Masyakat Sipil Mencari Jalan Pulang
Saya kutipkan saja apa yang ditulis Rocky Gerung (halaman 182-183): “Kekuasaan” telah menjadi variable hegemonik yang melumpuhkan etos aktivis. Korporatisasi aktivis belum bersifat struktural dalam ekonomi politik Indonesia. Yang lebih struktural adalah proses “penegaraan (negaraisasi) aktivis”. Para aktivis tersebut masuk ke dalam sistem pemerintahan sekarang sebagai imbal prestasi atas dukungan “masyarakat sipil” terhadap Jokowi, berhadap-hadapan dengan kubu Prabowo yang dipandang “militeristik”.
Akan tetapi, dalam perkembangan politik berikutnya, justru Presiden Jokowi menyertakan sejumlah mantan tokoh pemerintahan Orde Baru dari kalangan militer. Keperluan transaksi itu dapat dipahami sebagai upaya konsolidasi politik dalam rangka penguatan posisi kekuasaan; yang tak dapat dipahami adalah lumpuhnya kritik para aktivis yang justru pada masa Orde Baru berhadapan dengan tokoh-tokoh pelanggar HAM. Duduk bersama dalam meja bundar kekuasaan adalah keanehan yang seharusnya menurunkan derajat seorang aktivis. Menyetujui keputusan meja bundar adalah penghianatan terhadap etos aktivis”.
Menurut Rocky Gerung: “Kesulitan utama para aktivis yang mengalami “negaraisasi” itu adalah mencari jalan pulang ke dalam “rumah masyarakat sipil”, kelak setelah kekuasaan itu berakhir”.[]
