Asap Karhutla Belum Pergi, Ada Apa?
www.msn.com, memberitakan, hingga 25 Oktober 2026, terdapat 12.748 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat di Kota Palangka Raya. Ini berarti ada peningkatan tajam 1.037,2% atau sekitar 11,37 kali lipat dari tanggal 16 Oktober 2026 yang diberitakan ada sebanyak 1.121 warga terserang ISPA karena imbas Karhutla (Inews.id, 16/10/2026) di mana 140 di antaranya adalah balita.
Warga yang terinfeksi ISPA tak akan sembuh hanya karena presiden, wakil presiden, menteri, bantuan Jepang sudah turun ke lapangan. Apalagi jika hanya diterapi dengan pernyataan yang menormalisasi krisis kesehatan ekologis seperti laporan Kepala BNPB, Suharyanto ke Presiden Prabowo, bahwa “dalam situasi karhutla, aktivitas warga berjalan normal.” Di bawah kepemimpinanya, BNPB berada pada situasi paradoks.
Asap membawa persoalan nyata: kesehatan terganggu, aktivitas ekonomi tersendat, pembelajaran terpaksa diubah ke platform daring, dan kehidupan sehari-hari berubah menjadi perjuangan menghindari udara tercemar. Belum lagi krisis air bersih.
Bantuan Jepang ke Kalbar—meski patut dihargai—tapi secanggih apapun teknologi yang dikerahkan—tidak akan menyelesaikan persoalan jika tata kelola hutan dan lahan tetap bermasalah. Paradigma kebencanaan masih berkutat pada penanggulangan, bukan pencegahan. Mencegah karhutla terjadi berulang jauh lebih penting demi keselamatan warga jangka panjang.
Pemerintah harus berani membuka data titik api dan konsesi, mengusut penyebab kebakaran secara transparan terutama di wilayah yang dominan gambut, menindak tegas korporasi yang terbukti melanggar, serta mengevaluasi izin-izin industri ekstraktif di wilayah rawan kebakaran.
Bila terbukti karhutla terjadi berulang di konsesi perusahaan, maka cabut saja izinnya, dan paksa untuk pulihkan ekosistem yang terbakar. Tak boleh ada kompromi.
Jangan sampai warga masyarakat yang justru cepat dituduh hingga sempat ditahan seperti dialami peladang tradisional Kalteng yakni Subarno (59 thn) dan Yadi (53 thn). Dua peladang Kalteng tersebut dikorbankan atau difitnah karena ketidakmampuan dan ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam.
Jadi, selama akar persoalan krisis kesehatan ekologis dibiarkan, asap akan selalu punya alasan untuk kembali. Perizinan yang mengabaikan batas-batas ekologis dan ketiadaan sense of crisis (ketiadaan kepekaan para pemimpin untuk membaca ancaman secara dini) merupakan akar persoalan krisis kesehatan ekologis kita.
Bagaimana menurut Anda?
