GPPK dan sejumlah CSO terus Dorong Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Kabupaten Ketapang

375 Views

Pendekatan Legislasi saja tidak Cukup, Perlu Persiapan Komunitas dan Dukungan Multistakeholders (Kriss Gunui’, Direktur Eksekutif ID)

Pontianak, KR

Dua puluhan pimpinan dan aktivis senior CSO dari konsorsium Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih, termasuk AMAN KalBar, WALHI KalBar dan AMA Jalai Kendawangan (AMA-JK) menggelar diskusi terfokus tentang percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di Kab. Ketapang. Diskusi tersebut menerapkan protokol kesehatan dan dilakukan di Jurung Institut Dayakologi, pada Jumat, 14 Agustus 2020.

Diskusi yang memadukan cara daring dan luring tersebut adalah: (1) mengupdate kesiapan di tingkat komunitas potensial untuk konsolidasi syarat pengajuan pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan wilayah adat, (2) mendiskusikan langkah strategis untuk mendesak percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di Kab. Ketapang ke pihak legislatif.

Direktur Eksekutif ID, Krissusandi Gunui’, dalam sambutannya mengatakan bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan wilayah adat berpendekatan legislasi saja tidak cukup, perlu persiapan komunitas dan pelibatan multipihak dalam ruang stakeholders yang lebih luas. Kerja-kerja di tingkat komunitas memang sudah dan sedang terus berjalan sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah agar segera menetapkan peraturan daerah perlindungan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat. “Pemda Ketapang, dalam hal ini perlu didesak agar segera mengesahkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, walaupun regulasi bukan satu-satunya alat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adat. Perlu persiapan di tingkat komunitas yang potensial, “ujarnya menambahkan.

Sementara Maskendari, tokoh pemuda Kabupaten Ketapang, anggota DPRD Provinsi Kalbar periode 2014-2019 saat menjadi pemantik diskusi tersebut mengatakan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan wilayah adat di Kab. Ketapang sangat urgen untuk menyelamatkan sisa-sia sumber daya lokal di komunitas dari perusakan akibat dampak ekspansi investasi di wilayah masyarakat hukum adat. “Saya telah meminta update dari Ketua Pansus Perda PPMHA Kab. Ketapang, bahwa pembahasan lanjutan hingga pengesahan akan dilakukan lagi pada September 2020 ini. Sebelumnya sempat ada pembahasan pada Februari 2020 lalu, tapi kemudian pandemi Covid-19 mulai meluas sejak Maret 2020 lalu,”ujarnya mengutip Ignasius Irawan, Ketua Pansus Perda PPMHA Kab. Ketapang.

AMAN Kalbar melalui Dominikus Uyub, Ketua BPH, juga menegaskan bahwa untuk mempercepat perlindungan masyarakat Adat, Perda Pengakuan dan perlindungan MHA menjadi salah satu pendukung utama, sehingga perlu terus dikawal dan didorong dengan berbagai pendekatan taktis dan stretagis. Hal senada diungkapkan Ansilla Twiseda Mecer,  Direktur Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih, yang juga anggota Konsorsium Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih, yang turut mendorong Perda PPMHA di Kabupaten Ketapang, mengatakan tentang pentingnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di Kab. Ketapang karena kekayaan khazanah kearifan lokal di daerah ini semakin sedikit. Masyarakat adat harus diapresiasi karena telah memelihara kelestarian lingkungan meskipun mereka juga tergantung pada hutan dan sumberdaya alam,”katanya.

Strategi Juluk Jukar

Kuduk Kurang Salak, Biawak Enggan Turun

Strategi Juluk Jukar;  Kuduk Kurang Salak, Biawak Enggan Turun diungkapkan oleh Benyamin Efraim, Ketua CU Gemalaq Kemisiq (CUGK) yang juga merupakan salah seorang aktivis senior Institut Dayakologi. “Untuk mendeskripsikan langkah yang mesti serius dan lebih kuat lagi hingga nantinya mencapai keberhasilan dalam menempuh pendekatan, baik litigasi maupun non-litigasi. Inilah strategi yang lebih kuat lagi hingga tujuan untuk percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adat melalui Perda bisa tercapai nantinya, meski terasa sulit tapi tetap harus dilakukan dengan banyak cara, kalau istilah pribahasa Dayak Jalai, kami menyebutnya Juluk Jukar (ex. menjuluk buah mentahyang sukar jatuh jadi harus dilakukan berulang-ulang dan sedikit dipaksa) atau istilah lain Kuduk Kurang Salak, Biawak Enggan Turun (arti harapiah: jika anjing malas menggongong,maka biawak di ujung pohon pun tak akan turun) ”katanya mempertegas hasil diskusi ini.

Dia memberikan catatan tindak lanjut di antaranya adalah penyiapan data geo spasial hingga tuntas berikut surat dukungan dari komunitas yang potensial dan yang mengajukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya kepada Bupati Ketapang. “Selain itu, perlu juga lakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak legislatif, terutama Pansus Perda PPMHA Kabupaten Ketapang agar memberikan dukungan untuk memastikan komitmen kelanjutan proses ke arah penetapan Perda PPMHA dimaksud. Kemudian, forum CSO yang pernah ada di Konsorsium Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih (GPPK) yang dikoordinator oleh teman-teman dari PPPSDAK mesti segera konsolidasi kembali yang tentu pasti berguna bagi langkah selanjutnya,”imbuh Benyamin saat menyampaikan sintesa diskusi terfokus tersbeut.

Persiapan di Komunitas

Sementara itu, Darmono, Sekjen AMA-JK bersama Regina, aktivis lapangan ID, dari Sekretariat Jalai-Kendawangan, di kampung Tanjung,Kecamjatan Jelai Hulu, Ketapang  melalui daring menginfokan jika persiapan komunitas potensial untuk pengajuan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat telah dan terus dikonsolidasikan. Dia memastikan jika persiapan di tingkat komunitas potensial di Kabupaten Ketapang, terutama di wilayah Kec. Jelai Hulu, dan Marau sudah siap hingga 99 persen. “Data geospasial atau profil wilayah masyarakat hukum adat telah siap. Setidaknya sudah 22 komunitas telah siap termasuk surat permohonan percepatan pengesahan Perda PPMHA Kab. Ketapang. Ya kami pastikan tingkat kesiapan di komunitas sudah 99 persen,”ujarnya yakin. Dia juga menyampaikan jika Bupati Ketapang saat audiensi beberapa waktu sebelum ini berjanji untuk menerima semua kelengkapan administrasi itu setelah pandemi Covid-19 nanti,” ujarnya mengutip Martin Rantan, Bupati Ketapang.

Dorongan baik melalui pendekatan komunitas maupun melalui dukungan inisiatif Pemda C.q. Bupati Ketapang telah dimulai sejak 3 tahun lalu tatkala Konsorsium GPPK, melalui koordinasi PPSDAK Pancur Kasih melakukan advokasi langsung ke Pemda Ketapang. Salah satu upayanya adalah menyiapkan Naskah Akademik untuk syarat kelengkapan Raperda PPMHA Kab. Ketapang dan telah diterima lalu dibahas bersama di tingkat Pemerintah Daerah ketika itu. Setelah proses finalisasi sesuai masukan para pihak, kala itu, dokumen Raperda langsung diserahkan ke DPRD Kab. Ketapang. Hal tersebut disampaikan Abdiyas Yas,SH selaku salah seorang penyusun akademik dan Tim Advokasi GPPK.  “Untuk persayaratan adminisitrasi, menurut saya sudah lengkap dan melihat proses hari ini, tidak ada masalah, semua sudah berjkalan sesuai prosedur, kita hanya perlu menunggu niat baik dan niat politik Pemerintah serta Tim Pansus di Ketapang,” terang Abdias.  Semoga Pansus Perda PPMHA Kab. Ketapang DPRD Kab. Ketapang terus bekerja serius hingga pengesahannya tahun 2020 ini. [ ]

Penulis: Giring.

Foto: Rony/Dok.ID

Editor: K. Gunui’.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *