Bersama, Merdeka!

Oleh Ata

Merdeka – pasti adalah sebuah kata yang banyak kita jumpai dan dengar selama bulan Agustus ini. Suasana kemerdekaan, Bendera Merah Putih, sorak sorai teriakan anak-anak kecil sampai dengan orang tua terdengar riuh rendah. Segerombolan orang- orang mulai tampak meramaikan suatu tempat dimana perlombaan tradisional khas tujuh belasan berlangsung. Lalu beberapa hari setelah 17an berlangsung. Sorak sorai itu pun perlahan menghilang. Mereka kembali menapaki kehidupan nyata yang harus mereka hadapi setiap harinya. Gegap gempita 17an mungkin hanya sekedar pelipur lara bagi orang-orang biasa yang penat akan perjuangan hidupnya. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya. Ada juga yang sedang meratap setiap harinya. Bukan meratapi nasib. Melainkan meratapi apa yang telah negara berikan untuknya sebagai hak-hak warga negara yang sepatutnya mereka dapatkan. Seperti yang tertuang didalam Pancasila. Ber-Tuhan,bebasberibadah dan melaksanakan kegiatan beragama lainnya dimana saja dan kapan saja. Adil dan beradab; persatuan; rakyat yang dipimpin dengan khidmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan; serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rezza Dewintha, M.Pd.
Dosen Founder IMBorneo


Indonesia Raya, negara kepulauan lebih dari 17.504 pulau menurut data Departemen Dalam Negeri RI dengan 714 sub etnis, dan lebih dari 1.001 bahasa daerah yang berbeda, belum lagi dengan keanekaragaman mega-budaya. Terlebih lagi sebanyak 538 komunitas masyarakat adat telah legal. Hal ini benar-benar memposisikan Indonesia sebagai negara multikultural. Kesejahteraan patutnyaadalah hak setiap warga negara yang telah dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia. Berbagai jenis program yang telah dijalankan pemerintah dengan berlandaskan kepada pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) telah masuk dalam prioritas pembangunan. Tidak heran, kita dapat temui masyarakat dengan berbagai profesi  ikut  aktif  dalam   program  Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik. Hal ini tidak lain untuk ikut andil dalam pemberdayaan KAT. Sasaran yang ingin dipenuhi tentu saja berkaitan dengan kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial bagi masyarakat KAT.

Membicarakan hal ini rasanya sangat pas dengan daerah sendiri, Kalimantan Barat. Daerah dengan luas 146.807 km2 setara dengan 7,53% luas Indonesia. Merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Demografi etnis di Kalbar sendiri terdiri dari Melayu, Dayak, dan Tionghoa sebagai etnis terbesar yang ada di Kalbar. Kemajemukan masyarakat Kalbar membuat daerah ini menjadi daerah yang multikultural dengan artian masyarakat Kalbar memiliki standar nilai yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang etnisnya. Bahagianya, masih banyak tempat yang memiliki kemurniandari nilai-nilai budaya. Seperti Pontianak, sebagai ibukota masih memegang dan terus melestarikan adat-adat dan kegiatan kebudayaan. Diikuti daerah-daerah berikutnya, seperti Mempawah, Sambas, Kubu Raya, Singkawang, Bengkayang, Seluas, Sebujit, hingga Jaggoi. Dimana setiap daerah memiliki kekhasan dalam kegiatan budaya. Seperti robo-robo, Gawai Padi, dll. Hal ini adalah sebuah upaya masyarakat dalam membangun economic resilience di daerah masing-masing. Hanya saja keterbatasan mereka untuk menunjukkan eksistensi mereka terbatas. Hanya beberapa orang, sedikit sekali yang tertarik datang ke daerah mereka untuk melihat pergelaran budaya mereka missalnya saja, Gawai. Selalu ada alasan yang membuat kita ‘maklum’ mengapa segelintir orang enggan datang, misalnya saja alasan seperti, “daerahnya jauh, nggak ada sinyal..jalannyarusak..jelek”.

Perihnya, masih ada stigma yang mengatakan bahwa masyarakat adat masih terkungkung dan terjajah di tanah airsendiri, patutnya sudah tidak ada lagi mengingat usia Indonesia kini sudah terbilang tua, 74 Tahun. Adanya intimidasi yang kerap dirasakan oleh masyarakat adat oleh pihak perusahaan sawit atau pihak manapun itu, seharusnya tidak dirasakan lagi oleh mereka. Adanya masyarakat yang terpaksa ikut-ikutan menjadi pemburu insect atau serangga, kupu-kupu yang kemudian dijual dengan Penadah, hanya untuk sepiring nasi dan segelas teh es – seharusnya tidak ada lagi. Adanya penghancuran situs-situs sejarah sampai dengan dipenjarakan dan diburunya masyarakatadatyangdianggapkriminaldan perusak bagi negara seharusnya tidak lagi terjadi. Seharusnya pemerintah dan akademisi mampu untuk memposisikan diri untuk mendampingi masyarakat adat dalam menentukan nasib mereka kedepannya.

Seperti menentukan status hutan atau wilayah adat yang menjadi msumber pencaharian mereka dari tangan-tangan yang tak berhak ikut campur sama sekali. Menyediakan forum-forum diskusi terkait isu dan           pemberdayaanperempuan. Menyediakan fasilitas untuk mengembangkan ekonomi kreatif, dan menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan         pemerataan pendidikan tanpa tebang pilih.

Peremajaan masyarakat adat pun harus tetap dilakukan dengan perlahan. Agar stigma negatif tentang masyarakat adat sebagai orang yang terbelakang dan primitif akan hancur bersama dengan bukti-bukti nyata bahwa masyarakat adat dapat berkembang untuk mempertahankan kehidupan. Pendampingan dan menjadi pendengar yang baik adalah pendekatan yang tepat untuk diterapkan. Setidaknya tumbuhkan pada mereka sebuah perasaan, bahwa kita hidup bersama. Sehingga kemudian, dapat disimpulkan bersama bahwa masyarakat adat Indonesia adalah sebuah harapan yang sangat besar untuk turut serta mewujudkan cita-cita besar pemerintah – Sustainable Development Goals (SDGs) yang dapat memberikan masukan yang jelas dan terobosan konseptualdalam  merumuskan pengembangan program/kegiatan yang tentu saja menjadi jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi masyarakat adat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mereka yang terdahulu sudah berjuang untuk kemerdekaan. Sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan. Tetap bersama adalah sebuah langkah awal yang harus tetapdi pertahankan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *