Catatan Akhir Tahun 2021 AMAN KALTENG

498 Views

Ferdi Kurnianto, Ketua AMAN Wilayah Kalimantan Tengah: Tantangan Advokasi Hak Masyarakat Adat Justru Ada di Pemerintah Daerahnya. Kita Sudah Menyentuh pada Oligarki

Penulis & Foto: Rokhmond Onasis.

Editor: Giring.

Perjuangan Masyarakat Adat di wilayah Kalimantan Tengah terus berjalan. Inilah narasi tentang kelompok rentan sekaligus kelompok yang tak ingin ditaklukkan—yang berusaha, berjuang membebaskan dan memberdayakan diri dan kelompoknya. Yang bertujuan menegakkan kedaulatan atas wilayah, ruang-ruang dan sumber penghidupan dan kehidupan holistiknya. Pengalaman gerakan advokasi Masyarakat Adat dari Kalteng ini merupakan potret kecil dari pengalaman banyak Masyarakat Adat di berbagai daerah di Kalimantan dan Nusantara yang menghadapi tantangan yang tak boleh disepelekan.

Faktor eksternal dan internal Masyarakat Adat turut mewarnai gerakan dan kondisi Masyarakat Adat itu sendiri. Kalimantan Review (KR), melalui kontributornya di Palangka Raya, Rokhmond Onasis sempat berbincang dengan Ferdi Kurnianto, Ketua AMAN Wilayah Kalimantan Tengah periode 2019-2022. Advokasi hak-hak Masyarakat Adat memang tidak mudah ketika sempat terhenti di persimpangan jalan. Pilihan ada di antara melanjutkan perjuangan atau putar balik arah dari jalan yang sudah ditempuh.

Ditemui di sekretariat AMAN Kalteng, Jalan Beliang, Palangka Raya pada Kamis (30/12), Ferdy menyambut KR dengan rambut panjangnya yang masih terurai. Ia menandaskan bahwa penguatan dari dalam Masyarakat Adat itu sendiri menjadi legal standing yang kuat dibandingkan pengakuan dari luar. Secara de facto, Masyarakat Adat lebih kuat saat melangkah ke perjuangan ke tahap litigasi dan seterusnya. Yang paling utama adalah adanya pengakuan diri sebagai penyandang entitas Masyarakat Adat.

Hal lain terkait Food estate, Ferdi mengkritisi dan memberikan gagasan solusi. Menurutnya, seharusnya pemerintah memandang proyek food estate ini sebagai kedaulatan pangan, bukan sebagai ketahanan pangan.

AMAN melihatnya sebagai kedaulatan pangan karena berbicara tentang kedaulatan pangan berarti berbicara mengenai apa yang menjadi kebutuhan keluarga, kondisi harga dan masyarakat itu sendiri. Bukan melihatnya lebih sebagai kebutuhan komersial untuk masyarakat,” paparnya. Berikut nukilan perbincangan KR dengan Ketua AMAN Wilayah Kalimantan Tengah Periode 2019-2022 ini.

KR: Perjalanan AMAN Kalteng di tahun 2021 penuh dengan tantangan, apa tantangan itu dan bagaimana proses mengatasinya?

Ferdi Kurnianto (FK): Pada bulan Januari 2021, kami melakukan gugatan hukum, tepatnya gugatan hukum PTUN dari Masyarakat Adat Laman Kinipan terhadap Bupati Lamandau. Langkah ini diambil karena pada saat itu tidak ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten terkait amanat Permendagri 52 tahun 2014 tentang pembentukan panitia Masyarakat Hukum Adat. Kita memilih lokus Kinipan karena di sana ada konflik dan ada perjuangan. Sebelumnya kami sudah mengecek bahwa di Kabupaten Lamandau tidak ada SK pembentukan panitia Masyarakat Hukum Adat. SK itu tidak kami temukan. Anehnya, pada saat proses sidang gugatan berlangsung, SK tersebut dimunculkan. SK itu ditandatangani tanggal 1 Desember 2020. Kami menduga SK ini dibuat dengan tanggal mundur hanya demi menjawab tuntutan sidang perkara gugatan ini. Namun bagi kami, bukan soal menang atau kalah. SK Panitia Masyarakat Hukum Adat memang harus ada untuk memperlancar proses advokasi Kinipan selanjutnya. Walaupun dari hasil sidang PTUN (pertama), gugatan kami ditolak karena apa yang digugat ternyata sudah ada SK nya. Kalau dicermati secara detail lagi, SK yang ditandatangani oleh Bupati Lamandau tersebut sangat janggal. Contoh, ada dicantumkan PD AMAN Lamandau di keanggotaan panitianya, padahal dalam proses pembentukannya tidak ada dilibatkan.

KR: Apakah memang benar ada AMAN yang dicantumkan di dalam SK tersebut setelah dikonfirmasi?

FK: Kalau pengurus PD AMAN Lamandau tidak ada. Tapi, ada untungnya juga ketika SK-nya dimasukkan, kita melanjutkan proses gugatan tahap 2. Sebelumnya tahap pertama ditolak karena berkas tidak lengkap. Jadi, kami melengkapinya. Hal lainnya, masalah Perda Pengakuan Masyarakat Adat baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Di tingkat provinsi sudah lama belum ada tindak lanjut. Perda provinsi ini tidak jelas bahkan di penghujung 2021 ini semakin tenggelam. Sekarang malah dibuat Perda kabupaten. Banyak pihak terlibat dalam pembuatan Perda kabupaten/kota ini. Dari beberapa pertemuan yang pernah saya ikuti,  kesannya hanya sampai sebatas penyusunan dokumen. Informasi dari tim penyusun Perda ini mengakui kalau tugas mereka hanya sampai menyusun Perda saja. Kemudian jika sudah selesai diserahkan ke pihak eksekutif. Karena tugas eksekutif yang menyerahkan ke legislatif. Belajar dari pengalaman Perda provinsi yang sudah diajukan ke legislatif, yang dikawal dan didorong pun tidak ada hasilnya. Apalagi jika hanya sampai selesai di pihak eksekutif saja. Tantangan utamanya adalah pembahasan di tingkat legislatif. Pertama, mau tidak Perda ditetapkan. Kedua,  seandainya ditetapkan pun,  jika tidak dikawal akan banyak perubahan substansi, yang mungkin tidak sesuai dengan konteks dan harapan Masyarakat Adat. Pengalaman kita dulu ketika Perda provinsi kita ikut mengawalnya, beberapa kali proses yang ada di DPRD sampai sekarang ini malah semakin tidak jelas. Tahun 2021, kita juga mengalami banjir. Merespon pernyataan Pemprov. Kalteng, bahwa banjir sudah hal biasa. Kami menilai, pemerintah provinsi dalam hal ini Pemprov. tidak melihat banjir sebagai masalah atau musibah. Hanya dianggap sebuah kebiasaan saja. Pemrov Kalteng tidak menilik sebab akibat masalah banjir itu dan hanya melihatnya sebagai rutinitas kejadian saja. Bukan sebagai musibah. Pernyataannya sangat mengecewakan.

KR: Perjuangan AMAN Kalteng di Tahun 2022?

FK: Di tahun 2022 masih fokus mengawal advokasi Kinipan. Tantangan advokasi hak Masyarakat Adat justru ada pada pemerintah daerahnya. Istilahnya kita sudah menyentuh pada oligarki. Ini menjadi lebih susah. Beda ketika ada konflik melibatkan masyarakat adat dengan korporasi. Tidak ada kepentingan pemerintah daerahnya, mungkin pemerintah harus netral. Tapi, dalam konteks Kinipan, pemerintah lebih berat mendukung korporasi.

KR: Bagaimana AMAN Kalteng mengatasi hal yang berat seperti ini? Hal apa yang dilakukan?

FK: Kami sudah melakukan konsolidasi kampung. Seperti di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kawa. Jadi kita melihat Kinipan bagian dari keterkaitan dari ruang hidup masyarakat lain yang ada di daerah tersebut, terutama di DAS Batang Kawa. Sementara ini perjuangan Kinipan hanya ada di Kinipan saja. Seolah-olah ini terlihat kalau kita membayangkan dampak yang mungkin akan terjadi atau yang sudah terjadi berdampak pada kampung-kampung lain baik, yang di hilir maupun yang di hulu. Efek dari terbukanya hutan lahan. Ada kemungkinan ini akan merembet ke hulu seandainya Kinipan ini jebol. Ini yang kita coba konsolidasikan. Di daerah hulu ada kampung Kina, Jamuat, Karang Asam dan lainnya yang kita konsolidasi. Kami melakukan konsolidasi tidak hanya pada konflik Kinipan saja.

KR: Respon teman-teman di sana bagaimana?

FK: Konsep kami ketika berada di hulu apa yang ada di kampung itu. Infrastruktur perjuangan Masyarakat Adat itu bukan hanya ada di luar kampung, tapi di internal juga ada. Kita lihat kondisi sekarang, dominasi lebih banyak dari luar. Misalnya, Perda Masyarakat Adat, regulasi terkait pemetaan dan pendampingan hukum serta segala macamnya membuat komunitas bingung. Mereka harus belajar membaca lagi regulasi dan segala macam yang ada.  Itu penting, tapi kami rasa tidak cukup hanya itu saja. Lihat apa yang ada di dalam kampung. Salah satunya, bisa saja kita menggunakan spiritual. Atau kita bisa menggunakan geografis kampung. Contoh kasus seperti Kinipan. Saat penangkapan Pak Buhing, ada 7 mobil polisi saat itu. Sementara untuk akses masuk Kinipan, itu hanya ada satu-satunya jalan darat. Walaupun ada sungai, tetapi sudah jarang lagi digunakan. Mungkin jika ada inisiatif dari komunitas, bisa menggunakan situasi dan potensi geografis di desa saat itu. Bisa saja, mereka membuat semacam penghalang atau portal jalan keluar masuk. Artinya jika ada satu kejadian seperti itu akan menunda proses penangkapan dan polisi tidak bisa keluar, dan dari proses tertunda ini mungkin akan terjadi negosiasi atau ada variabel lain. Ini akan mempengaruhi narasi-narasi baru antara polisi dan Pak Buhing. Kita membangun semacam konsolidasi antar-kampung yang selama ini belum dilihat itu sebagai potensi untuk melindungi komunitas.

KR: Apa perjuangan lain yang akan dilakukan di tahun 2022?

FK: Selain dari komunitas yang di luar, kami juga melakukan konsolidasi ke dalam. Ke pengurus atau Pengurus Daerah (PD) AMAN. Ada dua agenda besar di tahun 2022. Pertama, Musyawarah Wilayah (Muswil) yang akan dilakukan sebelum bulan Oktober 2022. Kemudian di bulan Oktober akan ada Kongres Masyarakat Adat yang ke-6 di Jayapura, Papua. Selain itu juga banyak Musda yang harus dilakukan. Karena, sebenarnya jika melihat periode yang resmi itu sudah berakhir. Sudah banyak yang lewat Surat Keputusan (SK) baik pengurus daerah maupun pengurus wilayah. Kendalanya, karena adanya pandemi kita tidak diperbolehkan untuk pertemuan tatap muka. Beberapa agenda organisasi akan dilakukan pada tahun 2022 ini.

KR: Kapan pertama kali akan dilakukan pada Tahun 2022?

FK: Kemungkinan akhir bulan Januari ini. Di Lamandau. Kami akan berkeliling, tapi tidak semua karena beberapa memang masih dalam periode yang ada. Ada sekitar 6 sampai 7 Musda.

KR: Bagaimana tanggapan AMAN Kalteng terkait Food estate?

FK: AMAN atau AMAN Kalteng secara keseluruhan, kita menolak food estate. Karena kita berbeda cara pandang melihat situasi pangan. Kalau pemerintah memandang proyek food estate ini sebagai ketahanan pangan, AMAN melihatnya sebagai kedaulatan pangan. Berbicara kedaulatan pangan itu, apa yang menjadi kebutuhan keluarga, harga dan masyarakat itu sendiri. Bukan lebih jauh sebagai kebutuhan komersial untuk masyarakat. Kemudian, komoditi yang ditanam atau dibudidayakan lebih banyak varietas lokal. Berbicara ketahanan pangan, kami melihat ini motivasi pemerintah dalam menggalakkan food estate adalah untuk menempatkan modal lebih besar di sana. Ada proses penempatan modal yang besar. Ketahanan pangan lebih banyak lebih banyak mengarah ke proyek, seperti pembukaan lahan yang kemungkinan dikerjasamakan dengan korporasi swasta dan lainnya. Juga ada masuk benih dan pupuk dan lain sebagainaya. Jika untuk kedaulatan pangan, semestinya ini tidak harus dilakukan. Yang dilakukan salah satunya adalah berladang sesuai kearifan lokal. Mereka tidak membuka lahannya secara besar-besaran. Seperti contohnya, membuka ribuan hektar di Desa Tewai Baru untuk tujuan menanam singkong.

KR: Bagaimana AMAN Kalteng mensiasati hal ke depan dengan kondisi yang semakin berat tantangannya?

FK: Kami percaya dengan konsolidasi kampung. Ini tenaga dalam kampung atau bahasa lainnya potensi. Kita sudah mencobanya di Katingan dan juga di Lamandau. Di DAS Samba di Tumbang Habangoi, Baraoi.  Ketika mereka yakin dengan semua yang mereka miliki. Penguatan dari dalam Masyarakat Adat itu sendiri menjadi legal standing yang kuat dibandingkan pengakuan dari luar. Secara de facto, Masyarakat Adat lebih kuat saat melangkah ke perjuangan ke tahap litigasi dan seterusnya. Yang paling utama adalah adanya pengakuan diri sebagai penyandang entitas Masyarakat Adat.

KR: Bagaimana memastikan hal ini bisa lebih diperkuat?

FK: Dalam konteks di Katingan Hulu, kita rutin ke sana. Kami menamakannya belajar kampung. Bukan sebagai fasilitator. Datang ke kampung dan menyesuaikan apa yang ada di sana tanpa membawa konsep begini-begitu dari kota. Misalnya kita membawa konsep pemetaan. Tidak seperti itu, dimulai dan diawali dengan identifikasi kampung. Tinggal dan hidup di sana 1-2 bulan. Mengobrol dan berdinamika. Misalnya ada usul mengurus kaleka dan lain-lain itu muncul dari mereka. Contoh lain seperti di Tangoi. Informasi sebelumnya, dari kampung tetangga dikatakan cukup “ekstrim”. Ternyata enak saja ketika sudah mendapat mendapatkan chemistry. Awalnya sama ibu-ibu dan mereka bercerita tentang kekurangan guru. Teman-teman AMAN ikut bantu mengajar di sana. Akhirnya, kita mengajak anak-anak belajar dan bermain karena pengalaman kita mengajar itu tidak ada. Misalnya mereka mengidentifikasi tanaman endemik apa saja yang ada di situ. Kami juga mengiringi dengan permainan-permainan balogo dan sebagainya. Dari anak-anak ini sepulangnya ke rumah, mereka menceritakan hanya terjadi ke orang tuanya. Pendekatannya melalui anak-anak. Orang tuanya senang, hadir dan ikut datang untuk melihat ngobrol bersama kami. Pada awalnya tidak peduli. Berakhir dengan anaknya menjadi peduli.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *