PERSOALAN POLITIK EKONOMI OLIGARKI YANG DIPOTRET FILM “DEMI 1%: KONSORSIUM 110” ITU TERJADI JUGA DI DAERAH KITA INI

159 Views

Penulis: Manuk Kitow | Foto: Dok ID/KR |Editor: R. Giring & Kriss Gunui’

Teraju, KR—Lantang bunyi loud speaker yang perdengarkan musik latar pengantar film “Demi 1%: Konsorsium 110” itu “memukul-mukul” dada para penonton. 30an penonton tersebut sebagian besar di antaranya adalah koordinator tempat pelayanan CU Sumber Kasih di berbagai daerah di Kalbar. Berikut catatan dari acara Bincang Kritis (BINGKIS) bersama aktivis perubahan CU Sumber Kasih itu.

Para penonton dan peserta diskusi terlihat antusias dan bersemangat sekali. Bincang Kritis (BINGKIS) yang diawali dengan NOBAR film berdurasi hampir 1 jam itu berlangsung pada Rabu sore (16/11) di aula pertemuan CU Sumber Kasih, Teraju, Kab. Sanggau.

Film dokumenter besutan Watchdoc bersama Greenpeace Indonesia dan Bersihkan Indonesia itu memotret kepentingan kekuasaan oligarki atas sistem demokrasi di tanah air hingga penguasaan tanah, hutan dan lahan.

KENYATAAN IRONIS

Para penonton diajak menguakkan tabir relasi kuasa politik ekonomi oligarki di negara tercinta ini. Di film tersebut dipertontonkan sebuah peristiwa (baca: preseden) politik hukum yang sistematis dan struktural bahwa melalui UU Cipta Kerja yang kontroversial itu, izin konsesi sawit di kawasan hutan, yang terlanjur diberikan pada periode sebelumnya “dianggap tidak bersalah” alias “diputihkan” alias tidak diberi sanksi hukum yang setimpal. Maraknya sengketa tanah sebagai implikasi dari keterlanjutan tersebut, di mana rakyat ada di posisi yang serba terjepit pun tak kunjung bisa terselesaikan.

Tak heran jika banyak kalangan, termasuk dari kelompok masyarakat sipil menentang UU Cipta Kerja itu diundangkan. Bahkan sejak masih berstatus RUU. Lebih jauh, film investigatif tersebut membuktikan bahwa Undang-Undang yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021 itu membuka peluang seluas-luasnya kepada investasi berbasis eksploitasi tanah, hutan dan lahan di Indonesia.

Tidak hanya itu, penonton diajak menyaksikan sebuah kenyataan ironis. Indoneisa sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia saat ini—seperti dialami beberapa bulan lalu—aneh tapi nyata malah mengalami krisis minyak goreng.

Kelangkaan minyak goreng yang bahan mentahnya lebih banyak dihasilkan dari pembabatan hutan Kalimantan itu bahkan dialami warga desa yang pemukimannya di dalam area kebun sawit di Kalteng.

Seorang penonton, Karmen mengatakan senang bisa menonton film tersebut karena memotret politik ekonomi yang bisa mengancam keselamatan orang banyak. “Film ini ingin menyingkap tabir persoalan politik ekonomi yang juga terjadi di daerah kita ini dan kehancuran yang ditimbulkannya bisa mengancam keselamatan orang banyak. Hutan dan sungai yang bisa kita lihat sekarang ini ibaratkan sisa-sisa penghancuran. Saya senang bisa berkesempatan nonton dan berdiskusi bersama karena bisa menjadi pembelajaran buat kita semua dan saya pribadi,” pungkasnya.

KESADARAN KRITIS AKTIVIS PERUBAHAN

Ketua Dewan Pengurus CU Sumber Kasih, Ujiman menyambut dengan antusias acara nonton dan diskusi. Para aktivisnya tidak sekedar menonton tapi juga berdiskusi. “Saya berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan aktivis yang ternyata tidak hanya menonton, tapi juga aktif memberikan tanggapan dan berdiskusi. Semoga acara ini semakin menambah wawasan dan kesadaran kritis para aktivis tentang isu politik ekonomi dan sosial ekologi. Setidaknya untuk konteks di Kalimantan, khususnya Kalbar ini,” harapnya antusias.

Tim Watchdoc, Edy Purwanto yang hadir secara daring mengharapkan karya audio visual tersebut bisa menjadi pembelajaran dalam konteks memilih para calon, legislatif maupun eksekutif dalam Pemilu 2024 nanti.

“Kita sebagai rakyat, pemilik suara harus bersikap kritis dan hati-hati saat memilih kandidat dalam Pemilu 2024 nanti, karena nasib rakyat akan turut ditentukan oleh mereka yang keluar jadi pemenang. Kebijakan publik, peraturan dan perundang-undangan dirancang dan diputuskan oleh pejabat legislatif dan eksekutif terpilih,” pungkas Edy, sutradara film Watchdoc yang juga dosen sebuah universitas di Jakarta ini.

R. Giring, dari Sadoq GPPK ketika mewakili Ketua Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih menyampaikan harapannya bahwa acara nobar dan diskusi tersebut seharusnya semakin mengingkatkan pengetahuan dan sikap kritis para aktivis perubahan terhadap berbagai pola relasi politik ekonomi oligarki dalam mempengaruhi keputusan politik hukum dan kebijakan publik karena akan berdampak pada ketimbangan penguasaan sumber daya alam dan kehancuran sosial ekologis. “BINGKIS dalam model NOBAR diharapkan bisa menambah pengetahuan, wawasan, memperkuat komitmen dan rasa percaya diri para aktivis perubahan dalam bersikap kritis terhadap pola-pola relasi politik ekonomi oligarki dan kerusakan sosial ekologis. Acara ini merupakan salah satu cara membangun budaya kritis para aktivis perubahan selaku pelayan anggota di tengah masyarakat di daerah pelayanan masing-masing,” tambah Giring. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *