PENDIDIKAN DI KALIMANTAN

Apa kunci rahasia Pemkab Kutai Barat serius memperhatikan pembangunan pendidikan?
Bupati menempatkan pendidikan sebagai leading sector untuk pengembangan SDM sangat kuat dalam Perda No. 03 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2011; lalu diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2010 tentang RPJMD Perubahan (2006-2011); dilanjutkan Perda No. 03 Tahun 2011 tentang RPJMD 2011-2016 tentang RPJMD 2011-2016. Kini Kutai Barat memprioritaskan penuntasan program wajib belajar 12 tahun sebagai bagian utama dari prioritas pembangunan Kutai Barat yang berbasis pada komunitas kampung.

Wajah Pendidikan di Kalteng Bisa jadi Inspirasi

KR berhasil mewawancarai Guntur Talajan, SH, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalteng (19/03).

Apa persoalan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kalteng?
Memang ada sedikit yang sering dikeluhkan, karena faktor geografis, guru dan kepala sekolah dalam pemekaran, juga rumah dinas dan tempat tinggal. Di daerah, rumah disewa atau menumpang di tempat keluarga atau di rumah kepala desa. Tapi, kami sudah membuat kebijakan di program Kalteng Harati, antara lain merehab dan membangun rumah dinas guru setiap tahun. Selain itu, masalah akses pembelajaran di daerah terpencil dan perbatasan, yang belum dijangkau PLN, telepon, internet dan pembelajaran. Daerah tersebut antara lain Hulu Sungai Kapuas, Sungai Barito, dan sungai-sungai besar di daerah hulu dan di daerah Ut Danum serta daerah riam.

Apa PR besar pendidikan di Provinsi Kalteng ke depan ?
Kita sekarang memprogramkan wajib belajar 12 tahun, lalu sekolah umum, SMA dan SMK. Tahun 2013 dan 2014 akan memperbanyak sekolah menengah kejuruan, pendidikan vokasi, akademi komunitas yang mengarahkan masa depan dan generasi muda, pelajar ataupun siswa/mahasiswa lulus punya keahlian dan skill, siap bekerja mengelola sumber daya alam kita yang melimpah baik tambang, pertanian, perkebunan dan lain-lainnya pada luas wilayah Kalteng yang 2,5 kali pulau Jawa ini. Inti dan tujuannya adalah tidak ada pengangguran dan kemiskinan di atas alamnya yang kaya raya.

Kembali ke persoalan pendidikan Kalbar, di tempat terpisah, Drs. Laurensius, M.Pd, dosen FKIP Untan, Pontianak, saat ditemui KR (20/03), mengatakan bahwa Provinsi Kalbar mesti mengutamakan upaya pemerataan pembagian guru dan sarana-prasarana pendidikan di setiap daerah terutama daerah pedalaman. “Pemkab di Kalbar harus dapat belajar dari Pemkab Kutai Barat. Bila perlu harus ada subsidi silang dan menempatkan dana pendidikan secara proporsional. Khusus untuk sekolah swasta tentu beda dan biaya tinggi tetap tidak boleh melebihi kepatutan,” ujar kandidat doktor dari Universitas Negeri Jakarta ini.***

Giring & Rokhmon Onasis