REFORMA AGRARIA KALBAR BELUM MAKSIMAL, DIHARAPKAN LEBIH MEMPERHATIKAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

448 Views

Kontributor: Hendrikus Hendi

Pontianak Kalbar – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Sawit Watch (SW) memfasilitasi Lokakarya Kolaborasi Masyarakat Sipil dan Pemerintah Daerah Guna Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Penyelesaian Konflik Pertanahan serta Pengembangan Model Reforma Agraria di Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada Jumat 19/07/19 lalu.

Kegiatan ini mengundang 13 peserta Kementrian/Lembaga dari Pemerintah serta 10 peserta Lembaga/Individu dari Jaringan Lembaga LSM/NGO yang proaktif terhadap pelaksanaan Reforma Agraria serta beberapa peserta dari unsur Masyarakat yang menjadi Subjek dalam pelaksanaan Objek Reforma Agraria di Kalimantan Barat.

Penyerahan Dokumen Kegiatan Lokakarya Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Kalimantan Barat

Kegiatan yang menghadirkan Tenaga Ahli Utama pada Kantor Staf Presiden Bpk. Usep Setiawan yang sekaligus dalam proses hingga pelaksanaan Reformasi Agraria ini menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria KSP, Pemprov Kalbar Bpk. Yohanes Budiman, Kanwil BPN/ATR Kalbar Bpk. Sigit dan Kakantah Kabupaten Sanggau Ibu. Yuliana serta undangan lainnya ini dimulai pada pukul 09.00 wib dan berakhir pada pukul 17.00 wib. Dengan tiga sesi sebagai berikut :

  1. Diskusi topik-topik seputar Implementasi Reforma Agraria Kalbar, dipandu oleh Fubertus Ipur dari Elpagar.
  2. Diskusi Penyusunan Rencana Kerja Bersama Pemerintah dan Masyarakat Sipil, dipandu oleh Krissusandi Gunui dari Institut Dayakologi.
  3. Rencana Tindak Lanjut, dipandu oleh Roni Septian Maulana dari Konsorsium Pembaruan Agraria.

Dalam Lokakarya ini dibicarakan hal-hal seputar pelaksanaan Redistribusi TORA serta persoalan konflik Agraria di Kalbar. Tidak luput juga dalam diskusi bersama ini pelaksanaan Redistribusi TORA serta persoalan konflik agraria antar Masyarakat versus Koorporasi yang terjadi di wilayah Kecamatan Tayan Hulu dan Kecamatan Kembayan antar Pihak Masyarakat Adat Versus PT. Kebun Ganda Prima (KGP) juga dibicarakan.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dusun Kedian Bpk. Sinardi yang adalah sebagai anggota Perkumpulan Petani Kelapa Sawit (PPKS) Kalbar menyampaikan bahwa “Pelaksanaan Reforma Agraria/Redistribusi sertifikat program TORA yang dilaksanakan di Kedesaannya adalah pelaksanaan Reforma Agraria di kawasan perkampungan (pemukiman penduduk setempat) serta lahan kebun karet serta kebun sawit swadaya mandiri milik masyarakat setempat yang sebenarnya tidak diserahkan masyarakat, namun dicaplok menjadi bagian dalam HGU milik PT. Kebun Ganda Prima (KGP) Tampa sepengetahuan masyarakat setempat” sampainya.

Kegiatan Lokakarya Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Kalimantan Barat

Selain itu ia menambahkan dari sekian luas lahan milik masyarakat yang tercaplok HGU, yang dikabarkan bahwa sudah dilepaskan oleh pihak perusahaan. Namun saat pengukurannya dilapangan, pihak BPN Kabupaten Sanggau mengalami kendala saat pemetaan, dimana objek tanah milik masyarakat yang diharap bisa di ukur dengan program TORA ini ternyata masih ada yang tidak bisa diukur karena masih belum dilepaskan oleh pihak PT. KGP dari HGU perusahaanya.

Beliau menyampaikan “masih banyak objek tanah milik kami yang tidak bisa diukur saat pengukuran oleh pihak BPN Kab. Sanggau. Hal ini menunjukkan bahwa pelepasan lahan milik masyarakat yang tercaplok HGU belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak perusahaan”.

Dalam kesempatan  itu anggota Perkumpulan Petani Kelapa Sawit (PPKS) Bpk. Sinardi berharap agar hasil dari diskusi bersama lembaga-lembaga sosial masyarakat bersama lembaga/instansi pemerintah baik KSP, Pemprov Kalbar, Kanwil BPN/ATR, Kakantah Sanggau, Dinas Kehutanan, BPKH dan Pejabat Pemerintah lainya dapat menghasilkan titik terang dari persoalan sosial antar masyarakat vs koorporasi di wilayahnya.

Sementara itu dalam sambutannya mengawali lokakarya ini, Tenaga Ahli Utama KSP Bpk. Usep Setiawan menyampaikan bahwa Kalbar saat ini menjadi perhatian khusus Kantor Staf Presiden dalam pelaksanaan Redistribusi TORA program prioritas Presiden. Hal ini dikarenakan Kalbar adalah salah satu Provinsi yang melaksanakan program Redistribusi TORA terbesar dan terluas.

Beliau menambahkan “Kabupaten Sanggau secara khusus menjadi kabupaten PIONIR untuk pelaksanaan Reformasi Agraria, dimana kami sudah berkoordinasi dengan Bupati beserta jajaran OPD-OPD nya mereka siap menjalankan Reforma Agraria dengan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan di kabupaten Sanggau” sampainya.

Satu tanggapan untuk “REFORMA AGRARIA KALBAR BELUM MAKSIMAL, DIHARAPKAN LEBIH MEMPERHATIKAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

  • 23 Juli 2019 pada 8:33 pm
    Permalink

    Lanjutkan perjuangan demi masyarakat adat Dayak yang maksimal,demi keberlansungan budaya dan hak adat serta tanah adat dayak.

    Balas

Tinggalkan Balasan ke Paulinus siin Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *