan di sini karena alasan substansi Surat Kebudayaan Nahdlatul Ulamayang dihasilkandalam Muktamar Kebudayaan NU I pada Februari 2010 di Yogyakarta, hingga sekarang masih relevan diingat kembali.
Dalam kanal https://nu.or.id (22/6/2026), Sekretaris Steering Committee (SC) Munas-Konbes NU 2026, Mohammad Nuh, menyatakan bahwa Muktamar ke-35 NU akan digelar pada 1 – 5 Agustus 2026 dengan mengusung tema ”Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa”.
Meskipun pada dasarnya NU merupakan suatu gerakan kebudayaan, sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, yang di Barat dikenal sebagai ”Islam Moderat’’ atau “terbuka”, berdasarkan berbagai survei nasional, jumlah pengikut NU di Indonesia diperkirakan telah melampau angka 95 juta hingga 150 juta orang (https://www.rakyatmediapers.co.id/2026/01/menilik-data-terbaru-berapa-jumlah-nu.html., dikutip pada 22/6/2026, pkl.23.01 Wib), sehingga mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat negeri ini. Peran dan pengaruh besar ini bukan saja terjadi sekarang, tetapi berlangsung jauh ke belakang, ke masa-masa sebelum Republik Indonesia (RI) berdiri, dan dalam perjuangan mendirikan RI.
Baca juga: https://kalimantanreview.com/dayak-meratus-dalam-jerat-modernisasi-dan-globalisasi/
Kemoderatan NU diperlihatkan oleh beberapa contoh, di antaranya terbitnya Memorandum of Understanding (MoU) antara NU dan Committee Catholique Contre la Faim et pour le Développement (CCFD)yang berkantor pusat di Paris, Perancis pada masa masa Gus Dur, Gerakan 1000 Mawar di Bandung, di mana anggota-anggota dan simpatisan NU membagi-bagi mawar kasih sayang sambil menjaga gereja-gereja pada Perayaan Natal, juga tercermin dari sikapnya bahwa Pancasila adalah prinsip perekat RI, keberanian NU meminta maaf secara terbuka pada keluarga dan korban massacre Tragedi 30 September 1965, upayanya melakukan rekonsiliasi nasional dari bawah antara lain melalui Syarikat Indonesia (yang paling sedikit mempunyai 80 cabang di seluruh Indonesia), dan lain- lain.
Secara lebih menonjol lagi dicerminkan oleh Surat Kebudayaan Nahdlatul Ulama yang dirumuskan dalam Muktamar Kebudayaan NU I yang diselenggarakan di Pesantren Kaliopak, Piyungan, Yogyakarta, Senin 1 Februari 2010.
Peran, pengaruh dan kekuatan NU selain terdapat pada pemikiran yang tidak lepas akar, juga ditumbuhkan oleh kedekatannya pada massa rakyat di lapisan bawah, terutama di pedesaan luas melalui pondok-pondok atau pesantren-pesantren yang tersebar di berbagai pulau. Pesantren merupakan pusat kebudayaan, sentra pendidikan kader dari usia muda, dengan sistem pendidikan yang unik, seperti penyatuan kerja otak dan kerja, badan, pengetahuan, keterampilan dengan wacana berkomitmen manusiawi, dalam upaya membangun manusia merakyat dan mengakar serta mandiri.
Sekarang pesantren-pesantren ini berupaya menyesuaikan diri dengan laju perkembangan zaman. Oleh karena itu, adalah suatu kesimpulan yang mencerminkan ketinggalan perkembangan apabila memandang pesantren sebagai lambang ketertinggalan, fanatisme dan tradisionalitas.
Baca juga: https://kalimantanreview.com/membaca-ngobrol-seni-di-pameran-tunggal-talawang-kala-kini/
NU juga besar karena toleransinya serta kemampuannya mengelola perbedaan. Di dalam NU terdapat berbagai macam arah pikiran atau aliran, tetapi ia mampu mengelola kebhinnekaan dirinya. Barangkali di sinilah terdapat dasar penjelasan mengapa NU juga mampu mengelola kebhinnekaan negeri ini sebagai suatu bangsa.
Pertanyaan bagi NU Kalteng yang barangkali perlu didiskusikan dalam Dialog Kebudayaan Terbatas pada akhir Juni 2026 nanti adalah, apakah NU Kalteng sudah mempunyai, telah mengkhayati dan melaksanakan pandangan serta kemampuan NU di atas, ataukah tidak terjadi bias? Andaikan sudah, pasti NU Kalteng akan tumbuh membesar dan tidak berstatus gurem.
Pertanyaan di atas muncul setelah melihat sikap NU dalam Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur pada 2010 lalu di mana salah satu pasangan calon mengangkat slogan yang cenderung ghettoistik secara budaya.
Ghettoistik tidak sesuai dengan pandangan NU yang memandang Pancasila sebagai dasar perekat berbangsa, bernegeri dan bernegara di negeri ini. Pelaksanaan prinsip menuntut keberanian untuk independen. Konwil barangkali adalah salah satu kesempatan publik untuk memeriksa diri.
Dalam istilah lain disebut juga sebagai gerakan rektifikasi, gerakan pemeriksaan pikiran. Periksa diri dan kemajuan mempunyai kaitan erat. Program ke depanpun disusun tidak lepas dari kemampuan periksa diri alias menyimpulkan pengalaman ini. Periksa diri yang serius memang menyakitkan, karena kebenaran mempunyai keberpihakkannya yang tegar. Periksa diri obyektif menagih kita untuk belajar dari sejarah sehingga langkah ke depan tidak lepas akar, tapi sekaligus tanggap zaman.
Di dalam sejarah ini, ada nama Idham Chalid, salah seorang tokoh dan pemimpin nasional dari NU asal Kalimantan, yang menunjukkan bahwa sebenarnya NU punya akar dalam di Kalimantan. Kalau akar dalam ini tidak melahirkan pohon rindang riap rimbun, pasti ada persoalan yang patut diketahui dan diperbaiki. Artinya NU Kalteng belum tanggap zaman. Dalam upaya menjadi tanggap zaman, gerakan pembetulan pikiran menjadi kunci sebab tindakan, sikap bermula dari pikiran atau pandangan budaya.
Pandangan dan sikap budaya merupakan dasar budaya politik gerakan politik. Dalam soal budaya politik yang mendasari gerakan politik, Kalteng memang tertinggal paling tidak tiga abad jika diukur dari budaya politik Dayak sendiri. Padahal secara nasional, masalah pandangan kebudayaan yang secara matematika berlanjut ke gerakan politik, NU telah menyelesaikannya dalam Muktamar Kebudayaan NU I yang diselenggarakan di Pesantren Kaliopak, Piyungan, Yogyakarta, Senin 1 Februari 2010.
Melalui pembicaraan dengan kader-kader NU Kalteng, saya tahu; sayangnya hasil Muktamar yang dirumuskan dalam Surat Kebudayaan Nahdlatul Ulama kurang diketahui. Padahal Surat Kebudayaan yang disiapkan bertahun-tahun sebelumnya ini merupakan suatu dokumen sangat penting, bukan hanya bagi NU, tapi juga bagi kalangan-kalangan lain non NU, karena ia berbicara masalah kebudayaan nasional.
Barangkali pada kesempatan Konwil yang segera berlangsung, Surat Kebudayaan Nahdlatul Ulama produk Muktamar Kebudayaan NU I ini, akan ada baik dan pentingnya jika dokumen yang mempunyai nilai nasional serta tanggap zaman ini, pandangan budaya yang meninggalkan ghettoisme, dibicarakan sebagai salah satu acuan periksa diri serta menyusun program ke depan. Karena terkesan dokumen kurang diketahui bersama ini, maka saya sampaikan di bawah ini. Barangkali bisa diedarluaskan di Konwil yang akan dilangsungkan di Asrama Haji Palangka Raya nanti.
Surat Kebudayaan Nahdatul Ulama
Realitas kebudayaan kita akhir-akhir ini sedang berada pada posisi yang terus mengalami pengasingan—ditinjau dari keberadaannya yang kurang diperhitungkan oleh para pengambil kebijakan baik pada wilayah politik, ekonomi, sosial, maupun intelektual. Kebudayaan juga berada pada kondisi yang terus mengalami pemiskinan—ditinjau dari kemerosotan, pendangkalan, dan penyempitan baik definisi, bobot, maupun cakupannya dalam kehidupan secara umum.
Baca juga: SELAMAT ARI GAWAI
Krisis keindonesiaan yang sekarang ini mendera bangsa kita, basisnya adalah krisis kebudayaan ini. Posisi dan kondisi kebudayaan tersebut tercipta sebagai akibat dari praktik dominasi yang dilakukan oleh 3 (tiga) kekuatan utama sebagai berikut:
