WALHI Desak Audit Skema RBP dan Perdagangan Karbon karena Ada Ribuan Hotspot di Konsesi Proyek Karbon dan Proyek RBP

10 Views

Penulis: Inok Ata | Sumber data: Rilis Media WALHI | Editor: R. Giring

Jakarta, KR – Sepanjang tanggal 1 Januari hingga September 2026, WALHI mengungkapkan sejumlah titik panas (hotspot) di konsesi proyek karbon dan proyek RBP di berbagai daerah di Indonesia dengan tingkat kepercayaan tinggi dan tingkat kepercayaan medium. Hal itu disampaikan WALHI melalui rilis media, Kamis (24/9/2026).

Baca juga: https://kalimantanreview.com/karhutla-dan-fenomena-impunitas-bagi-korporasi-pembakar-hutan-dan-lahan/

Data WALHI mengungkapkan sebanyak 446 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) teridentifikasi berada di konsesi 12 perusahaan yang terkait dengan proyek-proyek karbon dalam Verified Carbon Standard (VCS) Program Verra.

Jika menggunakan kategori tingkat kepercayaan medium jumlahnya jauh lebih besar, yaitu sebanyak 4261 hotspot di 16 perusahaan karbon.

Tidak hanya itu, terdapat kesenjangan antara skema Result-Based Payment (RBP) yang memberikan insentif atas capaian penurunan emisi dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang menjadi episentrum karhutla saat ini.

Audit Independen Proyek Karbon dan Skema RBP

Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI, Patria Rizky Ananda mengatakan, keberadaan hotspot di wilayah konsesi yang terkait dengan proyek karbon menunjukkan mendesaknya pemeriksaan dan audit independen terhadap efektivitas skema RBP maupun proyek karbon untuk memastikan penurunan emisi dan perlindungan hutan benar-benar terjadi di lapangan.

“Skema berbasis kinerja tidak cukup hanya dinilai dari capaian administratif atau perhitungan pengurangan emisi, tetapi perlu diuji terhadap kondisi ekologis aktual, termasuk keberadaan dan perkembangan kebakaran di wilayah yang menjadi bagian dari skema tersebut,” imbuh Patria Rizky Ananda.

Data menunjukkan bahwa PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa yang secara resmi menerima persetujuan perdagangan karbon dari Menteri Kehutanan pada 6 Juli 2026 terdapat hotspot paling banyak, yaitu  259 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 2591 hotspot dengan tingkat kepercayaan medium.

 Proyek REDD+ climate mitigation and conservation initiative yang dikenal dengan The Mayas Project ini masuk dalam daftar perusahaan yang dibekukan oleh Kemenhut, namun hingga kini belum diketahui bagaimana kelanjutan penegakan hukumnya.

Data olahan Walhi juga menyatakan bahwa hotspot juga tercatat pada sejumlah konsesi lain yang terkait dengan proyek karbon. PT. Rimbun Seruyan, yang terkait dengan Enviro Rise, memiliki 51 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 230 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang.

Baca juga: https://kalimantanreview.com/walhi-kalbar-pinta-pemerintah-sigap-dan-himbau-warga-waspada-asap-sebab-kondisi-udara-tidak-sehat/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *