KOLONISASI HUTAN DAN LAHAN

170 Views

Oleh: R. Giring

Tulisan ini pernah dimuat di Kalimantan Review (cetak) Nomor 213-Th. XXIII-2014, hlm. 9-20. Karena pertimbangan relevan tematik, maka redaksi memuatnya di kalimantanreview.com.

Pengantar
A
khirnya Indonesia secara sah dan konstitusionil berhasil memiliki presiden RI ke-7 setelah menempuh proses hukum cukup melelahkan. Kini saatnya rakyat Indonesia yang pada Pilpres 9 Juli 2014 lalu sempat “terbelah” karena berbeda pilihan politiknya untuk kembali bersatu sebagai rakyat dari presiden dan wakil presiden terpilih. Oleh karena itu, adalah kewajiban dan sekaligus hak kita sebagai rakyat, tanpa terkecuali untuk mengawal (mengawasi) pelaksanaan program presiden-wakil presiden kita itu. Citra sederhana, merakyat dan jujur serta pekerja keras dari Jokowi sebagaimana kerap diberitakan oleh media massa seakan-akan membuat sifat-sifat baik tersebut tak bisa lagi terlepas dari sosok seorang Jokowi. Bagi massa rakyat pendukungnya, sifat-sifat tadi sangat jelas dan konkret menjadi bagian dari kepemimpinan yang diharapkan mereka. Tak berlebihan jika hal demikian ini dianggap merupakan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi rakyat Indonesia.

Dalam banyak kesempatan, terutama pada sesi debat Capres-Cawapres, Jokowi, selain melontarkan janji untuk mengembalikan para aktivis yang (di) hilang(-kan) pada era Orde Baru, di antaranya Widji Thukul, alumnus Fakultas Kehutanan UGM, Jogjakarta itu juga menjanjikan akan membentuk lembaga yang independen khusus untuk menangani konflik-konflik terkait agraria dan hak-hak Masyarakat Adat. Dia juga berkomitmen akan menyertakan partisipasi Masyarakat Adat karena selama ini sering terjadi perampasan atas wilayah Masyarakat Adat. Persoalan ini terjadi baik karena penetrasi program-program pembangunan dari Negara maupun karena praktik-praktik sistematis dalam pengembangan investasi oleh kalangan swasta. Jokowi juga berkomitmen akan melakukan proses sinkronisasi khusus dalam masalah peta skala nasional dengan mendorong dan membentuk pelayanan satu pintu sehingga kebijakan “one map policy” dapat berkontribusi mereduksi persoalan-persoalan agrariasebagaimana yang selama ini banyak terjadi tumpang-tindih peruntukan hutan dan lahan. Dapat dikatakan bahwa ide besar dari kehendak baik yang mendasari tujuan-tujuan hak asasi manusia dan ekologis Jokowi- JK tersebut adalah tercapainya suatu perbaikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan di negeri ini, baik pada persoalan ke(budaya)an kebijakannya maupun pada persoalan-persoalan strukturalnya. Apakah janji-janji itu bisa menjadi aksi?

Dalam sajian utama pada edisi ini, redaksi memilih tema “Kolonisasi Hutan dan Lahan”. Persoalan-persoalan yang terkait hak-hak tenurial beberapa dekade terakhir sudah mencapai titik nadir yang patut segera dicari jalan solusinya. Kekisruhan kawasan hutan dan lahan terjadi di berbagai belahan Nusantara. Penyingkiran, perampasan dan pemiskinan terhadap Masyarakat Adat tidak khusus hanya terjadi di Kalimantan dan Kalbar saja, akan tetapi juga terjadi dalam skala Nasional.

Kasful Anwar, Ketua Komnas HAM Perwakilan Kalbar mengatakan bahwa konflik agraria antara perusahaan dan Masyarakat Adat menjadi kasus yang mendominasi dalam pelaporan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Kalimantan Barat. “Sepanjang tahun 2013 pengaduan yang diterima Komnas HAM Perwakilan Kalbar sebanyak 102 kasus. Tidak bisa dipungkiri, ketika ada sengketa yang melibatkan Masyarakat Adat dengan pihak lain, ada kasus pelanggaran hak asasi manusia di dalam kasus tersebut,” ujarnya pada Selasa, 4/2/2014 (beritakalimantan.co). Persoalan pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat, termasuk perempuan dan anak-anak ini sejatinya merupakan persoalan bangsa, yang akar- akarnya—mengikuti pendapat Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM, Selasa 30 September 2014 dapat ditelusuri pada ketidakjelasan, ketidakpastian dan ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengakui, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat—termasuk menyangkut hak- haknya dalam kawasan hutan.

Sementara itu, kemenangan Jokowi-JK dipandang sebagai peluang untuk melakukan banyak pembenahan dalam kebijakan tata kelola hutan dan lahan, yang di dalamnya inheren isu wilayah adat, hutan adat dan hak-hak Masyarakat Adat.

Marilah kita awali pembahasan tema ini dengan menyajikan butir- butir program prioritas duo Jokowi- JK, yang menurut kami sedikit- banyak memiliki nuansa optimisme dan relevansi yang kuat dengan tema artikel ini. Selanjutnya menengok sekilas sejarah penguasaan kawasan hutan dan lahan di Nusantara sejak era kolonial hingga pasca reformasi ini, termasuk indeks dan/atau nilai tata kelola hutan dan lahan.

Janji-janji Ekologi Jokowi

Ada 9 (sembilan) butir program prioritas duo Jokowi-JK. Butir terakhir dengan jelas menyatakan berkomitmen melindungi dan

memajukan hak-hak Masyarakat Adat. Dalam dokumen visi-misinya setebal 42 halaman itu, Jokowi-JK menyatakan dalam kebijakan perlindungan dan pemajuan hak-hak Masyarakat Adat dengan memberikan penekanan pada 6 (enam) prioritas utama yang diadopsi dari usulan AMAN (Lihat KR edisi 212 sebelum ini). Ke-6 program prioritas itu jelas akan saling terkait dan included ke dalam komitmen Jokowi dalam kebijakan perlindungan dan pemajuan hak-hak Masyarakat Adat. Di sini kami ambil 3 (tiga) saja dari program prioritas utamanya sekedar menjadi bahan bahasan yang ringkas untuk pemaparan selanjutnya dalam sajian utama edisi ini. Ketiga program prioritas tersebut adalah:

1. Kami akan meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak Masyarakat Adat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber- sumber agrarian, sebagaimana telah diamanatkan oleh TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan MK Nomor 35/2012.

2. Kami akan memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, seperti RUU Pertanahan, dan lain-lain, berjalan sesuai dengan norma- norma pengakuan hak-hak Masyarakat Adat sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan MK 35/2012.

3. Kami berkomitmen mendorong suatu inisiatif berupa penyusunan (rancangan) Undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agraris yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai peraturan perundang-undangan sektoral atas hak-hak Masyarakat Adat selama ini.

“Janji ekologi” Jokowi-JK tersebut cukup kental dengan pertimbangan (kesadaran) histori dan berbagai persoalan dalam kebijakan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia selama ini. Hal ini mencakup, baik pada level perspektifnya dalam melihat dan memaknai arti dari hutan dan lahan dalam bingkai pembangunan Nasional dan daerah; maupun pada level kelembagaan dan praksis penerapan kebijakan tata kelola hutan dan lahan yang ada. Maka catatannya adalah bahwa gagasan-gagasan hingga penjabaran pelaksanaan program ekologi duo Jokowi-JK harus dapat “dibumikan” bersama rakyat dengan menyasar pada dua level tersebut. Berikut dipaparkan sekilas sejarah pengurusan hutan dan lahan di Nusantara.

Pengurusan (Penguasaan) Hutan dan Lahan

Kekisruhan kawasan hutan dan lahan di Nusantara telah terjadi sejak era VOC (Andiko, 2007). Kala itu, di beberapa daerah aturan penggunaan hutan dan lahan telah ditentukan ke dalam 2 bentuk, pertama, hutan dan lahan yang terjangkau oleh kekuatan kerajaan/kesultanan sehingga dikuasai oleh raja/sultan; kedua daerah-daerah yang di luar jangkauan kekuasaan kerajaan/kesultanan dekelola (dikuasai) oleh komunitas Masyarakat Adat setempat. Kemudian, pada era kolonial, kekisruhan kawasan hutan dan lahan terjadi antara masyarakat setempat dengan pemerintah kolonial Belanda karena seluruh pengelolaan dan penggunaan tanah, hutan dan lahan diambil alih oleh VOC dengan tidak lagi memperdulikan hak-hak adat masyarakat setempat. Di mata VOC, tanah, hutan dan lahan di wilayah Masyarakat Adat dianggap tidak bertuan. Padahal, mereka secara turun-temurun telah membuktikan kemampuannya dalam praktik-praktik mengelola, menguasai (memiliki) wilayah adatnya berdasarkan strategi kebudayaannya dalam menanggapi kondisi dan karakteristik tanah, hutan dan iklim setempat. Situasi tersebut memperlebar jarak ikatan dan hubungan (baca: akses) Masyarakat Adat dengan tanah, hutan dan lahan serta sumber daya alam di dalamnya. Alhasil, kehidupan faktual Masyarakat Adat yang menggantungkan hidupnya dari hutan menjadi sulit, karena aksesnya terhadap hutan dan sumber daya di dalamnya menghadapi klaim sepihak dari Negara sehingga hutan ditetapkan sebagai hutan Negara. Dan, proses pemiskinan terus- menerus terjadi.

Rikardo Simarmata (Lembar Fakta ke-1 Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, 2014) dengan mengikuti Nancy Lee Peluso dan Peter Vandergeest (Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia dan Thailand, 2001) menyebut kawasan hutan yang ditetapkan dengan proses sepihak itu sebagai political forest. Di era kemerdekaan, “sulitnya akses Masyarakat Adat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari pemanfaatan hutan sejatinya berawal dari keputusan politik yang diambil pada akhir dekade 60-an sampai awal dekade 70-an. Keputusan politiknya adalah menetapkan teritori tertentu sebagai kawasan hutan yang di dalamnya yurisdiksi Negara diberlakukan. Sebagai yurisdiksi Negara, di atas kawasan hutan itu diberlakukan ketentuan mengenai siapa yang boleh memanfaatkan hutan dan bagaimana pemanfaatan hutan harus dilakukan,” papar dosen UGM itu.

Keberadaan Masyarakat Adat dan petani yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan tersebut seringkali “ditolak”, dianggap antara “ada dan tiada”. Akibatnya hak-hak penguasaan hutan dan pengelolaan lahan yang diberikan oleh Negara kepada pihak pengusaha/pemodal seringkali berbenturan dengan keberadaan dan hak-hak Masyarakat Adat. Dalam kekisruhan kawasan hutan dan lahan itu aparat Negara dihadirkan untuk memaksa keputusan politik (kolonisasi) atas hutan dan lahan itu, dan patut disayangkan bahwa alih-alih untuk mengamankan dan mendukung program

pembangunan, kehadiran aparat Negara tersebut sering diikuti dengan tindakan represi dan kekerasan- kekerasan. Relasi antara aparatur Negara dan pengusaha/pemodal yang demikian itu menjadi kekuatan yang menyingkirkan masyarakaat adat dan petani sebagai pengguna hutan dan lahan. Di Negara-negara di Asia Tenggara, hal ini telah menjadi dilema yang serius seperti telah diulas dengan sangat menarik oleh Derek Hall, Philip Hirsch dan Tania Murray Li dalam “Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia” (NUS Press, 2011).

Kekayaan sumber daya alam Nusantara, dari masa ke masa, dijadikan komoditi industri yang mengundang masuknya investasi. Noer Fauzi Rachman, Direktur Sajogyo Institute, Selasa, 30 September 2004, dalam jumpa pers Komisioner Inkuiri Nasional di Rektorat Untan mengatakan bahwa modus perampasan tanah dapat diketahui melalui pernyataan bahwa wilayah adat dianggap sebagai tanah Negara atau hutan Negara. “Itulah mengapa hak-hak Masyarakat Adat digurus, digeser, diusir, bahkan dikriminalisasi. Semua ini adalah cara-cara kolonial. Tentu saja Masyarakat Adat melawan perampasan ini dan mereka berjuang mempertahankan tanah airnya, wilayah adatnya,” ungkap Noer Fauzi. Dia menambahkan bahwa sudah saatnya pemerintah yang akan datang harus mau melihat penderitaan Masyarakat Adat karena ini adalah kenyataan empiris di lapangan.

Tidak mengejutkan jika Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) baru-baru ini merilis data bahwa selama dua periode kepemimpinan SBY, terjadi konflik agraria di seluruh Indonesia sedikitnya 1.057 kejadian. Bahkan, masih menurut KPA, konflik agraria tersebut cenderung mengalami peningkatan tajam selama satu dekade terakhir ini sehingga bisa saja mengancam keberadaan bangsa ini sendiri. Ini memperkuat desakan reforma agraria agar segera dilakukan. Sebuah pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi pemerintahan baru kedepan.

Kekisruhan kawasan hutan dan lahan di era Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari “kekacauan” situasi sosial-ekonomi-politik yang dihadapi para pemimpin bangsa kala itu. Sebagai Negara-bangsa yang baru 2 dekade merdeka, jalan pembangunannya yang dipilih ialah dengan pendekatan ekonomi untuk mengundang masuknya modal asing di Indonesia. Selanjutnya dikeluarkanlah UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang mendapat respon sangat baik dari investor asing terutama dari Amerika Serikat, Jepang dan Eropa. Kebijakan ini tidak luput dari aksi protes dari sebagian masyarakat dan kalangan mahasiswa karena dinilai membuka peluang dominasi asing atas Indonesia. Reaksi masyarakat dan mahasiswa tersebut mengakumulasi hingga terjadinya “Peristiwa Malari” Peristiwa 15 Januari 1974, yang hingga sekarang masih “gelap” penuntasannya. Dalam aksi ratusan ribu massa yang menuntut pemberantasan korupsi, perubahan kebijakan ekonomi mengenai modal asing, dan pembubaran lembaga Asisten Pribadi Presiden itu ada 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan.

Setahun kemudian, disusul dengan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN) Nomor 6 tahun 1968 untuk memberikan peluang kepada investor asal dalam Negeri karena hampir seluruh kekayaan alam seperti tambang, gas dan minyak bumi dikuasai oleh pihak asing. UUPMDN sendiri berkaitan dengan UUPK Nomor 5 tahun 1967 tentang UU Pokok Kehutanan yang bertujuan mengatur tentang eksploitasi hutan dalam bentuk hak konsesi HPH. Inilah tonggak penting dari eskpansi modal ke seluruh penjuru dan pelosok negeri. Keberadaan Masyarakat Adat dan hak-haknya semakin tersingkirkan karena tatanan sosial, budaya, ekonomi mereka mengalami pengrusakan seiring dengan perampasan hutan di wilayah adat mereka. Kejayaan HPH, usaha sektor kehutanan ini, setidaknya masih berlangsung sampai beberapa tahun sebelum tumbangnya rezim Orde Baru. Dan, Kalimantan dengan hutan hujan tropis dan luasnya pulau ini telah dijadikan daerah primadona bagi sasaran kebijakan sektor kehutanan ini.

Diskusi Perencanaan Tata Ruang Komunitas Binua Tungkalakng di Tampi Bide, Kab. Landak, Desember 2012 Dok. Perkumplan Pancur Kasih.

Kolonisasi hutan dan lahan berkaitan dengan “kesewenang- wenangan” dalam menafsir amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Permainan tafsir atas “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat” seringkali dimanfaatkan oleh para pihak dengan berlindung di balik frasa “dikuasai oleh Negara” itu sebagai modus untuk menguasai hutan dan lahan di mana perusahaannya beroperasi.

Kemudian untuk tujuan meningkatkan produksi pangan dan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani, maka di awal Orde Baru itu diluncurkan program intensifikasi melalui Bimas sebagai bagian dari pembangunan ekonomi sektor pertanian. Program ini merupakan pelaksanaan dari program Panca Usaha tani lengkap dengan dukungan dan bantuan kredit murah, juga bibit unggul, obat-obatan kimia: pestisida, pupuk, dan alat-alat pertanian. Di masa PJPT I itulah Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 1984. Namun persoalan lingkungan muncul karena ternyata penggunaan beragam obat-obatan kimia yang tak ramah lingkungan tersebut merusak ekosistem sekitar lahan pertanian.

Untuk mempercepat pembangunan perkebunan di luar Jawa, maka dikembangkan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang diintegrasikan dengan program Transmigrasi berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1986. Pembangunan perkebunan dengan pola PIR ini sebenarnya telah dirintis pada 1977 melalui Pengembangan Perkebunan Rakyat di Jawa Barat yang melibatkan BUMN yang bersumber dari dana bantuan luar negeri (Bank Dunia). Kalimantan, terutama Kalbar menjadi salah satu daerah tujuan transmigrasi. Masifnya pelaksanaan program PIR-BUN dan PIR- TRANS di Kalbar pada penghujung 80-an hingga pertengahan 90-an, telah menyebabkan pembukaan (baca: perintisan) kawasan hutan dalam luasan yang besar hingga meningkatkan laju kerusakan hutan dan lahan Kalbar.

Bila di Jawa, kondisi kerusakan hutan telah sangat kritis sejak awal kemerdekaan karena telah bertubi-tubi dieksploitasi, bahkan sejak era Tanam Paksa atau “Cultuur Stelsel” (1830- 1870). Meskipun kala itu telah dimulai upaya reboisasi, tetapi tidak berhasil karena lemahnya kelembagaan dan tidak memadainya sumber pendanaan (lihat bappenas.co).

Kondisi kerusakan hutan kala itu, terutama di Jawa, terkait dengan kelembagaan urusan kehutanan berdasarkan kebijakan di era sebelum Orde Baru. Melalui PP Nomor 64 tahun 1957, sebagian urusan kehutanan diserahkan kepada pemerintah daerah dengan dibentuknya Dinas Kehutanan Daerah di sejumlah provinsi. Pada tahun 1961 dibentuk PERHUTANI untuk mengelola hutan jati di pulau Jawa. Namun, sektor kehutanan di masa sebelum Orde Baru tersebut banyak ditandai oleh eksploitasi hasil hutan, dan penyerobotan areal hutan, dan praktik-praktik deforestasi sehingga menimbulkan lahan kritis sekitar 42 juta ha.

HPH, HPHH dan SKAU

Kebijakan HPH, HPHH hingga SKAU menandai babak kolonisasi atas hutan dan lahan di Indonesia, termasuk di Kalbar. Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1999 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Peraturan tersebut memberikan hak kepada bupati- bupati untuk memberikan ijin HPHH seluas 100 ha kepada swasta dan koperasi; dan ijin HPH 10.000 ha kepada gubernur. Peraturan Pemerintah tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dengan mengeluarkan SK No. 05.I/ Kpts-II/2000 tentang kriteria standar perijinan pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam. Ini menandai desentralisasi dalam kewenangan dalam pengelolaan sektor kehutanan karena sebelumnya seluruh ijin di bidang kehutanan menjadi wewenang pemerintah pusat. Bahkan seluruh pajak dan retribusi dari daerah penghasil hutan hutan disetor ke pusat dan daerah hanya mendapatkan pembagian hasil dari pusat. Di samping karena merasa tidak adil dalam pembagian hasil hutan tersebut, euforia otonomi daerah yang diperkuat alasan demi PAD turut memperkuat antusiasme para bupati menyambut peraturan tersebut. Itulah mengapa misalnya bupati Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, dan Bengkayang ketika itu seolah- olah berlomba-lomba mengeluarkan peraturan daerah atau surat keputusan yang berfungsi sebagai petunjuk teknis dalam mendapatkan ijin-ijin HPHH tersebut. Pemerintah Daerah berharap uang retribusi dari para pemegang ijin dapat menambah sumber PAD. Ini didukung oleh pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menuntut daerah untuk kreatif menambah pemasukan daerah.

Penebangan masif pun kembali terjadi setelah dilegalkan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati/kepala daerah baik petahana maupun maupun para bupati kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten induknya berdasarkan ijin HPHH (Hak Pemanfaatan Hasil Hutan) 100 ha. Kebijakan yang memberikan hak pengelolaan hasil hutan maksimal 100 ha ini menandai babak pembabatan hutan, mulai dari kelompok masyarakat berafiliasi dengan para pejabat pemerintah daerah, anggota perwakilan rakyat, para pengusaha, badan usaha, pemerintah desa, lembaga adat, hingga kelompok masyarakat. Urusan mengelola hutan dan kayu menjadi bancakan banyak pihak, terang-terangan. Dengan leluasa semuanya dapat mengantongi ijin HPHH 100 ha dari bupati di daerah kabupatennya.

Kurun waktu 2000-2002 saja, di Kalbar ada 744 ijin HPHH dan dua ijin pemanfaatan kayu yang dikeluarkan, atau rata-rata 248 ijin dikeluarkan setiap tahunnya. Di bebarapa kabupaten berlangsung marak praktik logging karena banyaknya ijin HPHH 100 ha. Ini mengakibatkan terjadinya konflik/ perebutan kayu di lapangan, baik antara kelompok masyarakat anggota HKM berdasarkan Permenhutbun No. 677/Kpts-II/1998 dengan kelompok masyarakat anggota HPHH (berdasarkan PP No. 6 Tahun 1999), dan juga konflik- konflik dengan masyarakat di luar HKM dan HPHH di Kalbar pada 1999 hingga 2001.

Kekisruhan perijinan dalam sektor kehutanan tersebut mendorong dilakukannya peninjauan kembali atas kebijakan tersebut. Bahkan hal ini telah mendorong Menteri Kehutanan mencabut HPHH 100 ha dan HPH 10.000 ha itu dengan mengeluarkan SK No. 541/Kpts-II/2002. Keputusan Menteri Kehutanan bertujuan untuk mengurangi dampak-dampak deforestasi dan degradasi hutan di Kalbar.

Keputusan Menteri Kehutanan M. Prakosa tidak sepi dari aksi protes dari para bupati. Sebut saja misalnya respon dari Bupati Kapuas Hulu Drs. Thambul Husin. “Pemerintah Kab. Kapuas Hulu menentang keputusan Menteri Kehtuanan yang baru,” katanya. Bahkan aktivitas para pemegang ijin HPHH 100 ha di kabupaten masih berlangsung karena di lapangan masih terjadi penebangan hutan (KR. No. 81/ Th.XI/Mei2002).

Menurut studi lembaga CIFOR dalam “Marginalisasi Masyarakat Miskin di Sekitar Hutan: Studi Kasus HPHH 100 Ha di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat” (April 2005), meskipun ijin HPHH 100 ha dari bupati bermaksud memberikan peluang kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kayu, tapi kesempatan masyarakat sekitar hutan dalam merancang dan menentukan kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat tersebut masih tersebut masih sangat terbatas. Menurut penelitian tersebut, masyarakat merasa bahwa kebijakan HPHH 100 ha tersebut lebih dipengaruhi oleh kepentingan elit lokal dan nasional khususnya kalangan penanam modal swasta. Singkatnya, kebijakan HPHH 100 ha tersebut tidak menjamin adanya pembagian keuntungan yang adil antara masyarakat lokal dengan mitra swastanya. Demi ambisi PAD, Bupati Sintang dan Kapuas Hulu, misalnya, pada tahun 2003 mengeluarkan ijin HPHH 100 ha sebanyak 944 ijin dengan total luas 94,400 ha (Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, 2003; CIFOR, 2005). Di Sintang, kebijakan pengelolaan hutan yang bersumber dari Surat Keputusan Bupati No. 19/1999 tanpa melalui proses konsultasi publik dan semula hanya dipersiapkan oleh Dinas Kehutanan. SK tersebut menyatakan bahwa ijin HPHH 100 ha dapat diberikan kepada koperasi, kelompok tani atau perorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang modalnya dimiliki oleh warga. Kebijakan serupa juga diikuti oleh bupati Kapuas Hulu.

Parahnya lagi, kayu dari buah- buahan lokal “terakhir” itu semakin terancam cepat punah setelah maraknya penebangan di bebeberapa daerah kabupaten karena dijamin oleh kebijakan dari Kementerian Kehutanan berupa Permenhut No. P.33/Mehut-II/2007 tentang Penggunanan SKAU untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak; dan daftar jenis kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat terdiri dari kayu: akasia, asam kandis, bayur, durian, ingul/suren, jabon/samama, jati, jati putih, karet, ketapang, kilit manis, mahoni, makadamia, medang, mindi, kemiri, petai, puspa, sengon, sungkai dan tetap/tarok. Logging banyak diarahkan pada kawasan tembarang (timawakng: Dayak Baahe; Tamao; ompokng: Dayak Bakatik). Kawatir akan dampak-dampaknya terhadap aspek-aspek sejarah, sosial, ekonomi, dan budaya komunitas adat dan lokal, maka kebijakan yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2007 itu menuai protes keras dari banyak pihak. Sekedar contoh, atas desakan masyarakat sipil, Dr. Adrianus Asia Sidot, Bupati Landak, pada tanggal 9 Juli 2009 mengirimkan surat melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Landak dengan No. 522/511/Bunhut/2009 kepada Menteri Kehutanan agar meninjau kembali Permenhut No. P.33/Mehut- II/2007 tentang Penggunanan SKAU untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. Implikasi dari kebijakan SKAU tersebut mengarah pada punahnya, katakanlah durian, tengkawang, dan lain-lainnya tadi. Yang tersisa kini tidak lain hanyalah pohon-pohon terakhir.

Konflik, Tumpang-tindih Lahan dan Indikasi Korupsi

Kenyataan empiris menunjukkan bahwa konflik dan tumpang- tindih lahan menjadi bukti paling nyata dalam kekisruhan kawasan hutan dan lahan. Menurut KPA pada tahun 2013 telah terjadi 369 konflik agraria yang melibatkan 139.874 keluarga dengan luas lahan yang dikonflikkan 1.281.660.09 ha. Konflik ini mengakibatkan 21 orang tewas, 30 orang tertembak, 130 orang mengalami penganiayaan, dan 239 orang ditahan.

Di Kalbar, konflik agraria antara perusahaan dan Masyarakat Adat menjadi kasus yang mendominasi dalam pelaporan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di bumi Khatulistiwa ini. Menurut Ketua Komnas HAM perwakilan Kalbar, Kasful Anwar, Selasa (4/2/2014), sepanjang tahun 2013 pengaduan yang diterima Komnas HAM perwakilan Kalimantan Barat sebanyak 102 kasus. Sesuai UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, berdasarkan klasifikasi kasus yang diterima, konflik adat menempati urutan kedua, dengan 32 kasus. “Khusus untuk konflik agraria, mayoritas merupakan sengketa antara masyarakat dengan perusahaan sawit. Ketika ada sengketa yang melibatkan Masyarakat Adat dengan pihak lain, ada kasus pelanggaran hak asasi manusia di dalam kasus tersebut,” ujarnya (beritakalimantan.co). Komnas HAM RI dalam acara Media Briefing Inkuiri Nasional tentang hak masyarakat hukum adat di wilayahnya dalam kawasan hutan Kalimantan, di Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalbar (30/9/2014) mengatakan bahwa Kalbar merupakan provinsi di urutan ke-4 di antara delapan provinsi dalam pengaduan terbanyak terkait indikasi pelanggaran HAM yang bernuansa konflik agraria. Berturut- turut adalah Sumut, Kaltim, Riau, Kalbar, Jabar, Lampung, Sumsel, dan Sulsel. Dalam konteks Kalbar, konflik agraria yang bernuansa HAM tersebut tak bisa dipungkiri terkait banyak dengan keberadaan 352 perusahaan kelapa sawit di 12 kabupaten (Walhi Kalbar, “Rekapitulasi Perkembangan Perijinan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalbar”, Juni 2011). Data Walhi Kalbar (2012) juga mencatat bahwa per Januari s/d Desember 2011, terdapat 88 kasus konflik warga dengan perusahaan skala besar di Kalbar yang didominasi perusahaan kelapa sawit. Kekisruhan kawasan hutan dan lahan juga ditandai dengan kenyataan tumpang- tindih lahan dan sarat dengan indikasi korupsi dalam beberapa sektor.

Sumber: Dikutip kembali dari analisa data BPKH III tahun 2010 dalam Potret Hutan Provinsi Kalbar (Kementerian Kehutanan, 2011).

Potret Hutan di Kalbar (Kementerian Kehutanan, 2011) memaparkan hasil overlay dan kajian antara peta kawasan pada lampiran SK Menhut No. 259/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalbar dengan update hasil tata batas di Kalbar yang dilakukan oleh BPKH Wilayah III Pontianak s/d tahun 2010 menunjukkan beberapa perbedaan terutama pada batas kawasan hutan. Dari seluruh areal perusahaan perkebunan yang sudah mendapatkan jin usahanya, terindikasi sekitar 271.976 ha kawasan yang tumpang tindih fungsinya. Contoh: sekitar 937 ha kawasan perkebunan yang berada pada Cagar Alam. Tumpang tindih kawasan yang paling banyak terjadi di kawasan Hutan Produksi (HP), yaitu seluas 124.842 ha (tabel X).

Kementerian Kehutanan (2011) bahkan mencatat bahwa di kawasan tambang pun ditemukan kasus tumpang tindih kawasan. Berdasarkan hasil updating tata batas, pada areal ini terdapat sekitar 999.715 ha areal tambang yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Fungsi kawasan yang paling banyak mengalami tumpang tindih adalah fungsi HPT (Hutan Produksi Terbatas), yaitu seluas 285.185 ha. Luas kawasan tambang yang tumpang tindih dengan kawasan hutan (tabel Y).

Tumpang tindih kebijakan dalam penentuan fungsi kawasan tersebut memperparah kekisruhan kawasan hutan dan lahan. Konflik tidak saja terjadi di antara perusahaan yang mendapatkan ijin untuk mengelola kawasan baik kebun maupun tambang, tetapi juga antar instansi pemerintah pusat dan daerah, bahkan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, termasuk di kawasan hutan adat (Dirjen Planologi Kehutanan, BPKH III Pontianak, Kementerian Kehutanan, 2011). Ini menunjukkan bahwa kekisruhan kawasan hutan dan lahan ini tak terlepas dari adanya benturan berbagai kepentingan antarsektor dan atau kelembagaan terkait.

Kebijakan perijinan yang menyalahi prosedur dan tidak memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak saja mengakibatkan terjadinya tumpang tindih di lapangan dan konflik sektoral antar instansi, tetapi juga memperparah proses deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Dari tahun 2002-2005 saja, menurut Kepala LIPI, Umar Anggara Jenie, kondisi hutan di Indonesia sudah mengkhawatirkan sebab 1,8 juta Ha hutan hancur per tahun. Dia mengatakan bahwa tingkat kehancuran hutan mencapai 2 % tiap tahun atau setara dengan 51 kilometer persegi per hari. Sementara itu, Guinness Books of Record edisi 2008 mencatat Indonesia sebagai Negara yang memiliki hutan tapi mengalami kerusakan paling cepat di antara 44 negara yang masih memiliki hutan. Laju deforestasi tinggi sehingga menyebabkan jutaan ha lahan kritis, diperkirakan mencapai 77 juta ha, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Lahan dan hutan kritis yang sangat parah kerusakannya terluas adalah di Papua, Kaltim, Kalbar, dan Provinsi Riau. Padahal, Papua dan Kalimantan saja, memiliki lebih dari 5.000 tumbuhan endemik yang bernilai keilmuwan maupun ekonomis (Kompas.com, 26/8/10). Sementara itu di Kalbar, luas lahan kritis berdasarkan fungsi kawasan tahun 2009 menurut BPDAS Kalbar (2010) mencapai 2.857.795,49 ha dan lahan sangat kritis seluas 323.180,67 ha, lahan agak kritis 5.891.616,59 ha, dan lahan potensial kritis adalah 4.161.481,02 ha, dan yang tidak kritis hanya seluas 1.357.871,42 ha. Itu semua mencakup kawasan hutan, termasuk lindung APL dan budi daya APL (BPDAS Kalbar, 2010).

Deforestasi hutan dan degradasi lahan dalam skala nasional seperti dipaparkan tadi tak terlepas dari penguasaan hutan dan lahan oleh investor. Sawit Watch (2013) mencatat dari 13,5 juta ha lahan perkebunan sawit di Indonesia, 65% dikuasai perusahaan perkebunan, termasuk perusahaan negara. Sedangkan di sektor kehutanan, sebanyak 531 ijin pengelolaan hutan dengan luas lahan mencapai 35,8 juta ha untuk perusahaan kehutanan. Untuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan rakyat hanya ada 57 ijin dengan penguasaan lahan hanya 0,32 juta ha (Sirait, 2014).

Sumber: Dikutip kembali dari analisa data BPKH III tahun 2010 dalam Potret Hutan Provinsi Kalbar (Dirjen Planologi Kehutanan, BPKH III Pontianak, Kementerian Kehutanan, 2011).

Penguasaan atas kawasan hutan dan lahan yang “tanpa terkendali” tersebut juga berekses pada timbulnya potensi korupsi sehingga merugikan Negara. Di Pontianak, Rabu (21/5), Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan dari jumlah IUP yang ada di Provinsi Kalbar, mayoritas IUP mengalami kurang bayar. Akibatnya, negara berpotensi dirugikan sebesar lebih dari Rp 272 miliar dalam kurun 2011- 2013. “Persoalan IUP yang kurang bayar, ditemukan di semua daerah di provinsi ini. Yang paling banyak ditemukan di Kab. Ketapang dengan 102 IUP, Kab. Kapuas Hulu dengan 69 IUP, Kab.Sanggau dengan 59 IUP, Kab. Melawi 45 IUP, Provinsi Kalbar 44 IUP, dan Kab. Kayong Utara 40 IUP,” ujarnya (beritakalimantan. co). Pada kesempatan yang sama, Bambang Soepijanto, Direktur Jenderal Planalogi Kemenhut, mengungkapkan sekitar 300 an perusahaan tambang di Kalbar masih berstatus non clear and clean. “Saya mengkonfirmasi 13 perusahaan di Kalbar masuk wilayah konservasi. Ada 125 pertambangan berada di hutan lindung,” pungkasnya.

Mengukur Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan

Indeks tata kelola hutan dan lahan di Kalbar tahun 2012 masuk dalam kategori buruk seperti dinyatakan dalam hasil penilaian tata kelola yang partisipatif mengenai indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ di Kalbar (UNDP Indonesia, 2013). Luas kawasan hutan Kalbar berdasarkan SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan tahun 2000 adalah 9.178.760,00 ha dengan rincian: kawasan hutan konservasi 1.645.580 ha, kawasan hutan lindung 2.307.045 ha, dan kawasan hutan produksi 5.226.135,00 ha. Kalbar berada di peringkat ke-6 provinsi yang memiliki kawasan hutan paling luas di Indonesia.

Keterangan warna: Merah <2,0, Kuning >2,0-<3,5, dan Hijau di atas 3,5. Sumber: Ringkasan Hasil Penilaian Tata Kelola yang Partisipatif Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+2012 di Kalbar, Abdul Wahib Situmorang, Hariadi Kartodihardjo, dkk, 2013.


Secara keseluruhan indeks tata kelola hutan, lahan dan REDD+ di Provinsi Kalbar memperoleh nilai buruk atau hanya 2,73. Kapuas Hulu 2,01 dan Ketapang 2,06. Bila dikelompokkan ke dalam simbol warna, maka skala 3,6-5 dikelompokkan menjadi warna hijau, warna kuning untuk skala < 2,0 – < 3,5, dan warna merah untuk skala < 2,0 (tabel Z).

Tak satu pun lokasi penilaian baik di tingkat Provinsi Kalbar maupun kabupaten mendapatkan nilai indeks di atas 3,5 yang dilambangkan dengan warna hijau. Apa artinya? Tata kelola hutan, lahan di Kalbar, Kab. Kapuas Hulu dan Ketapang masih jauh berada di bawah kategori memadai. Dominasi perolehan angka dengan warna merah dan kuning pada penilaian tata kelola seperti dipaparkan di atas menunjukkan nilai indeks berwarna merah (atau awas?: red), masing-masing adalah penilaian di Kapuas Hulu untuk indeks hukum dan kebijakan, indeks kapasitas aktor pemerintah, indeks kapasitas aktor bisnis dan indeks kinerja. Kemudian Kab. Ketapang untuk indeks hukum dan kebijakan, indeks kapasitas aktor pemerintah, indeks bisnis dan indeks kinerja. Selanjutnya angka kuning (atau hati-hati?: red) untuk penilaian indeks keseluruhan komponen di atas diperoleh Provinsi Kalbar, Kab. Kapuas Hulu, dan Kab. Ketapang. Angka dengan warna kuning untuk penilaian kapasitas aktor pemerintah masing-masing diperoleh Provinsi Kalbar dan Kab. Ketapang, juga diberikan untuk kapasitas aktor CSO dan masyarakat di Provinsi Kalbar, Kab. Kapuas Hulu dan Ketapang. Selanjutnya angka dengan warna kuning juga diberikan kepada komponen aktor bisnis dan kinerja di Provinsi Kalbar. Baik warna kuning maupun warna merah pada masing-masing komponen di atas menunjukkan kondisi yang tergolong masih lemah dan sangat lemah (lihat: Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ 2012 di Indonesia, 2013, hlm. 11). Oleh karena itu, semua komponennya perlu segera mendapatkan prioritas penguatan.

Dari UUPA No. 5 tahun 1960 hingga Putusan MK 35/PUU-X/2012

Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 bertujuan untuk mengatur persoalan keagrariaan di Indonesia, termasuk pengelolaan sektor kehutanaan. Tujuh tahun kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan kehutanan melalui Undang-undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 5 Tahun 1967. Pasal 2 UUPK No. 5 Tahun 1967 menyatakan bahwa semua hutan yang tumbuh di atas tanah-tanah ulayat menjadi hutan Negara. Kalimat pada Pasal 2 UUPK tahun 1967 itu membuka peluang besar dalam pengembangan investasi di sektor kehutanan. Sejak 1968 atau setahun setelah UUPK diterbitkan, di Kalbar beroperasi sebanyak 75 HPH yang menguasai 74,32% dari 9,2 juta ha kawasan hutan di Kalbar.

UUPK tersebut, di era Presiden BJ. Habibie berupaya diganti, namun tidak berhasil karena menerima banyak kritikan dari kalangan LSM dan masyarakat sipil lantaran isi RUUK (Rancangan Undang-undang Kehutanan) tahun 1999 itu dinilai tidak berbeda dari UUPK tahun 1967. Meskipun demikian, di era pemerintahan reformasi, UUPK tahun 1967 akhirnya berhasil diganti dengan Undang-undang tentang Kehutanan No. 41 Tahun 1999.

UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan (UUK) ini memasukkan klausul yang mengakui keberadaan Masyarakat Adat, di mana negara akan tetap memperhatikan hak Masyarakat Adat dalam penguasaan hutan sepanjang hak Masyarakat Adat tersebut masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Itulah pengakuan bersyarat dari Negara, meskipun dengan UU No. 41/1999 ini, negara sekaligus mengakui dua bentuk status hutan dalam pengelolaan hutan, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Menurut UU No. 41/1999 ini, hutan adat merupakan hutan hak di mana tanah hutan merupakan tanah negara, tetapi Masyarakat Adat diberikan hak untuk mengelolanya (kalimat dicetak miring sebagai penekanan dari penulis). Bagi Masyarakat Adat, hak untuk mengelola hutan saja tidak cukup. Oleh karenanya diperlukan kekuatan hukum lain yang mengatur bahwa Masyarakat Adat memiliki hak untuk memiliki kawasan hutan. Keberadaan Masyarakat Adat jelas menunjukkan bahwa mereka sudah menempati kawasan hutan sejak jaman nenek moyang mereka dan berbasis tradisi, budaya dan nilai-nilai kearifan tradisionalnya secara turun-temurun dan realitas sosialnya sudah memiliki aturan, termasuk adat dan hukum adat tersendiri dalam menentukan tata guna lahan hutan. Sebaliknya di pihak pemerintah, dengan berbasis pada perspektif hukum negara memiliki dasar yang lain untuk mengatur pemanfaatan lahan hutan.

Persepsi yang berlainan (baca konflik) antara pemerintah dan Masyarakat Adat ini berujung pada kerugian besar di pihak Masyarakat Adat, meski pemerintah juga merugi.

Kekisruhan (persepsi) kawasan hutan dan lahan antara Negara versus Masyarakat Adat tampaknya sedikit terjembatani sejak dikeluarkannya Putusan MK 35/PUU-X/2012 pada tanggal 16 Mei 2013. MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi dari AMAN terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa status hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara. Putusan MK ini membatasi wewenang negara dalam hutan adat. Hutan adat yang disebut dengan beragam sebutan lainnya berdasarkan kelompok etno-linguistik setempat, statusnya termasuk dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah masyarakat hukum adat, yang didasarkan atas tradisi yang hidup dan berkembang dalam sosial- kemasyarakatannya dan memiliki kelembagaan adat yang berlaku di seluruh wilayah adatnya.

Putusan MK RI No. 35/ PUU-X/2012 tersebut dapat dipahami sebagai langkah awal dan penting bagi upaya dekolonisasi hutan dan lahan. Ini dapat kita telusuri dalam amar Putusan MK RI tersebut dengan menyatakan kata “Negara” dalam Pasal 2 angka 6 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) bertentangan dengan UU Negara RI tahun 1945. Kemudian, kata “Negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Mia Siscawati, peneliti Pusat Kajian Antropologi, Departemen Antropologi Fisipol, Universitas Indonesia mengatakan, “…putusan tersebut memberikan pengakuan hukum bagi hutan adat yang sebelumnya diklaim penguasaannya oleh Negara dan dialokasikan untuk beragam peruntukan, baik untuk kepentingan produksi berskala industri maupun kepentingan konservasi yang menempatkan pelestarian lingkungan di atas keadilan sosial”. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa putusan MK tersebut harus dijadikan rujukan bagi perubahan mendasar dalam pengelolaan kekayaan alam dan sumber-sumber agraria lainnya di Indonesia (Mia Suciwati, “Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan” dalam Jurnal WACANA No. 33 tahun XVI 2014, hlm. 3-23). Melalui MK sebenarnya Negara telah mulai menempuh langkah (baca: political will) yang progresif dari periode- periode sebelumnya. Sayangnya, mengutip Kerangka Acuan Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat 24 Juni 2013, Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 tersebut menolak gugatan pemohon untuk membatalkan dan/atau mengganti Pasal 67 ayat 1, 2 dan 3. Padahal, Pasal 67, terutama ayat 2 dan 3, merupakan pasal yang menjadi penghambat dari perwujudan kewajiban Negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat.

Kekisruhan kawasan hutan dan lahan yang berimplikasi pada pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat dan yang terkait erat dengan kewenangan instansi pemerintah mengarah pada Kementerian Kehutanan. Instansi ini dinilai sebagai instansi yang menghambat kemajuan Negara karena menciptakan konflik di tanah sendiri. Koordinator Hukum dan Politik AMAN, Rukka Sombolinggi, di sela diskusi acara Forest Asia Summit 2014, di Jakarta, Selasa (6/5) menyatakan kekecewaannya terhadap Kemenhut yang dinilainya harus bertanggungjawab atas kekisruhan kawasan lahan, dan hutan di Indonesia selama ini. “Bubarkan Kementerian Kehutanan, prestasinya nol besar,” (Kompas.com).

Abdon Nababan. Sumber foto: geckoproject.id

Sekjen AMAN, Abdon Nababan, kepada sejumlah jurnalis media, Selasa (30/9), dalam kesempatan interview di sela-sela Dialog Publik dalam Kegiatan Inkuiri Nasional di Rektorat Untan, Pontianak, mengatakan bahwa wilayah adat, terutama di luar pulau Jawa banyak diklaim oleh Negara melalui Kementerian Kehutanan. Belakangan ini juga oleh perkebunan, disusul pertambangan. Di mana wilayah adat yang kaya sumber daya alamnya justeru di situlah terjadi proses pemiskinan karena terjadi perampasan ruang hidup mereka. Kementerian Kehutanan adalah salah satu aktor dari persoalan ini. “AMAN mendesak agar Kementerian Kehutanan dibubarkan dengan usulan konkret yakni urusan planologi kita sarankan dikembalikan ke Kementerian Agraria; urusan keanekaragamanhayatidankonservasi masuk ke Kementerian Lingkungan Hidup; lalu, urusan rehabilitasi lahan, seperti urusan menanam pohon- pohon harus di bawah Kementerian Pangan dan Pertanian; sedangkan urusan pertambangan diurus di Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam. Namun demikian, sebelum tata ruangnya diatur, terlebih dahulu diatur fungsi-fungsinya,” jelas Abdon Nababan. Menurutnya, di Indonesia ada 2 (dua) penguasa selain Republik Indonesia. Satunya adalah Kementerian Kehutanan karena menguasai seluruh kawasan hutan Indonesia yakni seluas sekitar 2/3 dari total luas Indonesia. Yang kedua adalah Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang menguasai kawasan non hutan sekitar 1/3 dari total luas Indonesia.

Sementara itu, Noer Fauzi Rachman, Direktur Sajogyo Institute, Bogor, kepada sejumlah jurnalis media, Selasa (30/9) menerangkan bahwa modus perampasan tanah bertitik tolak dari wilayah adat yang dianggap sebagai tanah atau hutan Negara. “Akibatnya terjadi penggusuran, penggeseran, pengusiran, dan kriminalisasi. Ini semua adalah cara-cara khas kolonial. Tentu saja Masyarakat Adat melawan terhadap perampasan ini. Mereka berjuang untuk tanah airnya. Ini memang perjuangan mempertahankan wilayah adatnya,” ujar peneliti dan akademisi ini. Menurutnya, saatnya pemerintah yang akan datang melihat kenyataan ini. Penderitaan Masyarakat Adat di berbagai belahan Nusantara ini juga mesti dia lihat. Menurutnya, MK dengan putusan tersebut telah menyediakan kesempatan bagi Negara untuk memperbaiki status masyarakat hukum adat sebagai pemilik hutan adat. Putusan MK juga sekaligus dinilai membuka peluang dalam upaya menemukan jalan keluar dari konflik sistemik agraria yang selama ini kronis dan meluas di Indonesia.

Sebelumnya, Noer Fauzi (Kompas. com, 6/5/2014) mengatakan bahwa praktik Negara hingga saat ini melakuan kontrol atas pembagian teritori hutan. Katanya, ada 5 (lima) poin yang menjadi indikatornya, yakni: 1) Pemerintah mengklaim seluruh lahan sebagai kekayaan pemerintah; 2) Pembatasan lahan dideklarasikan sebagai kekayaan pemerintah, menjadi wujud kekuasaan pemerintah mengontrol sumber daya alam; 3) Pemerintah meluncurkan program fungsi teritori untuk membagi dan mengalokasikan penggunaan pemerintah berdasarkan kategori tertentu seperti hutan produktif dan hutan konservasi; 4) Pemerintah menerbitkan ijin korporasi atau institusi hutan lain untuk berbagai tujuan; 5) Pemerintah melakukan kriminalisasi kepada orang-orang di sekitar lahan, hutan yang memanfaatkan lahan tersebut.

Kelima indikator tersebut mengkonfirmasi adanya relasi “mesra” antara penguasa dan pemodal (pengusaha) selama ini. Klaim sepihak atas hutan dan lahan, maraknya pelepasan kawasan dan/atau ijin-ijin konsesi kepada investor, fakta terjadinya tumpang- tindih lahan, konflik horisontal maupun vertikal akibat masuknya investasi di wilayah hutan dan lahan masyarakat, kriminalisasi warga petani dan Masyarakat Adat, dan sejumlah indikasi korupsi seperti telah dipaparkan merupakan wajah suram kekisruhan kawasan hutan dan lahan di Negara ini. Kita tidak sanggup lagi menyaksikan panggung tirani kekuasaan atas hutan dan lahan yang berimplikasi tidak saja pada penghancuran hutan tetapi juga perampasan hak-hak asasi warga petani dan Masyarakat Adat.

Ditempat terpisah, Eknas Walhi, Abetnego Tarigan (23/9) yang lalu mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan seperti Negara di dalam Negara. “Instansi ini juga yang menguasai tanah, instansi ini juga yang memberi regulasi,” ujarnya. Parahnya lagi menurut Abetnego, Kementerian Kehutanan juga yang mengawasi, dan Kementerian Kehutanan juga yang melakukan eksploitasi melalui pemberian ijin-ijin kepada perusahaan-perusahaan. Kekuasaan begitu menumpuk di Kementerian Kehutanan. “Kita mengusulkan untuk soal tenurial mesti diberikan kepada Kementerian Agraria, yang memang bicara soal tata kelola lahan dan hutan atau yang mengurus tanahnya. Lalu untuk urusan-urusan kegiatan di atas tanahnya dapat dimandatkan kepada Kementerian Sumberdaya Alam. Sedangkan BPN kelak hanya diberi fungsi untuk mengurus administrasinya. Kalau sekarang kan, BPN, selain menguasai tanah, dia juga menguasai mineral yang ada di atasnya,” tandasnya kepada KR.

Abetnego Tarigan.

Saat ditanya mengenai Nilai A minus yang diberikan kepada Kementerian Kehutanan terkait kebijakan moratorium belum lama ini, Abetnego Tarigan mengatakan bahwa hal itu perlu ditinjau kembali. “Nilai A minus itu perlu diperiksa ulang. Saya menilai ada aspek politik di balik kebijakan moratorium ini karena terkait komitmen Norwegia. Uji coba pelaksanaan moratorium di Kalteng justeru mengalami banyak masalah. Nah, nilai A minus tadi, jangan- jangan hanya untuk menaikkan kredit poin di bidang kehutanan di akhir pemerintahan SBY. Padahal jika kita lihat realitasnya, justru sekarang ini tingkat deforestasi di negeri ini lebih besar dari masa-masa sebelumnya,” pungkasnya kepada KR.

SK Menhut RI No. 936/Menhut- II/2013: Dipertanyakan Koalisi

Dalam SK Menteri Kehutanan RI No. 936/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan di Kalbar terindikasi tidak memberikan perlindungan hak tenurial dan keselamatan ruang masyarakat adat dan masyarakat lokal di Kalbar. Diindikasikan pula terdapat motivasi pemutihan konsesi sawit di sejumlah kawasan hutan di beberapa daerah kabupaten. Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi APL yang di dalam kawasan tersebut sudah ada 257 konsesi perkebunan kelapa sawit seluas 163.649,01 hektar.

Diskusi Perencanaan Tata Ruang Komunitas Binua Tungkalakng di Tampi Bide, Kab. Landak, Desember 2012
Dok. Perkumplan Pancur Kasih.


51 konsesi di antaranya telah ditanami sawit seluas 24.912,88 hektar. Ini terdapat di 12 kabupaten di Kalbar. Kab. Ketapang, Melawi dan Sintang adalah tiga kabupaten yang konsesi perkebunan sawitnya paling luas di APL (baca: diputihkan). Masing- masing seluas 39.323,9 ha di Ketapang; 36.545,8 ha di Melawi; dan 21.740,9 ha di Kab. Sintang. Di dalam perubahan fungsi kawasan hutan juga terdapat 32 konsesi HTI baik dengan status SK definitif maupun pencadangan seluas 59.591,87 ha. Perubahan tersebut menghilangkan status hutan dan wilayah kelola masyarakat adat, ada indikasi proses pemutihan konsesi perkebunan kelapa sawit, dan adanya konflik kawasan kelola. Dari luas seluruh daratan Kalbar 14.915.966 ha, terdapat 91% atau seluas 13.648.081,09 ha telah diberikan kepada industri ekstraktif berbasis hutan dan lahan yang dibagi masing-masing untuk 378 perusahaan konsensi perkebunan kelapa sawit seluas 4.962.022,28 ha (36%); untuk usaha kehutanan/ IUPHHK seluas 3.611.721 ha (27%) yang dikelola oleh 76 usaha sektor kehutanan dan pengusaha HTI; untuk 721 perusahaan pertambangan dengan konsesi seluas 5.074.337,81 ha (37%). Sisa lahan yang tidak dibebani ijin seluas 1.267.884,91 ha atau hanya 9% (Bdk. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Kalbar, 2013). Ini berarti, pada ruang-ruang tersisa itulah tempat wilayah pemukiman lebih dari 4 juta penduduk Kalbar (pedalaman, pesisir dan di kota), wilayah pertanian rakyat (ladang, kebun), dan wilayah pengelolaan SDA berbasis masyarakat.

Apa Kata Aktivis Perempuan?

Isu hak-hak perempuan melekat dalam isu hak-hak Masyarakat Adat terkaitpengelolaansumberdayaalam. Dalam kekisruhan wilayah hutan dan lahan selama ini, perempuan dan anak-anak lebih dianggap tercakup ke dalam isu hak-hak Masyarakat Adat dan petani. Ini mengakibatkan perbincangan dan kajian-kajian yang difokuskan pada hak-hak perempuan dan anak-anak dalam kaitannya dengan kekisruhan kawasan hutan danlahanselamainikurangmendapat perhatian. Padahal, kaum perempuan memiliki peran yang tidak kalah artinya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam.

Tekla Tirah Liah, Direktur Perkumpulan Nurani Perempuan, Samarinda. Dok. KR.

Direktur Perkumpulan Nurani Perempuan, Samarinda, Kaltim, Tekla Tirah Liah, saat merespon interview R. Giring dari KR (23/9), mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan layak dibubarkan karena menjadi sumber persoalan di negeri ini terutama dalam pemberian ijin dan penataan kawasan hutan dan lahan yang lebih mementingkan pemodal/pengusaha sehingga menimbulkan konlik dan persoalan sosial di tengah masyarakat. “Masyarakat Adat telah teruji di dalam menjaga, memelihara, dan mengelola hutan. Masyarakat Adat memiliki tata cara dan kebijaksanaan dalam penataan hutan secara mandiri, dan berdaulat,” ujarnya. Dia menambahkan, dampak dari kekeliruan kebijakan dalam tata kelola hutan dan lahan di Kalimantan juga dirasakah oleh kaum perempuan adat di antaranya adalah ancaman kesehatan umum dan kesehatan reproduksi kaum perempuan adat, dan penyakit kelamin serta tingginya ancaman kematian ibu dan bayi saat melahirkan. Ia mencontohkan seperti yang dialami oleh perempuan adat dan warga masyarakat Long Isun di Kab. Mahakam Ulu, Kaltim baru- baru ini. PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT. KBT) dari Roda Mas Group bergerak dalam usaha HPH hadir di wilayah adat warga Long Isun tanpa berkonsultasi dengan seluruh warga Long Isun. Konflik PT. KBT dengan Masyarakat Adat Long Isun merembet pada munculnya konflik dalam keluarga/rumah tangga Long Isun sendiri.

Aktivis perempuan Dayak Bahau Busaang Umaaq Suling ini juga menyampaikan harapannya pada pemerintahan baru kelak bahwa presiden-wakil presiden terpilih dalam Pilpres 9 Juli 2014 itu merupakan peluang dan momentum untuk penataan kebijakan tata keloa hutan dan lahan di Nusantara. Dia menambahkan, bahwa petani perempuan Kalimantan, terutama perempuan Masyarakat Adat telah melindungi hutan tropik Kalimantan. “Melalui organisasi kampung, perempuan Mahakam Ulu melindungi kawasan hutan di Mahakam Ulu. Saya mengusulkan agar pemerintah menghentikan semua aktivitas perusahaan baik usaha kehutanan, perkebunan maupun pertambangan yang nyata-nyata telah merampas hak- hak Masyarakat Adat dan mengancam hak-hak Masyarakat Adat di Kalimantan, khususnya di Mahakam Ulu. Saya juga meminta agar aparat Negara dan pihak perusahaan segera menghentikan tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan dan warga Masyarakat Adat,” serunya.

Catatan Akhir: Menagih Aksi Ekologi Jokowi

Beberapa catatan dapat diajukan di sini. Tentu saja ini diarahkan pada persoalan ke(budaya)an kebijakan- kebijakan dan struktural kelembagaan pelaksana penyelenggaraan bangsa dan negara untuk mengurangi kekisruhan kawasan hutan dan lahan yang telah banyak melibatkan dimensi hak-hak asasi manusia di Negara ini selain memajukan hak-hak warga atas perubahan hidup sesuai persetujuan dan tanpa paksa dari warga tersebut.

Kita memberi apresiasi positif pada sejumlah komitmen Jokowi- JK yang hendak melakukan efisiensi penyelenggaraan Negara dalam pemerintahannya. Tapi, yang terpenting adalah inti dari reformasi seperti dalam istilah Jokowi “revolusi mental” yakni perlu didahulukan ada perubahan pada sikap-mental dan tindakan dari para pelaksana abdi (aparat) Negara. Dari yang selama ini hadir dalam bentuk berbagai kekerasan menjadi penegak keadilan (bukan penegak hukum) yang bijaksana.

Untuk melaksanakan program pasangan duo Jokowi-JK, strateginya harus mempertimbangkan potensi daerah setempat baik sosial, budaya dan ekonominya, yang selama ini dalam era pemerintah sebelumnya kurang diperhatikan. Inilah modal vital sebagai kekuatan bangsa sendiri. Sedangkan kontribusi sumber daya luar sifatnya sebagai penambah daya atau penggerak dari potensi-potensi yang telah ada atau yang masih belum digali.

Masyarakat Adat adalah penyandang hak, dengan jelas juga merupakan subjek hukum dan pemilik wilayah adatnya (Noer Fauzi Rachman, 29 Januari 2014). Jika ada yang mengatakan bahwa kekisruhan kehutanan selama ini adalah akibat dari kealpaan Negara, maka menurut hemat kami, justeru sebaliknya. Adalah kenyataan bahwa atas dasar ijin-ijin konsesi, banyak program pembangunan yang mengandalkan industri berbasis hutan dan lahan seringkali dengan sistematis dan dengan tindakan kekerasan merampas hak-hak Masyarakat Adat.

Di sinilah Negara hadir dengan wajah perampasan, penggusuran hutan dan lahan serta sumber daya alam – yang telah turun-temurun menjadi ruang-ruang hidup dan penghidupan Masyarakat Adat dan petani. Ada banyak kasus sengketa tenurial berujung pada penyingkiran, penggusuran, perampasan dan pengusiran serta kriminalisasi atas warga seperti telah dipaparkan di muka; dan persoalan kemanusiaan yang belum tuntas tersebut menampakkan sifat-sifat dan ciri khas dari proses kolonisasi. Negara butuh upaya keras dekolonisasi. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *