APA KATA PARA PIHAK PADA TALKSHOW PEMAJUAN KEBUDAYAAN KOMUNITAS ADAT LINGKAR TIONG KANDANG, KETEMENGGUNGAN TAE?

302 Views

Penulis: Siba & Giring | Foto: Yerimias | Editor: Giring.

Tae, Balai Batang Tarang, KRSarasehan, Talkshow dan Dialog Pemajuan Kebudayaan Komunitas Adat Tiong Kandang pada Rabu-Kamis (24-25/11) dipusatkan di Ketemenggungan Tae, Desa Tae, Kecamatan Balai, Kab. Sanggau. Pembukaannya dan talkshow pada hari pertama dihadiri sekitar 300-an peseta, termasuk warga masyarakat dari 9 desa di lingkar Tiong Kandang.

Berikut ini dipaparkan secara singkat hal-hal penting yang disampaikan oleh para pihak dalam talkshow yang dimoderatori Dr. Julianis Limbeng dalam rangkaian perhelatan kebudayaan komunitas adat lingkar Tiong Kandang itu.

Pandu Budaya, Festival Budaya, Sanggar dan Peraturan Daerah

Syamsul Hadi, S.H., M.M, Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (KMA) KEMENDIKBUD, Riset dan Teknologi, dalam talkshow mengatakan Tiong Kandang adalah simbol bagi eksistensi dan resistensi spiritual adat MA Lingkar Tiong Kandang. “Kami dari Direktorat KMA mendorong pemuda adat untuk melakukan apa yang kami sebut sekolah lapang dalam rangka temu kenali potensi objek pemajuan kebudayaan di wilayah adatnya. Agar tak hanya ada dalam bentuk lisan, tapi bisa didokumentasikan dalam buku. Melalui objek pemajukan kebudayaan bisa menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan desa dengan kekuatan adat budayanya. Harap tahun depan ada festival budaya lingkar Tiong Kandang. Mohon dukungan semua khususnya Pemda Sanggau dan OPD terkait. Ini program afirmasi karena pengakuan Masyarakat Adat sebagai subjek pembangunan,” ujar Direktur KMA itu. Pak Syamsul juga menyampaikan jaminan konstitusi dan UU yang mendukung pelestarian, perlindungan dan pemajuan kebudayaan yaitu UUD 1945 Pasal 32 (Ayat 1), dan UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 

Berkaitan dengandesa adat, Sri Wahyu Febrianti Firman, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, KEMENDAGRI, mengatakan bahwa peluang desa adat telah disediakan UU 6/2014 tentang Desa. Namun dia tidak menampik bahwa proses menuju desa adat bukanlah mudah untuk dilakukan. Terlebih di masa lalu, dampak UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa telah merusak tatanan kelembagaan pemerintahan adat yang berdampak pada hancurnya nilai-nilai luhur budaya lokal. “Sejak disahkan, belum ada satu pun desa adat yang ditetapkan meskipun saat ini sejumlah desa di berbagai daerah sedang mempersiapkan langkah-langkah menuju desa adat. Proses bertransformasi ke desa adat dijamin UU No. 6/2014 tentang Desa. Prosesnya memang butuh waktu dan mesti menempuh berbagai langkah teknis administratif. Kita (KEMENDAGRI: Red) menyadari bahwa di masa lalu, penerapan UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa memang telah menimbulkan kerusakan pada tatanan kelembagaan pemerintahan adat di berbagai daerah di Indonesia,” pungkas Ibu Sri.

Sedangkan Yohanes Ontot, Wakil Bupati Sanggau, mewakili Pemda Kabupaten Sanggau mengatakan bahwa kehidupan Masyarakat Adat tidak terlepas dari keberadaan hutan adatnya. Dia menyinggung pengaruh globalisasi yang bisa menimbulkan pergeseran pada keberadaan Masyarakat Adat. “Realitasnya sekarang terjadi pergeseran akibat pengaruh globalisasi. Hal ini berisiko berdampak pada kehidupan Masyarakat Adat dan hal ini berpotensi menyingkirkan hak-hak Masyarakat Adat. Bagaimana pun Pemda Kabupaten Sanggau harus bisa selalu hadir mendukung Masyarakat Adat sebagai subjek pembangunan. Posisi pemerintah, misalnya menyediakan fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Dukungan juga bisa melalui berbagai peluang kemitraan dengan para pihak. Masyarakat Adat yang sudah mendapatkan pengakuan berdasarkan Perda No. 1/2017, dan penetapan legal formal Hutan Adatnya sesungguhnya adalah aset yang mesti kita jaga bersama. Masyarakat Adat harus konsisten mempertahankan kondisi Hutan Adatnya. Jangan sampai warga mudah tergiur oleh kenaikan harga sawit. Pemda Kab. Sanggau sedang merancang pembangunan lingkar Tiong Kandang. Tujuannya supaya potensi Tiong Kandang tidak saja hanya dimanfaatkan warga Tae saja, tapi semakin banyak orang yang turut memanfaatkannya. Kita harap tujuan ini terwujud ke depannya dan berkelanjutan. Desa-desa lainnya juga harus bisa mengikuti pengalaman Tae, termasuk 2 desa di wilayah Kab. Landak,” papar Pak Ontot.

Dalam kesempatan terpisan, Pak Ontot juga mengatakan, Komunitas Adat di lingkar Tiong Kandang harus menggali objek pemajuan kebudayaannya, lalu dipilih untuk diprioritaskan proses perlindungannya, pengembangannya, pemanfaatannya dan pemajuannya. “Pemda Kabupaten Sanggau tetap berkomitemen melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan memajukan objek pemajuan kebudayaan komunitas adat di lingkar Tiong Kandang agar bisa berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga, terlebih hal ini dimandatkan Perda No. 6/2019 tentang Pemajuan Kebudayaan. Untuk itu, semua upaya ini tadi idealnya didukung oleh lintas kementerian/lembaga hingga OPD terkait, misalnya infrastruktur jalan, jembatan, penerangan, fasilitas komunikasi dan informasi perlu kita siapkan,” pungkas Pak Ontot.

Dalam kesempatan talkshow tersebut, Noer Fauzi Rachman, yang pernah menjabat Kepala Kantor Staf Presiden pada Pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019), mengapresiasi Ibu Sri Wahyu Febrianti Firman yang menyadari kekeliruan pemerintah di masa lampau khususnya tentang dampak UU Nomor 5/1979. ”Bagus jika Ibu Sri yang dari KEMENDAGRI tadi telah mengakui kekeliruan pemerintah di masa lalu. Nah, UU Nomor 6 /2014 tentang Desa membuka peluang adanya Desa Adat. Saya menganjurkan agar komunitas adat di lingkar Tiong Kandang membuat sanggar-sanggar sebagai sarana kaum muda untuk menerima pewarisan pengetahuan dan teknologi dari generasi tua. Konsekwensi diberinya SK penetapan Hutan Adat Ketemenggungan Tae berarti bahwa Masyarakat Adat Ketemenggungan Tae mesti menunjukkan teladan kepada komunitas adat lainnya di lingkar Tiong Kandang ini. Sekarang ini pengetahuan dan teknologi lokal hanyalah tinggal sisa-sisa dan itu pun adanya di orang-orang tua. Ilmu-ilmu kampung (pengetahuan dan teknologi lokal: Red) itu mesti segera diselamatkan dan diwariskan kepada generasi muda. Untuk itu 5 aspek yang mesti tersedia agar penyelamatan dan pewarisan bisa terjadi yakni model pendidikan pulang, data potensi, keberadaan sanggar, dukungan pemerintah dan kelembagaan ekonomi,” ujar Noer Fauzi.

Mewakili Bupati Landak, Lodeni, S.Pd., M.Si, Kepala Bidang SMP dari DISDIKBUD Kabupaten Landak, Pak Beda, menyampaikan pemaparannya terkait upaya Pemda Kabupaten Landak dalam pelestarian kebudayaan komunitas adat di lingkar Tiong Kandang. Menurutnya, pihaknya saat ini sedang menyiapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan dan prosesnya juga akan dilakukan dengan studi banding ke Kabupaten Sanggau. “Kami menyelenggarakan naik dango di Sangku (Kampung di lingkar Tiong Kandang: Red) pada April setiap tahun selama 3 hari. Saat ini kami melalui DPRD Kabupaten Landak sedang menyiapkan dan merancang Perda Pelestarian Kebudayaan. Untuk proses menuju penetapan Perdanya nanti kami akan melakukan studi banding ke Kabupaten Sanggau,” pungkas Lodeni.

Pemberdayaan Holistik

Kemudian, berkaitan dengan pengalaman pendampingan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Tae, dalam talkshow tersebut, Krissusandi Gunui’, Direktur Institut Dayakologi menyampaikan bahwa untuk sampai pada status legal formal Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Tae dan penetapan Hutan Adat membutuhkan dukungan sumber daya, waktu dan proses yang panjang. Institut Dayakologi, memainkan peran sebagai pendamping dan mengorganisasikan para pihak yang mendukung proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat hingga penetapan Hutan Adat Ketemenggungan Tae. Menurutnya, itu dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan holistik. “Institut Dayakologi bersama Pemda Kabupaten Sanggau dan lembaga-lembaga anggota Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih, serta para pihak, selalu berusaha berkolaborasi dalam berbagai upaya advokasi kebudayaan komunitas adat di lingkar Tiong Kandang, khususnya Ketemenggungan Tae,” ujar Gunui’.

Ia menambahkan, pendekatan pemberdayaan holistik diterapkan sejak awal saat pendampingan Kampung Bangkan, sekitar tahun 2011-2012 hingga September 2018, Pemerintah Kab. Sanggau menetapkan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Tae, diikuti SK Penetapan Hutan Adatnya dari Menteri LHK. Saat ini ada 200-an warga kita (warga Ketemenggungan Tae: Red) yang telah bergabung menjadi anggota CU Gerakan Konsepsi Filosofi Petani (CU FPPK). “Dari aspek pemberdayaan sosial ekonomi, warga yang bergabung dalam keanggotaan CU Gerakan ini, memperkuat watak kooperasi dan nilai gotong royongnya untuk masa depannya, kesejahteraan ekonomi sosial secara berkelanjutan. Selain itu, upaya pewarisan kebudayaan di Ketemenggungan Tae dilakukan melalui strategi pendidikan muatan lokal budaya bagi pelajar sekolah dasar. Dengan keterbatasannya, tentu saja ini membutuhkan dukungan dari para pihak terkait,” jelas Gunui’.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *