Geliat Penghayat Kaharingan

PALANGKARAYA-BANJARMASIN KR

“…Agama Kaharingan itu murni menjalankan, mempertahankan dan melaksanakan aturan-aturan tata cara atau di dalam Kaharingan, tidak ada pencampur adukkan atau pengaruh dari agama lain.”

LUBIS Ketua Umum Pengurus Besar Lembaga Tertinggi Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (PBLT-MAKRI)

Ini jelas lain. Banyak kalangan salah kaprah, mengira bahwa Hindu Kaharingan adalah agama tersendiri di negeri ini. Dari Palangkaraya, Kalteng, Lubis (50) menerangkan perbedaan mendasar antara Kaharingan dan Hindu Kaharingan. “Sebenarnya tidak ada nama agama Hindu Kaharingan. Hindu Kaharingan bukan nama agama tapi nama gabungan dua agama yaitu Hindu dan Kaharingan,” ujar pria yang menjabat sebagai Ketua umum Pengurus Besar Lembaga Tertinggi Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (PBLT-MAKRI).
Lebih jauh, pria ini menjelaskan bahwa Agama Kaharingan itu murni menjalankan, mempertahankan dan melaksanakan aturan-aturan tata cara yang ada di dalam Kaharingan, tidak ada pencampur-adukkan atau pengaruh dari agama lain. Hindu Kaharingan dilahirkan pada 1980 oleh segelintir orang yang mengatasnamakan Kaharingan masuk ke dalam agama Hindu. Perlakuan diskriminasi dirasakan oleh penganut Kaharingan karena tidak masuk dalam struktur organisasi pembinaan dari kementerian agama. Dalam hal bantuan dana, umat lain mendapat dana full dari APBN dan APBD. Dari pagu anggaran di Pemprov Kalteng tahun dari 2009-2011 ada alokasi dana Rp 1,1 milyar, tapi pada tahun 2011, kami hanya mendapat sekitar Rp 140 juta saja. Saya ajan membuat laporan keberatan atas kondisi ini,” kata Lubis.

***

 

Dari Kalsel dilaporkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2013 sekitar pukul 09.00-11.00 WITA, 16 penghayat Kaharingan yang terdiri dari 2 perempuan dan 14 laki-laki mendatangi kantor DPRD Kalsel untuk berdialog dengan anggota DPRD. Mereka yang disambut oleh Ketua DPRD Kalimantan Selatan bapak Nasib Alamsyah dan Ketua Komisi I, Haji Ahmad Busang itu datang dari Kota Baru, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Patin, Tanjung, dan Balungan. Sebelumnya, mereka juga berdialog dengan Gubernur Kalsel.
“Selama ini kami mendapat perlakuan dan pelayanan sipil yang tidak adil, bahkan didiskriminasi. Karena tidak mempunyai akta nikah dari catatan sipil, maka akta kelahiran juga tidak punya sehingga anak-anak kami tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Kami penghayat Kaharingan minta agar hak-hak berkeyakinan kami disetarakan dengan penganut agama-agama resmi lainnya,” ujar Okplorensius, Ketua PD AMAN Tanah Bumbu yang mendampingi peserta dialog saat diwawancarai dengan telepon. Menurutnya, “jumlah penganut terbanyak terdapat di Hulu Sungai Tengah yakni kurang lebih 9000-an. Sedangkan penghayat Kaharingan lainnya berdomisili di Hulu Sungai Selatan, dengan melibatkan 800 orang dewasa.”

ONASIS & GIRING

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *